Sempat Hilang, Dirut PT Perkebunan Nasional III Serahkan Diri ke KPK

Dolly Pulungan resmi menjadi tersangka suap disribusi gula

Jakarta, IDN Times - Setelah diultimatum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Utama PT Perkebunan Nasional III, Dolly Pulungan mendatangi gedung Merah Putih pada Rabu dini hari (4/9). Dalam pemberian keterangan pers pada Selasa malam, penyidik menetapkan Dolly sebagai tersangka kasus suap distribusi gula. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh KPK, Dolly diketahui meminta duit kepada pemilik PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. Pria yang diangkat menjadi Dirut PTPN pada 26 April 2018 lalu itu meminta duit senilai SGD$345 ribu atau setara Rp3,5 miliar. 

Duit diserahkan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Njoto Setiadi kepada Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana. Belum diketahui dengan jelas apakah duit itu sudah diterima oleh Dolly. 

Menurut keterangan juru bicara KPK, Febri Diansyah, Dolly mendatangi gedung KPK usai mendengar imbauan dari pimpinan. 

"DPU (Dolly) Dirut PTPN III telah berada di KPK dan sedang dalam proses pemeriksaan. Ia menyerahkan diri dini hari tadi," kata Febri melalui keterangan tertulis pada Rabu pagi ini. 

Lalu, bagaimana dengan nasib Pieko yang juga belum diketahui keberadannya? 

1. Tersangka Pieko Njoto Setiadi juga masih belum menyerahkan diri

Sempat Hilang, Dirut PT Perkebunan Nasional III Serahkan Diri ke KPKANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Sementara, ketika dikonfirmasi untuk tersangka Pieko, ia masih belum menyerahkan diri ke institusi antirasuah. 

"Belum (menyerahkan diri untuk tersangka Pieko)," kata Febri melalui keterangan tertulis. 

Selain Pieko dan Dolly, penyidik KPK juga menetapkan status tersangka kepada Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana. 

Baca Juga: [BREAKING] Dirut PTPN III Ditetapkan KPK Jadi Tersangka Suap

2. Dirut PTPN III meminta suap sebagai imbalan agar bisa mendistribusikan gula

Sempat Hilang, Dirut PT Perkebunan Nasional III Serahkan Diri ke KPKANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menurut keterangan dari KPK, Dirut PTPN III, Dolly Pulungan membutuhkan duit untuk menyelesaikan masalah pribadi. Tidak diketahui dengan jelas kepentingan pribadi apa yang dimaksud oleh Dolly. Kemudian, Dolly meminta kepada Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kerthlaksana agar bertemu dengan Pieko. 

"Duit SGD$345 ribu itu merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan PTPN III (Persero), di mana DPU bertindak sebagai Direktur Utama di situ," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif ketika memberikan keterangan pers pada Selasa malam (3/9). 

KPK jelas menyesalkan perbuatan Dolly, lantaran sebagai pihak yang seharusnya menjalankan kewenangannya secara baik, justru wewenang itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri. 

3. Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang berlaku

Sempat Hilang, Dirut PT Perkebunan Nasional III Serahkan Diri ke KPKDokumentasi Kementerian BUMN

Tertangkapnya petinggi BUMN oleh KPK jelas menjadi tamparan bagi Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebelumnya, petinggi BUMN lainnya, Direktur Keuangan Angkasa Pura II juga ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. 

Lalu, apa komentar Kementerian BUMN kali ini?

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro lagi-lagi mengucapkan institusi tempatnya bekerja akan menghormati berbagai proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terhadap PTPN III. Pasca terjadi OTT ini, Kementerian BUMN meminta agar operasional di PTPN III tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. 

"Terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air," kata Wahyu melalui keterangan tertulis pada Rabu (4/9). 

Walau sudah banyak petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi dan menjadi "pasien" KPK, namun mereka seolah tidak kapok. Kementerian BUMN pun kembali mengimbau agar semua perusahaan pelat merah berjalan sesuai dengan pedoman dan tata kelola perusahaan yang baik. 

"Selain itu, terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," kata dia lagi. 

Baca Juga: Tutup Tahun 2018, KPK Pecahkan Rekor OTT Terbanyak Dalam Sejarah

Topik:

Berita Terkini Lainnya