TB Hasanuddin Pertanyakan Usulan Resolusi Prabowo soal Ukraina-Rusia
Anggota komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. (www.instagram.com/@tbhasanuddin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin sempat mempertanyakan soal lima usulan resolusi damai yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di forum keamanan dan pertahanan, IISS Shangri-La Dialogue pada akhir pekan lalu. Menurut pensiunan jenderal TNI AD itu, usulan resolusi Prabowo terdengar janggal.
"Pertama, substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Kedua, usulan Indonesia agar militer (Rusia-Ukraina) mundur di teritori Ukraina, itu rasanya sedikit aneh," ungkap TB Hasanuddin di ruang rapat komisi I DPR, Senayan pada Senin (5/6/2023).
Pernyataan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan tersebut berdasarkan pengalamannya ketika ditugaskan sebagai pengamat militer oleh PBB. Ketika itu, ia masih berpangkat kolonel TNI AD dan ditugaskan membantu upaya gencatan senjata di perang Irak-Kuwait.
"Saya ditugaskan di sana untuk memundurkan pasukan Kuwait dan Irak. Kedua militer wajib mundur sesuai keputusan Dewan Keamanan PBB ke garis batas. Kuwait mundur lima kilometer dari garis batas, Irak waktu itu dihukum bukan hanya mundur lima kilometer tetapi harus mundur 10 kilometer, karena kalau mundur lima kilometer, kemampuan senjata meriamnya masih memungkinkan," jelas TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin sempat bertanya kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berada di ruang rapat, apakah usulan resolusi gencatan senjata Ukraina-Rusia itu menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Baca Juga: Menolak, Menhan Ukraina Sebut Usulan Prabowo Aneh
1. Citra RI di internasional dipertanyakan karena usulan Prabowo
Anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin ketika rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. (Tangkapan layar YouTube Komisi I DPR)Lebih lanjut, TB Hasanuddin menambahkan citra Indonesia kurang baik setelah Prabowo menyampaikan usulan resolusi tersebut di forum internasional. Indonesia dianggap minim pengetahuan mengenai kondisi di medan peperangan di Ukraina.
"Kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," kata TB Hasanuddin.
Ia menggarisbawahi tak memihak kepada salah satu negara. Pernyataan itu berdasarkan ketentuan yang diadopsi dalam peraturan di PBB.
"Jadi, pertempuran di dalam (negara). Lalu, garis pertempuran dibuat oleh military observer dan dibuat keputusan untuk mundur. Tapi, kalau dalam peperangan Irak-Kuwait, ya keduanya harus mundur dari teritorinya," tutur dia lagi.
Baca Juga: Ketua Komisi I Minta Prabowo Hati-hati Bicara Konflik Rusia-Ukraina
2. Menlu Retno sarankan komisi I minta penjelasan langsung ke Prabowo
Menhan Prabowo Subianto di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023) (Tim Prabowo)Menanggapi pertanyaan TB Hasanuddin terkait resolusi itu, Menlu Retno meminta Komisi I DPR meminta penjelasan kepada Menhan Prabowo Subianto. Ia menegaskan, posisi Pemerintah Indonesia terkait konflik di Ukraina tak berubah.
"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Itu selalu kita hormati dan itu terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UNGA pada issue yang terkait penghormatan territorial integrity dan kedaulatan," ungkap Menlu perempuan pertama di Indonesia itu.
Editor’s picks
Kedua, kata Retno, Indonesia selalu menyerukan agar peperangan dihentikan.
"Itu disampaikan oleh Bapak Presiden ketika berkunjung ke Kyiv, Moskow dan bulan lalu ketika bertemu lagi dengan Presiden Zelensky, Bapak Presiden kembali menyampaikan call (seruan)," kata dia.
Ia pun menyebut Ukraina dan sejumlah negara memiliki rencana untuk menuju ke perdamaian. Namun, rencana perdamaian tersebut harus disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
"Ketiga, kami ingin mendapatkan jaminan terhadap rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu ketika Bapak Presiden bertemu Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung Black Sea Grain Initiative. Kita justru menyampaikannya agar perpanjangannya jangan hanya dua bulan karena kalau hanya dua bulan, uncertainties-nya banyak," ujarnya.
Black Sea Grain Iniative adalah kesepakatan yang dibuat Ukraina dan Rusia dengan melibatkan Turki dan PBB demi menjamin distribusi gandum dan bahan makanan lainnya dari pelabuhan Ukraina tidak diganggu atau diblokir Rusia. Kesepakatan ini sudah tiga kali diperpanjang, masing-masing berlaku selama 60 hari.
Pada kesepakatan yang diperpanjang untuk kali ketiga bakal berakhir pada 18 Juli 2023. Belum diketahui, apakah kedua pihak masih sepakat untuk memperpanjang kesepakatan tersebut.
Sikap keempat Indonesia soal konflik di Ukraina yakni bantuan kemanusiaan. Indonesia sudah mengirimkan bantuan obat-obatan.
"Lalu, komitmen lain yang akan diimplementasikan yaitu menunggu saat yang tepat yang disalurkan berbagai jaringan yaitu perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang," tutur dia.
Baca Juga: Tolak Usul Prabowo soal Referendum, Ukraina Desak RI Dukung Zelenskyy
3. Prabowo usulkan lima resolusi untuk konflik Ukraina-Rusia
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto/pri.)Sementara, dalam forum Shangri-La Dialogue yang digelar akhir pekan kemarin, Prabowo mengusulkan agar ada deklarasi untuk mendesak Rusia dan Ukraina memulai negosiasi damai. Deklarasi tersebut, kata Prabowo, harus bersifat sukarela dari peserta dialog yang mewakili negara masing-masing.
Kelima resolusi konflik yang disampaikan oleh Prabowo yaitu:
- Kedua belah pihak yang berkonflik agar segera menyepakati gencatan senjata dan menghentikan permusuhan
- Kedua belah pihak negara segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing saat ini sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru
- Pasukan pemantau dan pengamat PBB segera dibentuk dan diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi tersebut
- PBB memonitor dan pemantau harus terdiri delegasi dari negara-negara yang disetujui oleh Ukraina dan Rusia
- PBB segera mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa untuk memastikan secara objektif aspirasi mayoritas dari penduduk di wilayah tersebut.
"Saya saat ini juga ingin menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam mengirimkan pasukan pemantau perdamaian di bawah naungan PBB," ungkap Prabowo di Singapura.
Ia mengusulkan lima resolusi itu karena dinilai efektif berdasarkan sejarah di masa lalu. Prabowo juga mendorong agar baik Ukraina dan Rusia tidak perlu saling menyalahkan.
"Kedua belah pihak yakin bahwa mereka benar tapi demi keamanan dunia dan keselamatan penduduk sipil yang tidak berdosa, maka sesegera mungkin permusuhan harus dihentikan," tutur dia.
Baca Juga: Prabowo Usulkan 5 Saran Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di IISS
Berita Terkini Lainnya
