Comscore Tracker

Survei Indikator: Masyarakat Percaya PPKM Darurat Turunkan Angka COVID

Tapi, mayoritas responden menolak PPKM Darurat diperpanjang

Jakarta, IDN Times - Indikator kembali memaparkan hasil temuan surveinya yang dilakukan pada periode 17-21 September 2021. Berdasarkan hasil survei, mayoritas respondennya percaya saat ini kasus positif dan kematian harian akibat COVID-19 menurun.

Sebanyak 81,4 persen responden yang percaya kasus positif harian turun. Sedangkan, 83,1 persen responden percaya angka kematian harian juga turun. 

Yang menarik, sebanyak 60,3 persen responden percaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan Juli 2021 efektif menurunkan tingkat penularan COVID-19. Sementara, 57,2 persen responden juga percaya PPKM Darurat berhasil menurunkan angka kematian akibat COVID-19. 

"Tetapi yang jadi pertanyaannya kemudian, mengapa mereka tidak setuju kebijakan PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi ketika memaparkan temuan hasil survei dengan tajuk 'Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemik, Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi' pada Minggu (26/9/2021) yang diikuti secara daring. 

Berdasarkan hasil survei Indikator, sebanyak 45,1 persen responden tidak setuju PPKM Darurat diberlakukan. Sedangkan, 51,4 persen dari responden setuju dengan opsi pemerintah menerapkan PPKM Darurat. 

"Ini menandakan ketika ditanya setuju atau tidak setuju PPKM Darurat yang mereka pahami adalah dimensi ekonominya," ujarnya. 

Burhanuddin menjelaskan selama PPKM Darurat diterapkan, memukul sejumlah pelaku usaha. Lalu, apa responden Indikator setuju bila PPKM Darurat terus diperpanjang?

1. 64,3 persen responden menolak bila PPKM Darurat diperpanjang

Survei Indikator: Masyarakat Percaya PPKM Darurat Turunkan Angka COVIDHasil temuan survei Indikator pada 17 - 21 September 2021 (Tangkapan layar power point Indikator)

PPKM darurat diberlakukan pemerintah sejak Juli 2021. Durasinya diberlakukan selama satu pekan dan terus dievaluasi.

Kemudian, penamaannya diubah menjadi PPKM dengan tingkatan level. PPKM level 3 di Pulau Jawa dan Bali akan ditentukan nasibnya tiap hari Senin. 

Berdasarkan responden yang ditanya oleh Indikator, mayoritas menolak PPKM kembali diperpanjang, angkanya mencapai 64,3 persen. Hanya 26 persen responden yang setuju bila PPKM diperpanjang. 

"Mayoritas atau sekitar 72,6 persen responden menyatakan setuju PPKM diperpanjng dengan alasan kesehatan yakni memutus mata rantai penularan hingga mengurangi tingkat kematian. Tetapi, yang tidak setuju, sebagian besar beralasan ekonomi. Sebanyak 70,4 persen responden mengatakan gara-gara PPKM mata pencaharian berkurang," ungkap Burhanuddin. 

Dari hasil survei itu, kata dia, menunjukkan masyarakat terbelah ketika memotret kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Burhanuddin menilai hasil survei tersebut menandakan di satu sisi masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah membawa turun kasus COVID-19. 

"Tetapi, di sisi lain pemerintah dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ketika mereka diminta untuk stay at home. Istilahnya bila pemerintah tidak mampu memberi nafkah bagi masyarakat menengah ke bawah ya jangan dilarang untuk bekerja di luar rumah," katanya lagi. 

Baca Juga: Survei Indikator: TNI Lebih Dipercaya Publik Dibandingkan Presiden

2. Publik apresiasi kinerja Budi Gunadi sebagai Menkes dalam atasi pandemik

Survei Indikator: Masyarakat Percaya PPKM Darurat Turunkan Angka COVIDMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sementara, berdasarkan data dari respondennya, sebanyak 38,1 persen percaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa bekerja dengan baik mengatasi pandemik COVID-19. Tetapi, ada 11,2 persen yang menyatakan tidak percaya Budi mampu mengatasi pandemik. Sedangkan, 38,3 persen responden mengatakan kemampuan Budi biasa-biasa saja dalam mengatasi pandemik. 

"Ini artinya konsisten publik mengapresiasi kinerja Menkes, Pak BGS dalam menangani COVID-19 ketika survei dilakukan pada pertengahan September 2021," ungkap Burhanuddin. 

Di sisi lain, responden juga menunjukkan peningkatan kepuasan terhadap kinerja presiden dalam penanganan COVID-19. Data menunjukkan pada Juli 2021, ada 61 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo menangani COVID-19. Sedangkan, pada September 2021, terdapat kenaikan sedikit soal tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Angkanya mencapai 61,8 persen. 

Burhanuddin menjelaskan temuan hasil survei nasionalnya melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia dan dipilih secara acak. Survei itu memiliki tingkat toleransi kesalahan mencapai 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 

3. Epidemiolog sebut lonjakan angka kematian terjadi pada warga yang belum divaksinasi

Survei Indikator: Masyarakat Percaya PPKM Darurat Turunkan Angka COVIDIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Sementara, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai masyarakat sudah mulai beraktivitas bila dalam keadaan negatif COVID-19 dan telah menerima vaksinasi lengkap. Menoleh ke belakang, lonjakan angka kematian harian pada rentang Juli hingga Agustus disebabkan banyak warga yang belum divaksinasi. 

"Dan ini termasuk nakes yang kena hingga meninggal karena belum divaksinasi lengkap. Bahkan, ada juga kelompok nakes yang tidak mau divaksinasi," ungkap Pandu di diskusi virtual yang sama. 

Ia juga menyebut banyaknya bantuan dan donasi vaksin dari negara-negara asing ke Indonesia turut mempercepat vaksinasi di Tanah Air. Pandu berharap pada akhir 2021, sebanyak 50 persen warga di Indonesia sudah menerima vaksin dua dosis. 

"Sedangkan, warga yang sudah meminta dosis ketiga itu masuk kelompok yang parno. Mereka tidak percaya bahwa vaksin dua dosis sudah melindungi dia dari COVID-19 berat dan kematian. Percayalah apapun merek vaksinnya, termasuk vaksin buatan China, itu dampak perlindungannya cukup baik untuk semua varian (COVID-19)," tutur dia. 

Di sisi lain, menurut Pandu, tidak etis sudah mulai ada pemberian vaksin dosis ketiga kepada kelompok orang non-nakes. Sebab, masih banyak warga di Indonesia yang belum mendapat dosis pertama vaksin COVID-19. 

Baca Juga: Survei Indikator Sebut Ganjar Ungguli Anies dan Prabowo

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya