Refly Harun: Bila Tidak Sejalan dengan Kekuasaan Maka Silakan Minggir
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Akademisi dan pengamat hukum tata negara Refly Harun mengaku sudah tahu ia akan digeser dari posisinya sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia I. Ia sudah diinformasikan beberapa hari lalu oleh Kementerian BUMN bahwa ia akan dicopot dari jabatan komut Pelindo I. Ketika itu, pihak Kementerian BUMN mengatakan ia diganti dengan alasan restrukturisasi atau penyegaran.
Seolah tahu, menurutnya alasan tersebut hanya formalitas belaka.
"Itu kan alasan umum dan bersayap ya. Tapi intinya kan kalau tidak sejalan dengan arus kekuasaan maka harus siap-siap silakan minggir," ungkap Refly ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Selasa (21/4).
Ia menyadari dicopot sebagai komisaris utama lantaran kencang mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi, Refly mengatakan sejak ia dilantik menjadi komisaris di BUMN Jasa Marga, kebiasaan itu tidak diubah. Bahkan, ia sudah menyatakan itu ketika Menteri BUMN masih dijabat oleh Rini Soemarno.
"Saya hanya ingin membuktikan dua hal bahwa kalau diberikan jabatan sikap kritis tidak hilang, lalu kemudian kalau kritis bukan berarti mengharapkan jabatan. Saya sudah buktikan, saya diberikan jabatan dan saya tetap kritis," tutur dia lagi.
Selain Refly, ada tiga komisaris lainnya di Pelindo I yang diganti. Mereka adalah Heryadi (komisaris independen), Lukita Dinarsyah Tuwo (komisaris) dan Winata Supriatna (komisaris). Sementara, dua nama lainnya tetap dipertahankan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka adalah Winata Supriatna (staf ahli di bidang ekonomi, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan di Sekretariat Negara) dan Ahmad Perwira Mulia Tarigan (dosen di Universitas Sumatera Utara).
Refly kemudian menitipkan pesan khusus melalui akun media sosialnya usai dicopot. Apa itu?
1. Refly Harun meminta izin untuk berada di garis luar dan bebas mengkritik kebijakan pemerintah
(Pakar hukum tata negara Refly Harun) ANTARA FOTO/Yudhi MahatmaMelalui akun media sosialnya, Refly mengucapkan terima kasih kepada dua Menteri BUMN yakni Rini Soemarno yang mengangkatnya sebagai komisaris independen di PT Jasa Marga dan Erick Thohir yang mengangkatnya menjadi komisaris utama di PT Pelindo I.
"Dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah bener kita dukung, gak benar kita kritik. Salam," demikian cuit Refly pada Senin (20/4).
Kritik teranyar yang disampaikan oleh Refly yakni mengenai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Refly menilai pemerintah masih menitikberatkan kebijakan di bidang ekonomi. Padahal, dalam situasi pandemik, justru sudut pandang kesehatan yang harus menjadi prioritas.
Ketika masyarakat kembali sehat maka sektor ekonomi pun akan membaik.
Editor’s picks
Baca Juga: Erick Thohir Depak Empat Komisaris Pelindo I, Ini Jajaran Barunya
2. Refly Harun diduga digeser dari PT Jasa Marga ke Pelindo I karena motif politis
IDN Times / Margith Juita DamanikSesungguhnya bukan kali pertama Refly dirugikan karena sikap lantangnya mengkritik kebijakan pemerintah. Pada 2018 lalu ketika ia digeser dari posisi komisaris utama PT Jasa Marga menjadi komisaris utama Pelindo I, diduga juga diselimuti motif politis.
Saat itu, Refly menyebut pandangan politiknya netral. Ia mengaku tidak ikut terlibat dalam persetujuan politik manapun.
"Saya bekerja satu sebagai pengamat tata negara, akademisi, karena saya juga punya tanggung jawab sosial. Kedua, sebagai komisaris, yang juga punya tanggung jawab perusahaan dan akan melakukan sebaik-baiknya," ungkapnya ketika itu.
Ia pun berpesan ketika itu agar tidak menarik-nariknya ke isu politik. Menurutnya, ia termasuk orang yang netral dan dapat berbicara dengan siapa saja.
"Saya gak ada urusan pertumbuhan politik itu. Urusan saya dua saja, yaitu sebagai akademisi yang memiliki tanggung jawab keilmuan dan sebagai komisaris yang bertanggungjawab di perusahaan," kata dia lagi.
3. Jajaran baru komisaris di Pelindo I diisi politikus NasDem hingga perwira tinggi di TNI AL
Seorang petugas pengamanan melakukan patroli di terminal curah cair Dermaga B Pelabuhan PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Selasa (10/3/2020). Kegiatan ekspor CPO dan turunannya di seluruh pelabuhan yang ada di Kota Dumai tercatat pada Januari-Februari 2020 sebanyak 2,36 juta ton atau mengalami penurunan sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,80 juta ton akibat pengaruh kewaspadaan COVID-19 pada perdagangan internasional dan berkurangnya produksi di perkebunan akibat perubahan cuaca ekstrem (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)Menteri BUMN Erick Thohir mengganti empat orang dari posisi sebagai komisaris di PT Pelindo I. Walaupun dua orang lainnya masih ia pertahankan, yakni Winata Supriatna (staf ahli di bidang ekonomi, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan di Sekretariat Negara) dan Ahmad Perwira Mulia Tarigan (dosen di Universitas Sumatera Utara).
Sementara, tiga komisaris baru lainnya diisi oleh sosok politikus dari Partai NasDem (Irma Suryani Chaniago), perwira tinggi di TNI AL (Achmad Djamaludin) dan mantan Deputi di Badan Narkotika Nasional (Arman Depari).
Berikut susunan komisaris baru PT Pelindo I:
- Achmad Djamaludin - Komisaris Utama
- Arman Depari - Komisaris
- Herbert Timbo ParluhutanSiahaan - Komisaris Independen
- Ahmad Perwira Mulia Tarigan - Komisaris Independen
- Irma Suryani Chaniago - Komisaris Independen
- Winata Supriatna - Komisaris
Baca Juga: Deretan Politisi yang Duduk sebagai Komisaris BUMN Selain Ahok
Topik:
Berita Terkini Lainnya
