Comscore Tracker

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFH

Kasus transmisi lokal kini sudah lebih tinggi

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah memprediksi puncak kasus COVID-19 galur Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari 2022 hingga awal Maret 2022. Namun, ia tidak menyebut berapa perkiraan jumlah kasus yang mungkin terjadi di Indonesia.

Proyeksi itu disusun oleh Luhut bersama sekitar 12 ahli dari beragam disiplin ilmu. Karena itu, ia yakin prediksi tersebut tak meleset. 

Berdasarkan prediksi itu, pemerintah meminta agar segera dilakukan penilaian di area perkantoran terkait kapasitas maksimum pegawainya. 

"Pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1.054 per hari," ungkap Luhut ketika memberikan keterangan pers mengenai evaluasi PPKM yang dikutip dari YouTube Kemenko Perekonomian, Minggu (16/1/2022). 

Angka kasus harian itu, kata Luhut, terjadi pada 19 Oktober 2021 lalu. Ia menambahkan, bila ditelusuri lebih lanjut angka transmisi lokal sudah lebih tinggi dibandingkan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). 

Kasus harian itu, kata Luhut, didominasi di area Pulau Jawa dan Bali, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kenaikan kasus COVID-19 di area Jawa dan Bali juga terlihat di Provinsi Jawa Barat dan Banten. 

Apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dampak lonjakan agar tak mengulangi dampak varian Delta seperti pada pertengahan 2021 lalu?

1. Pemerintah akan genjot pemberian vaksin booster di wilayah Jadebotabek

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFHilustrasi vaksin booster (IDN Times/Aditya Pratama)

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meminimalisasi dampak lonjakan kasus Omicron yakni dengan menggenjot pemberian vaksin booster. Pemerintah akan fokus memberikan vaksin itu di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sebab, area pertama yang berpotensi terjadi lonjakan kasus yakni di Ibu Kota.

"Kami juga akan melakukan penegakan terhadap protokol kesehatan lebih massif. Persyaratan masuk ke fasilitas publik juga bakal diperketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik," ungkap pria yang menjadi komandan PPKM di wilayah Jawa dan Bali itu. 

Pemerintah resmi memulai pemberian vaksin booster pada 12 Januari 2022 lalu. Vaksin yang diberikan secara gratis itu, diprioritaskan lebih dulu bagi kaum lansia dan rentan. 

Ia juga mewanti-wanti kepada kepala daerah di wilayah Jawa dan Bali yang belum memaksimalkan pemberian vaksinasi, agar segera menyuntikan vaksin ke semua warganya. 

Baca Juga: Omicron Terus Naik, Skenario Terburuk Pasien Akan Isoman di Rumah 

2. Pemerintah masih akan menerapkan PPKM untuk cegah lonjakan kasus COVID-19

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFHLuhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Sungai Ciliwung. (dok. Humas Kemenko Marves)

Luhut juga menegaskan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih akan diterapkan karena diyakini efektif mencegah terjadinya lonjakan kasus di masa pandemik COVID-19.

"Kami juga akan melakukan asesmen terhadap PPKM setiap minggunya, dan mengganti level untuk mengikuti perkembangan Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini," ungkap Luhut. 

Ia mengatakan, bila nanti terjadi kenaikan keterisian rumah sakit, maka pemerintah sudah siap. Tetapi, pemerintah juga membutuhkan kerja sama dari warga untuk ikut mencegah penularan COVID-19. 

"Bila pemerintah siap, tetapi masyarakat tidak siap, maka itu juga akan menjadi masalah," tutur dia lagi. 

3. Pejabat dilarang ke luar negeri dan perkantoran diminta asesmen untuk WFH

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFHPresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lebih lanjut, Menko Luhut meneruskan pesan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta masyarakat membatasi mobilitas dan aktivitas. Bahkan, Luhut menegaskan, tidak perlu mengikuti kegiatan yang menyebabkan kerumunan bila tidak mendesak. 

"Sama dengan perkantoran. Bila opsi WFH (work from home) masih bisa menjadi jalan untuk mencapai produktivitas, maka saya serahkan kepada pemimpin perusahaan untuk membuat asesmen sendiri," kata Luhut. 

Ia juga kembali mewanti-wanti masyarakat untuk sementara ini membatasi diri bepergian ke luar negeri. Warga sebaiknya ke luar negeri bila ada kebutuhan mendesak. 

"Pejabat pemerintah malah sudah dilarang selama tiga minggu ke depan agar tidak ke luar negeri," tutur dia lagi. 

Baca Juga: BPOM Beri Izin 5 Merek Vaksin untuk Booster

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya