SBY Sebut Gerakan untuk Dongkel AHY dari Kursi Ketum Masih Berjalan
instagram.com/agusyudhoyono
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan laporan bahwa upaya untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum masih terus berjalan. Padahal, rencana itu sudah diungkap oleh AHY ke publik.
"Mereka masih bergerak di lapangan, sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Berarti, gerakan ini masih ada," ungkap SBY ketika menyampaikan dalam pesan video yang diunggah ke saluran YouTube Partai Demokrat pada Rabu, 24 Februari 2021.
Pria yang menduduki kursi presiden selama 10 tahun itu menjelaskan metode yang digunakan untuk mendongkel putra sulungnya tersebut berbeda. Pihak yang terlibat dalam upaya GPKPD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) tak lagi mendekati para Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau DPC (Dewan Perwakilan Cabang) partai, tetapi siapapun yang bersedia diiming-imingi sejumlah uang dan janji.
"Sangat mungkin pihak-pihak tersebut menghasut dengan mengadu domba antar pimpinan DPD Partai Demokrat dengan Ketua DPD dan DPC. Mereka bisa menyebar isu dalam musda dan muscab mendatang para ketua akan diganti. Sesuatu yang tidak benar adanya," tutur dia lagi.
Hasutan lainnya yang disampaikan oleh pihak yang ingin mendongkel AHY, kata SBY, yaitu elektabilitas Partai Demokrat sedang melorot. Padahal, klaim SBY, elektabilitas partai justru tengah menanjak.
"Mana ada orang yang mau mengambil alih Partai Demokrat jika memang partai kita benar-benar hancur lebur," ujar pria yang juga pernah menjadi Ketum PD itu.
Lalu, apa langkah SBY agar posisi AHY tidak didongkel oleh pihak-pihak yang mengklaim tak puas dengan kinerjanya?
Baca Juga: SBY: Partai Demokrat Not For Sale!
1. SBY 'turun gunung' untuk bantu agar AHY tidak dijungkalkan dari kursi ketum
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat)Di dalam video itu, SBY mengatakan akan 'turun gunung' dan mendukung putera sulungnya agar tidak dijungkalkan dari kursi ketum PD. SBY menyadari ia sudah tak lagi ada di posisi sebagai ketum namun menurutnya upaya GPKPD tidak boleh didiamkan.
"Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat, meski masanya saya sudah lewat, tetapi saya harus berjuang bersama saudara semua. Gerakan liar ini tidak boleh dibiarkan, mari kita cegah dan gagalkan aksi-aksi mereka," ungkap SBY.
Ia juga mendengar upaya pendongkelan AHY didukung dengan dana yang besar. SBY mengaku tidak tahu sumber pendanaan tersebut.
"Ada pula kekuatan politik yang mem-back up. Entah dari mana kekuatan itu, kita tidak boleh gentar. Jangan takut! Kita berada di jalan yang benar karena kita mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai," tutur dia lagi.
Upaya pencegahan agar tidak terjadi KLB diwujudkan dengan adanya instruksi dari AHY untuk memecat kader aktif yang dinilai berkhianat. Proses pemecatan itu harus didukung dengan bukti dan fakta yang ada.
"Ketum AHY menegaskan, jika ada kader terbukti berkhianat, berdasarkan data dan fakta yang sudah dibahas dan diverifikasi oleh BPOKK (Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan), Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai, maka sanksinya adalah pemecatan berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pada 24 Februari 2021 lalu.
Editor’s picks
Baca Juga: Eks Wasekjen Demokrat Sebut Banyak Keluhan soal Kepemimpinan AHY
2. Marzuki Alie nilai pemecatan kader yang gulirkan KLB bentuk sikap partai otoriter
Kader senior Partai Demokrat, Marzuki Alie (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Sementara, menurut kader senior dari Partai Demokrat, Marzuki Alie, di dalam parpol tidak dikenal istilah kudeta. Kongres Luar Biasa (KLB) adalah sesuatu yang biasa terjadi di internal parpol asal memenuhi persyaratan.
"Itu diatur di dalam konstitusi partai kok. KLB akan sah bila diinginkan oleh mayoritas pemilik suara," ujar Marzuki kepada media pada Rabu kemarin.
Bila kepemimpinan PD saat ini mendorong dilakukan pemecatan terhadap para kader yang mendukung adanya KLB, maka hal tersebut sama saja dengan sikap otoriter. Alih-alih dilakukan pemecatan, Marzuki mengusulkan dibuka ruang dialog agar tercipta diskusi.
"Sehingga tidak ada menang-menangan, harus win-win solution," katanya lagi.
Namun, bila ruang komunikasi sudah tidak ada maka jalan satu-satunya adalah digelar KLB. Di forum itu, ujar Marzuki, menjadi ajang pembuktian siapa yang memperoleh dukungan paling banyak dari kader.
"Setelah KLB, sebaiknya bersatu lagi. Partai yang memecat itu menunjukkan kepemimpinan yang otoriter, itu gak bagus," tutur dia.
3. Kader Partai Demokrat banyak yang mengeluh soal kepemimpinan AHY
Ketum Partai Demokrat AHY bersama dengan jajaran Partai Demokrat lainnya berjalan bersama memasuki Kantor Fraksi Partai Demokrat (FDP) pada Kamis, 6 Agustus 2020 (Instagram.com/agusyudhoyono)Sementara, eks Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Darmizal mengatakan, kisruh yang terjadi di partai berlambang bintang mercy itu merupakan cerminan kader di daerah terhadap kualitas kepemimpinan AHY. Mereka menilai AHY belum matang sebagai pemimpin dan minim pengalaman. Hal itu berdampak pada penurunan kejayaan Partai Demokrat yang diraih 2004 lalu.
"Kami selaku pendiri dan senior Partai Demokrat mendengar, menyimak, dan mengkaji keluh kesah, kegundahan dan kekecewaan para kader di daerah mengenai pelaksanaan kongres partai yang digelar pada Maret 2020 lalu. Mereka melihat penyelenggaraan kongres saat itu menghasilkan keputusan yang dipaksakan," ujar Darmizal dalam keterangan tertulis pada 2 Februari 2021 lalu.
Dalam kongres yang digelar pada Maret 2020 lalu di Jakarta Convention Centre (JCC), AHY terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi menggantikan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Darmizal menyebut demokrasi yang terjadi ketika itu semu.
"Selain itu (kongres) juga cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan AD/ART Partai Demokrat. Dua di antaranya, kongres terkesan diselenggarakan jadi-jadian dan pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," tutur dia lagi.
Baca Juga: AHY Sebut Jokowi Tidak Terkait dengan Kudeta Partai Demokrat
Topik:
Berita Terkini Lainnya
