Saling Ungkit Jasa Baik antara Demokrat dan Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Demokrat. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Keterlibatan advokat senior yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, dalam sengketa Partai Demokrat berbuntut panjang. Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yusril saling mengungkit jasa baik yang pernah dilakukan saat kedua pihak masih akur.
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengungkit putra Yusril, Yuri Kemal Fadlullah, ikut diusung partainya ketika maju di Pilkada Belitung Timur pada 2020. Selain Partai Demokrat, pasangan Yuri-Nurdiansyah itu turut didukung oleh PBB, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura, PAN dan Perindo. Meski didukung enam parpol besar, Yuri gagal terpilih jadi bupati.
Menurut Rachland, Partai Demokrat bisa ikut mendukung Yuri berkat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang kini tengah digugat ke Mahkamah Agung oleh empat eks kader Demokrat. Yusril terseret karena menjadi kuasa hukum eks kader Partai Demokrat yang dipecat AHY itu. Empat kader tersebut dipecat karena terbukti ikut hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada Maret 2021.
"Yusril sudah (merasakan) kemanfaatan dari AD/ART Demokrat saat ia memiliki kepentingan karier politik anaknya," ujar Rachland dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (28/9/2021).
Rachland mengaku tak yakin Yusril bersedia menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko karena semata-mata ingin memperjuangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Yusril bersedia menjadi kuasa hukum eks kader Partai Demokrat karena kepentingan pekerjaan semata. Ia pun tak habis pikir mengapa advokat dan politikus senior seperti Yusril justru bersedia membela kepentingan Moeldoko.
Sebab, kata Rachland, sejak awal Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat. Meski Moeldoko tak pernah menjadi kadernya.
"Yusril itu kan bukan cuma profesor tata negara, ia juga politisi karatan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Menteri pada tiga pemerintahan. Tapi kenapa tiba-tiba saja ia tak bisa melihat relasi kuasa di balik peristiwa politik yang sedang menghajar Demokrat?" tanyanya.
Sementara, reaksi Yusril pun tak kalah sengit. Ia mengaku bingung mengapa Partai Demokrat kubu AHY justru menyerangnya secara pribadi.
Apa kata Yusril soal jasa baik Demokrat yang kemudian diungkit-ungkit?
1. Yusril ungkit jasa baik PBB dalam Pemilu 2004 yang ikut usung SBY-JK
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika berpasangan dengan Jusuf "JK" Kalla dalam pemilu 2004 (ANTARA FOTO)Sementara, Yusril menanggapi serangan yang bersifat personal dengan tidak kalah sengit. Ia mengatakan tanpa dukungan PBB pada 2004, Demokrat tidak akan bisa mengusung SBY-JK sebagai capres dan cawapres.
"Demokrat kan punya sekian persen suara, tapi mereka tidak bisa maju sendiri, harus ada satu partai lain. Tidak ada partai yang mau gabung bersama Partai Demokrat kecuali PBB. Maka, kami berunding dan saya teken. Maka, Pak SBY jadi presiden, saya jadi Mensesneg," kata Yusril kepada media pada 26 September 2021.
Tetapi, pada 2007, SBY justru memecat Yusril dan menggantinya ketika dilakukan pengocokan ulang kabinet. Belum selesai, Jaksa Agung Hendarman Supandji kemudian menetapkan Yusril sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pungutan biaya Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan HAM pada 2010 lalu. Ia diduga melakukan korupsi ketika masih menjabat sebagai Menkum HAM.
"Sampai akhirnya saya gregetan dan saya lawan. Akhirnya, Jaksa Agungnya jatuh," tutur dia lagi.
Tetapi, usai dicopot sebagai Jaksa Agung, Hendarman justru diangkat SBY menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meski sempat berseteru, tetapi ketika keluarga Cikeas meminta nasihat hukum, Yusril mengaku kerap membantu.
Editor’s picks
"Saya membantu perkara hukum terkait Ibas (Edhy Baskoro) maupun permasalahan pemerintahan. Ketika itu, Pak SBY meminta bantuan dan saya bantu," katanya.
Baca Juga: Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Moeldoko untuk Gugat Demokrat ke MA
2. Yusril mengaku bukan kali pertama jadi kuasa hukum urusan sengketa di parpol
IDN Times/Teatrika Handiko PutriYusril menyebut bukan kali ini saja menjadi kuasa hukum bagi parpol yang tengah bersengketa. Ia mengaku pernah menjadi kuasa hukum yang mewakili Aburizal Bakrie ketika berseteru dengan Agung Laksono di Partai Golkar.
"Saya juga pernah menjadi kuasa hukum ketika terjadi konflik antara Surya Darma Ali dengan Rommy (Mohammad Romahurmuziy). Begitu juga antara Djan Faridz dengan Rommy. Tidak ada satu pun di antara partai politik itu yang menyerang saya secara pribadi," kata dia.
Pihak yang berseberangan dengan Yusril kemudian menyediakan advokat. Ia dan pihak yang berseberangan berdebat di pengadilan dan media massa.
"Tapi, gak ada tuh tiba-tiba ngungkit anak saya dulu dibantu oleh Partai Demokrat. Kalau begitu, saya juga bisa bilang Pak SBY ketika ingin maju sebagai capres. Kalau saya gak teken (dukungan) gak ada dalam sejarah republik ini yang namanya SBY," tutur dia secara blak-blakan.
3. Kubu AHY bingung Yusril hanya menyasar AD/ART Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengepalkan tangannya sesaat sebelum menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahKepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra, mengaku heran dengan langkah yang ditempuh Yusril ke MA. Bagi sang ketum AHY, sikap Yusril bukan merupakan terobosan di bidang hukum, melainkan sekedar fiksi. AHY pun menyesalkan Yusril yang merupakan ahli hukum ternama justru malah berada satu barisan dengan Moeldoko.
"Mengapa kok Yusril sekarang malah berada satu barisan dengan para begal demokrasi dan politik di gerombolan Moeldoko cs. Motivasinya apa?" kata Herzaky kepada media pada Senin, 27 September 2021.
Lebih lanjut, argumen yang disampaikan Yusril bahwa ada kevakuman hukum dan AD/ART bertentangan dengan UU Partai Politik adalah pola pikir yang sesat. Herzaky menegaskan di dalam UU Parpol justru menyerahkan kepada parpol yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
"AD/ART kan merupakan konstitusi tertinggi di parpol tapi bentuknya bukan peraturan, sehingga tidak bisa diajukan judicial review ke MA," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan empat orang yang diwakili oleh Yusril sama sekali tidak memiliki legal standing sebagai pemohon ke MA terhadap UU Parpol. "Ini yang membuat kami makin bingung. Kok orang yang paham hukum tapi logika berpikirnya malah terbalik-balik. Ini ada apa?" ucapnya.
Herzaky juga mengatakan bila Yusril mengklaim siapa pun bisa menggugat AD/ART parpol mana pun. Ia pun mempertanyakan kenapa Yusril memilih untuk mengoreksi AD/ART partai berlambang mercy tersebut.
Baca Juga: SBY: Money Can Buy Many Things, tapi Tidak untuk Keadilan
Berita Terkini Lainnya
