Satpol PP Jakpus Copot Spanduk Panglima TNI Pakai Kaos Lambang PKI
Spanduk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang terpasang di area Menteng, Jakarta Pusat dan merujuk Andika sebagai Panglima PKI (www.twitter.com/@eddysantri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Foto spanduk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memakai kaos berlogo Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat beredar di media sosial hingga viral. Foto ini beredar tak lama setelah Andika mengumumkan menghapus syarat keturunan PKI boleh ikut seleksi calon prajurit TNI.
Spanduk tersebut menampilkan gambar Jenderal Andika mengenakan kaos berwarna merah bergambar lambang PKI, yakni palu dan arit. Di spanduk tersebut tertulis "Waspadalah bangkitnya PKI gaya baru."
Spanduk tersebut ditemukan di dua titik kawasan Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada pula spanduk lain di area Menteng dengan tulisan "Pecat P5 PKI atau dimakzulkan."
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat (Jakpus), Bernard Tambunan, mengatakan spanduk itu memang sempat terpasang di sejumlah titik. Berdasarkan informasi yang diterima, spanduk itu terpasang pada Minggu, 3 April 2022. Satpol PP bersama pihak terkait telah mencopot spanduk provokatif itu.
"(Spanduk) itu sudah tidak ada. Satpol PP kalau ada spanduk tidak ada izin, apalagi isinya provokatif begitu, pasti diturunkan," ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (5/4/2022).
Namun, ia mengaku tidak tahu siapa pihak yang memasang spanduk provokatif tersebut. "Tetapi, sudah kita copot kok," katanya.
Viralnya spanduk dengan nada provokatif itu turut menuai kritik dari anggota Komisi I DPR. Apa kata mereka?
1. Anggota Komisi I minta agar dicari pelaku pemasangan spanduk provokatif
Spanduk provokatif Panglima TNI disebut Panglima PKI dan terpasang di area Menteng, Jakarta Pusat (Dokumentasi Istimewa)Sementara, anggota Komisi I dari fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai pemasangan spanduk tersebut adalah upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan Jenderal Andika. Sebab, hingga saat ini penyusupan paham komunis ke tubuh TNI belum terbukti.
"Oleh sebab itu, saya mendorong aparat keamanan untuk mengusut siapa saja pihak yang sengaja memasang spanduk ini. Lalu, hal ini perlu diambil tindakan hukum karena ada potensi pasal-pasal yang dilanggar," kata Dave di gedung Parlemen, Selasa (5/4/2022).
Sebelumnya, Jenderal Andika memerintahkan kepada jajarannya untuk menghapus persyaratan larangan bagi anak anggota PKI ikut seleksi menjadi prajurit TNI. Penghapusan larangan itu berlaku untuk rekrutmen prajurit TNI tahun anggaran 2022.
Baca Juga: Syarat Baru Jenderal Andika: Keturunan PKI Boleh Daftar TNI
2. Kebijakan baru Andika terkait seleksi masuk prajurit TNI patut diapresiasi
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kebijakan yang dikeluarkan Jenderal Andika terkait seleksi masuk prajurit TNI patut diapresiasi. Ia menyebut pemerintah memang menerapkan keputusan politik yang melarang ajaran komunisme, tetapi seharusnya kebijakan tersebut tak diterapkan secara membabi-buta.
"Kita kan juga tidak mengenal dosa warisan," ujar Fahmi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Rabu, 30 Maret 2022.
Fahmi mengatakan, selama ini TNI masih memberlakukan ketentuan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan' sebagai syarat masuk menjadi prajurit TNI. Namun, kata dia seharusnya ketentuan itu tidak membatasi anak dan cucu anggota PKI yang ingin ikut membela negara.
"Itu kan tidak adil dan diskriminatif," katanya.
Langkah Andika, menurut Fahmi, tergolong progresif. Ia pun teringat kasus taruna keturunan Prancis Enzo Zens Allie, yang sempat diminta agar dikeluarkan dari proses seleksi, karena pernah mengunggah foto tengah mengibarkan bendera tauhid. Sejumlah pihak khawatir ia terpapar radikalisme.
"Kita memang harus waspada, tapi tak boleh paranoid," ujarnya.
3. TNI punya banyak cara mengawasi infiltrasi komunisme
Diorama di Museum Dharma Bhakti Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat (kostrad.mil.id)Fahmi pesimistis dengan menghapus ketentuan larangan masuk bagi anak anggota PKI, lalu menyebabkan penyusupan komunisme ke tubuh TNI. Sebelumnya, tuduhan adanya infiltrasi komunisme ke tubuh TNI disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Salah satu indikasinya karena ada patung Soeharto di Museum Kostrad yang dipindah.
"TNI kan pasti memiliki punya banyak cara untuk mengawasi (penyebaran paham komunisme yang disebut masuk ke tubuh TNI). Selain itu, TNI juga punya lebih banyak cara indoktrinasi paham jiwa korsa TNI. Supaya apapun latar belakangnya setelah jadi prajurit TNI maka pedomannya adalah Sapta Marga dan sumpah prajurit," kata Fahmi.
Ia mendorong agar publik tak khawatir terkait kemampuan TNI untuk melacak penyebaran paham yang dilarang negara. "Kalau justru kekhawatiran muncul dari TNI ya berarti mereka yang gak percaya diri," ujarnya.
Baca Juga: Eks Kabais: Sejak Dulu Keturunan PKI Tidak Pernah Dilarang Masuk TNI
Berita Terkini Lainnya
