Tinjau IKN, Jokowi Ingin Bendungan Sepaku Semoi Selesai Lebih Cepat

Kementerian PUPR targetkan bendungan rampung awal 2023

Jakarta, IDN Times - Meski rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diliputi keraguan, tetapi pembangunannya tetap dikebut. Salah satu fondasi penting bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni ketersediaan air minum yang cukup. Maka, dibutuhkan keberadaan bendungan. 

Pemerintah kemudian memutuskan membangun Bendungan Sepaku-Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketika rampung, bendungan itu diharapkan bisa mengalirkan air maksimal 2.500 liter per detik. 

Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau perkembangan pembangunan bendungan di PPU pada Rabu (22/6/2022). "Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah dimulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai," ungkap Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Istana pada hari ini. 

Dalam kunjungannya itu, Jokowi menitipkan pesan kepada Kementerian PUPR agar bendungan bisa diselesaikan lebih cepat dari rencana. Bila semula bendungan itu ditargetkan rampung pada akhir 2023, maka Jokowi ingin lebih cepat dari itu. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jarot Widyoko menyanggupi untuk menyelesaikan pada awal 2023. 

"Dengan adanya percepatan itu, maka kami menargetkan akan selesai pada Januari atau Februari 2023," ungkap Jarot. 

Lalu, bagaimana perkembangan pembangunan bendungan tersebut?

Baca Juga: KSP: Otorita IKN Langsung Operasi Usai Aturan Turunan UU IKN Terbit

1. Kementerian PUPR sebut pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi sudah capai 56 persen

Tinjau IKN, Jokowi Ingin Bendungan Sepaku Semoi Selesai Lebih CepatPresiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau lokasi pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur pada Rabu, 22 Juni 2022. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko melaporkan ke Jokowi saat ini pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi sudah mencapai 56 persen. Ia mengatakan bendungan itu mampu memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter per detik. Dengan begitu, air dari Bendungan Semoi juga bisa dirasakan manfaatnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Kota Balikpapan. 

"Jadi, kapasitas Sepaku-Semoi itu, 500 (liter per detik) untuk Kota Balikpapan, yang 2.000 (liter per detik) nanti akan dikirim ke KIPP dan IKN secara menyeluruh," ungkap Jarot. 

Sedangkan, Intake Bendungan Sepaku diprediksi bisa memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter per detik. Intake Bendungan Sepaku rencananya jadi salah satu pemasok air baku bagi IKN. Ada bendungan lainnya yang bakal dibangun dan diharapkan jadi pemasok air, yakni Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. 

Jarot mengakui perkembangan pembangunan Intake Bendungan Sepaku baru mencapai 13 persen. "Insya Allah pada Desember 2022 akan kami selesaikan sehingga tahun 2023, Februari, sudah bisa memasok 5.000 liter per detik air," tutur dia. 

Baca Juga: Ilusi Bangun Ibu Kota Negara Baru di Akhir Kepemimpinan Jokowi

2. Air yang diproduksi dari Waduk Sepaku-Semoi sudah siap minum

Tinjau IKN, Jokowi Ingin Bendungan Sepaku Semoi Selesai Lebih CepatPresiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Sementara, Jokowi menyebut air baku dari bendungan bakal diolah untuk memenuhi kebutuhan 1,5 juta penduduk yang akan menghuni IKN. Ia pun memastikan air yang dihasilkan dari Bendungan Sepaku-Semoi sudah siap diminum. 

"Untuk air yang disalurkan adalah air siap minum," ujar Jokowi. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono ikut menimpali pernyataan Jokowi itu. Menurutnya, sia-sia belaka bila air yang dihasilkan dari Bendungan Sepaku-Semoi masih harus dimasak dulu. 

"Kalau (air) gak bisa diminum langsung, percuma (ibu kota) kita pindah," katanya. 

3. Pemerintahan mulai pindah ke IKN pada Juli 2024

Tinjau IKN, Jokowi Ingin Bendungan Sepaku Semoi Selesai Lebih CepatDesain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Sementara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menargetkan pemerintah mulai pindah ke lokasi IKN Nusantara pada Juli 2024. Maka, pemerintah berharap peringatan HUT ke-79 Indonesia bisa digelar di IKN pada Agustus 2024. 

"Pada 2024 bulan Juli atau Agustus, pemerintah akan mulai pindah ke sana. InsyaAllah 17 Agustus 2024 upacara bakal diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru nanti," ungkap Mahfud ketika berbicara di dalam rapat koordinasi dengan pejabat daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, 16 Juni 2022 lalu.

Ia menegaskan, pemindahan lokasi ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, adalah salah satu tugas penjabat kepala daerah. Karena itu, ia meminta rencana tersebut tidak dibatalkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga meminta agar tidak ada provokasi lebih lanjut soal pemindahan ibu kota. 

"Pemindahan IKN itu juga menjadi tugas dari saudara. Undang-undangnya sudah ada. Jadi, tidak boleh lagi (terpengaruh) provokasi ini jadi (pindah) atau gak. Ini dibatalkan atau gak. Ya, harus jadi (pindah)," kata dia. 

Di dalam rapat koordinasi itu, Mahfud meminta penjabat kepala daerah dapat ikut melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN. Dalam menjaring aspirasi dan konsultasi publik, perlu dilakukan musyawarah. 

"Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan pembangunan dan pengelolaan IKN dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, dan sebagainya, dan penataan ruang Nusantara tetap mengacu pada tata ruang Pulau Kalimantan," tutur dia lagi. 

Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 7 Poin Penting Dalam Undang-undang IKN Nusantara 

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya