Setara Institute Kecam Kekerasan Terhadap Warga Papua di Jawa Timur

Jakarta, IDN Times - Organisasi SETARA Institute mengecam tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat setempat terhadap mahasiswa Papua yang bermukim di Jawa Timur. Ada dua peristiwa tindak kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua yang tinggal di provinsi tersebut. Pertama, pada Kamis (15/8), ketika mahasiswa Papua hendak berunjuk rasa di kantor Balaikota Malang, mereka justru dihadang oleh aparat keamanan. Hal itu diperparah dengan pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi untuk memulangkan mahasiswa Papua ke provinsi asalnya. 

Kedua, pada Sabtu (16/8), aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri menyerbu asrama yang dihuni oleh mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka menangkap para penghuni karena diduga telah merusak bendera merah yang ada area asrama tersebut. Hal itu diperparah dengan adanya aksi sekelompok ormas yang memaki dan menyebut mahasiswa Papua dengan kalimat yang tidak pantas. 

"SETARA Institute mengecam tindak kekerasan terhadap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasi dan ekspresi politik," kata Direktur Eksekutif SETARA, Ismail Hasani melalui keterangan tertulis pada Senin (19/8). 

Menurut Ismail, makian yang dilontarkan terhadap warga Papua merupakan cerminan adanya perilaku stigmatisasi dan rasialisme. Pengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum dan Syariah UIN Jakarta itu juga menyebut sikap rasis tersebut yang menyebabkan langgengnya tindak kekerasan yang dialami oleh warga Papua. 

"Sebutan itu mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu. Hal itu menjadi legitimasi tindak kekerasan terhadap mereka," katanya. 

Apa yang menimpa warga Papua terasa sangat ironis, karena pada hari ini diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Internasional. Tapi, rasa kemanusiaan itu justru hilang di tengah masyarakat dan tubuh aparat negara. 

Oleh sebab itu, SETARA Institute mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian agar segera menindak tegas aparat yang menggunakan tindak kekerasan dalam menghadapi unjuk rasa terhadap warga Papua. Sebab, gara-gara perlakuan yang tidak manusiawi kepada mereka memicu aksi kericuhan di Papua Barat dan wilayah sekitarnya pada hari ini. 

"Kapolri juga harus memastikan kebijakan semacam itu tidak berulang. Kapolri turut memastikan daerah lain tidak ikut melakukan dehumanisasi terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pasca aksi massa," tutur dia. 

Ikuti terus perkembangan berita mengenai kericuhan di Papua Barat di IDN Times ya. 

Baca Juga: [BREAKING] Gedung DPRD Papua Barat Diduga Dibakar Massa