Tersangka Korupsi Memberamo Tengah Kabur, KPK Gagal Jemput Paksa

Tersangka Ricky Pagawak diduga sudah kabur ke Papua Nugini

Jakarta, IDN Times - Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, gagal dijemput paksa untuk dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, ia diduga sudah kabur dan menyeberang ke Papua Nugini. 

Plt juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri, mengatakan semula Ricky dijadwalkan dipanggil ke Gedung Merah Putih komisi antirasuah pada 14 Juli 2022 lalu. Namun, ia justru mangkir tanpa dasar argumentasi hukum yang sah. 

"Tim penyidik menilai hal tersebut bentuk tindakan yang tidak kooperatif. Maka, KPK selanjutnya berupaya untuk melakukan jemput paksa kepada tersangka yang dimaksud di wilayah Papua namun tidak menemukan keberadaan yang bersangkutan," ungkap Ali dalam keterangan tertulis pada Sabtu, (16/7/2022). 

Ia kemudian mengimbau Ricky agar mengikuti proses hukum yang berlaku dengan memenuhi panggilan dari tim penyidik. Ali juga mewanti-wanti bagi individu yang tidak bersikap kooperatif, maka komisi antirasuah, kata dia, dapat melakukan penangkapan dan secara bertahap menerbitkan status buron. 

"Sehingga, siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka dapat melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang," tutur dia. 

Apa kasus yang menjerat Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP)?

1. Tersangka Bupati Memberamo diduga kabur lewat jalur setapak ke Papua Nugini

Tersangka Korupsi Memberamo Tengah Kabur, KPK Gagal Jemput PaksaIlustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, menurut Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes (Pol) Faiza Rahmadani di Jayapura, RHP terkonfirmasi sudah kabur pada Kamis (14/7/202). Ia diduga kabur melalui Skouw, Kota Jayapura. Lalu, ia melintasi jalan setapak dan masuk ke Wutung, Papua Nugini. 

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pihaknya, RHP, kabur ke perbatasan Papua-Papua Nugini dengan membawa dua tas ransel. "Belum diketahui apa isi tas ransel tersebut," ujar Faizal, dikutip dari ANTARA, Sabtu, (16/7/2022). 

Ia menambahkan, pihaknya bakal menyelidiki siapa saja dari pihak Pemkab atau kepolisian yang ikut membantu kaburnya RHP. Polda Papua, kata Faizal, bakal mendampingi KPK dalam memproses kasus tersebut. 

"Bagi yang membantu kaburnya RHP akan dikenakan sanksi sesuai pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," katanya.

Baca Juga: Menko Mahfud: Pemerintah Akan Ungkap 10 Kasus Korupsi Besar di Papua

2. KPK sempat didesak oleh ratusan warga agar tak jadikan Bupati Memberamo Tengah jadi tersangka

Tersangka Korupsi Memberamo Tengah Kabur, KPK Gagal Jemput PaksaIlustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Sementara, penetapan status tersangka bagi Ricky benar-benar penuh perjuangan. Ratusan masyarakat sempat memprotes dan menggelar aksi unjuk rasa pada Juni 2022 lalu di Kota Jayapura.

Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes kepada KPK yang tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang diduga melibatkan bupati Ricky Ham Pagawak.

Ratusan massa dari berbagai suku itu menduga KPK ditunggangi kepentingan politik. Selain itu, KPK dinilai berupaya membunuh karakter pemimpin Papua secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam aksi tersebut, massa pendemo juga menyampaikan delapan tuntutan. Salah satunya meminta komisi antirasuah agar menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Bupati Ricky.

3. Aksi unjuk rasa penolakan Bupati Memberamo jadi tersangka sebabkan warga pendatang mengungsi

Tersangka Korupsi Memberamo Tengah Kabur, KPK Gagal Jemput PaksaUnjuk rasa di depan Gedung Sate (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Sementara, aksi unjuk rasa penolakan Bupati Memberamo jadi tersangka diikuti seruan agar pendatang di Kobakma, Ibu Kota Memberamo Tengah,  segera hengkang dari sana. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Ahmad Musthofa Kamal, mengatakan seruan itu membuat warga pendatang mengungsi ke Jayawijaya. Tempat itu dinilai relatif aman dibandingkan Kobakma saat ini.

"Atas adanya seruan dari massa tersebut mengakibatkan masyarakat yang tinggal di sekitaran Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah memilih untuk mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya yang dianggap lebih aman," ungkap Kamal di Mapolda Papua, 10 Juli 2022 lalu.

Ia mengatakan, sejumlah massa aksi awalnya melakukan pemalangan. Namun belakangan mereka juga meminta warga pendatang termasuk aparat sipil negara (ASN) agar segera keluar meninggalkan wilayah itu.

Akibatnya warga pendatang memutuskan mengungsi menyusul aksi demo massa pendukung Bupati Ricky. Warga mulai hengkang dari Memberamo Tengah sejak 9 Juli 2022 lalu.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Ungkap 2 Pendekatan untuk Ciptakan Perdamaian di Papua

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya