Sahroni Tepis Komisi III Bermusuhan dengan Mahfud: Beda Pemahaman Saja
Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara Partai NasDem, Ahmad Sahroni. (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menepis ada permusuhan antara parlemen dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, karena dipicu isu transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
Relasi kedua pihak itu terlihat memanas usai Mahfud menantang sejumlah anggota Komisi III DPR agar hadir dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (29/3/2023). Rencananya, Mahfud bakal membeberkan dengan detail isi transaksi mencurigakan tersebut.
"Gak bermusuhan kok. Cuma beda pemahaman saja. Semua baik-baik saja," ungkap Sahroni kepada IDN Times melalui pesan pendek, Senin (27/3/2023).
Lebih lanjut, Sahroni meminta Mahfud tak perlu emosi merespons tugas dan fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Ia berharap semua masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Apalagi saat ini momen Ramadan.
"Saya rasa kita, DPR dan pemerintah, laksanakan saja fungsi masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kepala dingin. Tidak usah ada bumbu-bumbu emosi, apalagi ini bulan Ramadan," kata dia.
Menurut Sahroni, telah terjadi kesalahpahaman antara Mahfud dan parlemen. Ia pun tak menampik pernyataan Mahfud bahwa parlemen dan pemerintah ada di posisi yang setara. Namun, wajar bila DPR menuntut penjelasan ke pemerintah.
"Kan harus diingat juga bahwa DPR memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga, bila DPR menuntut penjelasan atau pertanggung jawaban pemerintah, itu menjadi sesuatu hal yang wajar," tutur politikus Partai Nasional Demokrat itu.
Lalu, apakah anggota Komisi III DPR yang ditantang Mahfud bakal hadir dalam rapat kerja pada Rabu esok?
1. Benny K. Harman siap hadir di rapat dan adu logika dengan Menko Mahfud
Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman (www.demokrat.or.id)Tiga anggota DPR yang ditantang Mahfud untuk tidak absen dalam rapat kerja pada Rabu besok adalah Benny K. Harman (Partai Demokrat), Arteria Dahlan (PDIP) dan Arsul Sani (PPP). Benny telah menanggapi tantangan Mahfud melalui akun media sosialnya pada Minggu kemarin.
Ia mengatakan dengan suka cita untuk menyambut kedatangan Mahfud di ruang rapat Komisi III DPR.
"Kami siap adu logika, argumentasi, dan adu kesetaraan dengan Pak Mahfud. Agar DPR tidak hanya dijadikan rubber stamp, tukang stempel doang. Your most welcome, Pak Mahfud!" cuit Benny pada hari ini.
Ia juga menyebut Komisi III DPR adalah rumah bersama bagi rakyat. Mereka ingin agar Indonesia menjadi negara yang adil dan bersih.
"Jadi, saya dorong Anda untuk menyampaikan langsung kepada rakyat apa adanya. Berani bongkar itu hebat, termasuk berani meletakan jabatan bila kuasa yang bapak pegang itu, tidak amanah lagi untuk rakyat," tutur dia.
Dalam rapat yang digelar pada Selasa kemarin, Benny mencecar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, lantaran memberikan laporan soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Menurut politisi Partai Demokrat itu, Ivan dan Mahfud memiliki motif politik yang tidak sehat.
Baca Juga: Mahfud MD Tantang 3 Anggota DPR Hadir Rapat Bahas Rp349 T
2. Arsul Sani mendorong agar polemik dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun diselesaikan
Editor’s picks
Anggota komisi III dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani (Tangkapan layar YouTube IDN Times)Sementara, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani juga menyambut baik tantangan Mahfud, agar datang dalam rapat kerja Rabu besok. Ia menilai pernyataan itu menunjukkan komitmennya agar menuntaskan persoalan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
"Jadi, tidak cukup persoalan itu hanya dilakukan antara Menko Polhukam, Menkeu dan Kepala PPATK, kemudian konferensi pers singkat dan tanya jawab sehingga publik tidak tercerahkan dengan jelas apa sebenarnya isu sentralnya," ungkap Arsul dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).
Pada rapat kerja Selasa lalu, Arsul merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dalam aturan itu, tidak tertulis tugas dari ketua maupun anggota komite tersebut, yang diminta menyampaikan laporan PPATK ke ruang publik. Tugas dari komite nasional itu tercantum di Pasal 4.
"Jadi, gak ada fungsi komite itu untuk mengumumkan, menggelar konpers, untuk berbicara mengenai (transaksi janggal) Rp349 triliun terkait TPPU di satu kementerian atau lembaga," ungkap Arsul dalam rapat kerja dengan PPATK, dan dikutip dari YouTube Komisi III DPR.
"Saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota di tim ini, gak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan (isi laporan PPATK)," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
3. Sahroni menyebut data PPATK rahasia dan tak seharusnya diungkap ke publik
Konferensi pers Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara NasDem, Ahmad Sahroni (IDN Times/Aryodamar)Sementara, di akun media sosialnya, Sahroni terlihat mendapat banyak pertanyaan dari warganet yang mempertanyakan alasan parlemen ketika rapat pada Selasa lalu, justru terkesan memojokan Kepala PPATK. Padahal, seharusnya, Komisi III DPR ikut mendorong PPATK agar menelusuri isi aliran dana Rp349 triliun tersebut.
"DPR aneh sih. Harusnya ketika Pak Mahfud MD menyinggung dugaan transaksi Rp300 T yang mencurigakan, DPR harus men-support untuk diusut. Bukan malah mempertanyakan kenapa itu diumumkan ke publik," ungkap warganet di akun media sosialnya.
Bahkan, tidak sedikit yang justru mendorong agar parlemen lebih baik dibubarkan saja, karena sejak awal tumpul terhadap fungsi pengawasan ke pemerintah.
"Bagaimana jika DPR dibubarkan saja," kata warganet.
"Kalau aku jujur merasa DPR bukan mewakili rakyat tapi aku merasa DPR mewakili penguasa," tutur warganet lainnya.
Melihat pertanyaan dan komentar bertubi-tubi di akun media sosialnya, politikus yang kerap dijuluki Crazy Rich dari Tanjung Priok itu, justru tetap berargumen.
"Aturannya, gak boleh, Pak. Itu kan data rahasia dan hanya boleh langsung disampaikan ke presiden," kata Sahroni di kolom komentar Instagramnya.
Sementara, ketika muncul desakan agar parlemen dibubarkan, Sahroni justru melempar lelucon semua akan bubar ketika kiamat terjadi.
"Kalau kiamat dahsyat, pasti hancur semua, pasti bubar," kata dia.
Baca Juga: Arsul Sani: Mahfud MD Tak Berwenang Ungkap Laporan PPATK ke Publik
Berita Terkini Lainnya
