Comscore Tracker

Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di Papua

Pemerintah geram KKB tewaskan petinggi BIN di Papua

Jakarta, IDN Times - Setara Institute menilai pelabelan grup teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak akan memberikan solusi tindak kekerasan di Papua. Justru hal itu akan menambah luka bagi rakyat di Papua. Selama ini, mereka sudah merasa diperlakukan secara diskriminatif dan menjadi korban aksi rasisme.

"Meski mereka sudah dilabeli sebagai kelompok teroris, tapi saya tidak yakin KKB akan lebih mudah ditumpas oleh pemerintah," ungkap Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Kamis, 29 April 2021. 

Justru, kata dia, peristiwa yang terjadi di Papua akhir-akhir ini tindak kekerasan semakin meningkat. Selain itu, kata Bonar, tim gabungan TNI-Polri tak bisa meremehkan kemampuan KKB di Papua dan logistik persenjataan yang mereka gunakan. Sebagai bukti, untuk kali pertama seorang perwira tinggi di Badan Intelijen Negara (BIN) tewas di tangan KKB. 

Mayjen (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas ditembak di bagian kepala dan diduga ditembak dari jarak jauh pada Minggu, 25 April 2021. Menurut Bonar, tidak ada penjelasan yang mumpuni mengapa Danny bisa tewas di tangan kelompok yang juga dilabeli separatis tersebut.

Menurut Bonar, dengan adanya label teroris dari pemerintah pusat justru membuat warga asli Papua merasa tidak nyaman. "Padahal, dukungan dari rakyat setempat menjadi kunci untuk mematahkan perlawanan KKB itu," tutur dia. 

Apa dampaknya terhadap Papua usai KKB dilabeli sebagai kelompok teroris oleh pemerintah pusat? Apakah dunia internasional akan mengikuti langkah pemerintah Indonesia untuk ikut mencap mereka sebagai kelompok teroris?

1. Diduga pemerintah akan menerjunkan koopsus TNI dan Densus 88 Antiteror

Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di PapuaMenkopolhukam Mahfud MD memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama para tokoh di Sumut, Kamis (3/7) malam. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Bonar menduga pemerintah akan mengerahkan Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang merupakan elite TNI yang terdiri dari tiga matra. Sedangkan, di Polri, mereka akan menerjunkan personel Densus 88 Antiteror. 

"Itu semua di dalam aturan UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme," kata dia. 

Tapi, menurut Bonar, pengerahan pasukan khusus tersebut diragukan akan efektif dan sanggup memberantas semua anggota KKB. Sebab, medan pertempuran di Papua sangat berat. 

"Bukan hanya hutan lebat dan terjal. Tetapi, ketinggian pegunungannya berbeda dengan kondisi di pulau Jawa. Bila orang berjalan di ketinggian di atas 500 meter, maka oksigen kan pasti menipis. Tentara kita mayoritas tidak mampu (menyesuaikan diri)," ujarnya. 

"Sedangkan, anggota KKB kan lahir dan besar di sana (Papua). Mereka tidak sekadar memahami medan pertempuran," lanjut Bonar. 

Baca Juga: [BREAKING] Pemerintah Resmi Masukkan KKB Papua ke Dalam Kelompok Teroris

2. Pemerintah seharusnya membuka dialog dan mendengarkan saran Majelis Rakyat Papua

Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di PapuaANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

Bonar mengusulkan alih-alih menyematkan label teroris kepada KKB Papua, pemerintah sebaiknya membuka dialog dan mendengarkan masukan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Mereka menjadi perwakilan warga dari kelompok adat, perempuan dan agama. 

"Pemerintah juga bisa mulai dialog dengan DRP (Dewan Rakyat Papua) dan tujuh kelompok adat besar. Dialog itu harus dimulai secara bertahap, pelan-pelan dan sektoral," kata dia. 

Sayangnya, Bonar melanjutkan, pemerintah sejak dulu kerap mencurigai MRP lantaran dianggap bersimpati terhadap KKB. "Padahal, ini kan bagian dari demokrasi," ujarnya. 

Namun, ia mewanti-wanti agar pertemuan dan dialog tidak dijadikan formalitas. Pemerintah perlu mendengar masukan dari MRP dan DRP menyangkut isu kekerasan di Papua. 

3. Dunia internasional diduga tak akan ikut-ikutan melabeli KKB sebagai kelompok teroris

Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di PapuaPersonil TNI melintasi karangan bunga untuk Kabinda Papua Mayjen TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, yang gugur setelah terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

Bonar mengatakan dunia internasional tidak akan serta merta ikut melabeli KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Masyarakat internasional akan mempertanyakan, apakah KKB menjadi ancaman keamanan di kawasan regional, seperti kawasan Asia Tenggara atau Timur Tengah. 

"Ini kan berbeda dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), JAT (Jamaah Ansharut Tauhid), JI (Jemaah Islamiyah). Mereka kan dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena memiliki kaitan erat dengan ISIS. Itu sebabnya ketika kelompok itu dinyatakan sebagai grup teroris, tidak menjadi pertanyaan dari negara lain," tutur dia. 

"Sedangkan, KKB (di Papua) ini menjadi jaringan internasional yang mana? Apakah mereka akan menjadi ancaman terhadap kawasan atau regional? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu," kata Bonar, melanjutkan. 

Bonar juga menilai pelabelan teroris terhadap KKB di Papua malah akan membuat isu Papua kembali menjadi sorotan dunia internasional. Padahal, selama ini, kata dia, pemerintah tidak ingin isu Papua dieskalasi dan jadi sorotan dunia. 

"Maka, banyak yang menduga keputusan ini (melabeli KKB dengan sebutan teroris) terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa," tutur dia. 

4. KKB dilabeli sebagai kelompok teroris karena pemerintah marah, mereka menewaskan perwira tinggi?

Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di PapuaKabinda Papua I Gusti Putu Danny (dok. Puspen TNI)

Menurut Bonar, keputusan pemerintah pusat melabeli KKB sebagai teroris dipicu rasa amarah karena mereka berhasil menembak mati petinggi BIN di Papua. Elemen garis keras di tubuh militer, kata dia, tak terima salah satu perwira tingginya tewas. 

"Kedua, kami menduga kebijakan itu untuk mengimbangi suara-suara dari kelompok Islamis yang mengeluhkan label teroris hanya disematkan kepada kelompok radikal di tubuh Islam," ujarnya. 

Sehingga, menurut Bonar, keputusan tersebut bukan murni untuk mengakomodasi keinginan rakyat Papua yang ingin agar provinsi di timur Indonesia itu kembali damai. 

5. Pemerintah resmi memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka ke dalam grup teroris

Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di PapuaAnggota KKB serahkan diri (dok. kostrad.mil)

Pemerintah resmi memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka ke dalam grup teroris. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD melalui keterangan pers dari kantornya di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (29/4/2021). 

"Jadi, orang-orang Papua yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan secara brutal masuk kelompok teroris," ungkap Mahfud yang dikutip dari saluran YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 29 April 2021.

Menurut Mahfud, pelabelan KKB itu ke dalam grup teroris sudah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam undang-undang tersebut tertulis orang yang disebut kelompok teroris orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Terorisme sendiri, kata Mahfud adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas. Sehingga, menimbulkan korban secara massal atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan internasional. Hal itu dilakukan berdasarkan ideologi politik dan keamanan. 

"Berdasarkan definisi UU Nomor 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tutur dia. 

Oleh sebab itu, pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, dan BIN (Badan Intelijen Negara) agar melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur. "Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," ujarnya. 

Keputusan pemerintah memasukkan KKB dan OPM ke dalam kelompok teroris diambil usai Kepala BIN Daerah Papua, IGP Danny NK tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB OPM pada Minggu, 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia terluka di bagian kepala ketika tengah meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di Kampung Dambet. 

Baca Juga: [BREAKING] Kepala BIN Daerah Papua Tewas Ditembak KKB

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya