Tito Tepis Akan Ada Konflik Kepentingan Bila Polisi Jadi Pimpinan KPK
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menepis anggapan akan ada konflik kepentingan apabila perwira tinggi polisi yang terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persepsi tersebut semakin muncul dan menguat tatkala ada perpecahan dalam penyidik lembaga antirasuah yang direkrut secara internal dan yang dipekerjakan dari kepolisian. Apalagi baru-baru ini muncul petisi dan surat keberatan dari penyidik unsur kepolisian terkait pengangkatan 24 penyidik baru dari kalangan internal.
"Jadi, sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK, mereka juga sudah terikat dengan segala peraturan-peraturan KPK," kata Tito ketika memberikan keterangan pers di Mabes Polri pada Kamis (13/6).
Ia menegaskan tidak ada satu pun anggota Polri yang ikut campur bagaimana personelnya bertugas di lembaga antirasuah.
"Yang mungkin (turut campur) kalau masalah pembinaan kariernya," kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Pembinaan karier yang dirujuk Tito, yakni ketika personel Polri itu kembali ke Mabes Polri usai berdinas di KPK. Biasanya personel Polri yang pernah bertugas di KPK akan diberi promosi jabatan atau kesempatan sekolah lagi.
Lalu, siapa kira-kira perwira tinggi dari Polri yang hendak maju sebagai capim KPK?
1. Ada delapan nama perwira tinggi Polri yang hendak mendaftar jadi capim KPK
IDN Times/Axel Jo HarianjaMenurut informasi yang diketahui oleh Tito, sejauh ini sudah ada delapan personel Polri yang hendak menyampaikan keinginan untuk maju.
"Tapi, masih terbuka kesempatan (untuk perwira tinggi Polri lainnya mendaftar)," ujar Tito pada Kamis siang (13/6).
Salah satu nama yang sudah mantap untuk mendaftar adalah Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen (Pol) Eko Indra Heri. Ia pun menyampaikan harapannya agar ada kandidat dari Polri yang terpilih dan memimpin institusi antirasuah itu.
"Mudah-mudahan ada (personel) Polri yang terpilih," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Densus 88 Anti Teror tersebut.
Baca Juga: Pansel KPK Minta Kapolri Daftarkan Jajarannya sebagai Capim KPK
2. Sudah ada beberapa komisioner KPK di masa lalu yang berasal dari Polri
(Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tengah menunjukan barang bukti dari OTT Bupati Talaud) ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenurut Tito, bukan kali pertama ada personel Polri bertugas di KPK. Bahkan, beberapa perwira tinggi Polri sudah pernah duduk di posisi pimpinan KPK. Tiga orang di antaranya bahkan menjabat sebagai komisioner.
Editor’s picks
Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, Bibit Samad Rianto dan Basaria Panjaitan. Nama yang terakhir disebut bahkan menjadi komisioner perempuan pertama yang pernah dimiliki oleh KPK.
Selain ketiganya, masih ada pula Irjen (Pol) Heru Winarko yang pernah duduk sebagai Deputi Penindakan. Namun, tak sedikit pula perwira tinggi Polri yang menjadi kontroversi saat bertugas di KPK. Mereka antara lain eks Direktur Penyidikan Brigjen (Pol) Aris Budiman dan Deputi Penindakan yang saat ini menjabat, Brigjen (Pol) Firli.
Aris pernah membangkang perintah pimpinan KPK dengan ikut hadir di dalam rapat pansus hak angket di DPR. Sementara, lima pimpinan tidak pernah bersedia hadir apabila dipanggil lantaran meragukan keabsahan terbentuknya pansus tersebut.
Firli sudah disorot sejak awal dilantik karena tidak memperbarui laporan harta kekayaannya. Selain itu, ia juga dituding sebagai pihak yang menghambat kasus-kasus besar bisa diproses oleh penyidik lembaga antirasuah.
3. Kapolri menyebut apabila personel polisi yang terpilih jadi pimpinan KPK maka memudahkan kerja pemberantasan korupsi
(Wakil Ketua KPK menerima kunjungan pansel calon pimpinan) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Tidak salah memang apabila Tito berharap ada personel Polri yang duduk sebagai komisioner KPK. Ia menjelaskan kinerja KPK akan lebih mudah bila menggandeng Polri untuk bekerja sama. Jumlah personel KPK dengan laporan korupsi yang masuk ke institusi tersebut sangat tidak berimbang.
Sementara, kata Tito, Polri memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen penanganan korupsi.
"Di Polda-Polda kan ada Dittipikor (Direktorat Tindak Pidana Korupsi). Ini menjadi mesin untuk memberantas kasus korupsi. Memang mencegah korupsi di negara sebesar Indonesia tidak mudah," kata Tito.
4. Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka 17 Juni - 4 Juli 2019
IDN Times/Axel Jo HarianjaSelain dari unsur pemerintah, pimpinan KPK juga bisa datang dari kelompok masyarakat sipil lho, guys. Artinya, kalian pun bisa ikut mendaftar. Pendaftaran dimulai pada (17/6) - (4/7) pukul 09:00 - 16:00 WIB.
Dari persyaratan yang disodorkan oleh pansel capim KPK tercatat ada sekitar 12 poin. Selain persyaratan administratif seperti minimal memiliki pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan selama 15 tahun, berintegritas, sehat secara jasmani dan rohani, hingga bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
"Calon pimpinan KPK juga bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK," kata dia lagi.
Sementara, anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo berharap bisa menemukan calon pimpinan KPK yang berpikir di luar dari kebiasaan alias out of the box. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang mulai merealisasikan kebijakan revolusi industri 4.0.
"Dengan berpikir jauh ke arah sana, lalu berpikir rekonstruktif, sehingga bisa mempercepat proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa depan," kata perempuan yang juga ahli hukum pidana dan hak asasi manusia itu.
Baca Juga: Pansel: Proses Pendaftaran Calon Pimpinan KPK Dimulai 17 Juni - 4 Juli
Berita Terkini Lainnya
