Uang Muka Sudah Dibayar, Jet Tempur Rafale Pesanan RI Baru Tiba 2026

2. Pembelian enam jet tempur Rafale mencapai Rp15,7 triliun

Pesawat jet tempur Rafale milik Angkatan Udara Mesir. twitter.com/sherifsabrii

Sebelumnya, Dahnil juga membocorkan nilai kontrak untuk pembelian enam jet tempur Rafale. Ia menyebut nilai kontraknya Rafale mencapai 1,1 miliar dolar AS atau setara Rp15,7 triliun. 

Sementara, sisa 36 unit jet tempur lainnya belum dipesan dan tanda tangan kontrak. Dahnil memastikan proses pembeliannya dilakukan secara bertahap. 

Pria yang sudah menjadi jubir Prabowo Subianto sejak di Partai Gerindra itu menyebut, usai pembayaran uang muka, proses produksi baru dilakukan. Ia menegaskan pembelian alutsista tidak sama dengan membeli kendaraan ke dealer yang setelah terjadi transaksi, barangnya langsung dikirim ke rumah. 

"Kami prediksi hingga ke tahap delivery, butuh waktu hampir 56 bulan atau hampir lima tahun," kata dia. 

3. Rafale, jet tempur canggih di dunia dan tidak bakal dikenai embargo AS

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian enam jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis (ANTARA FOTO)

Dahnil menjelaskan Prabowo sempat berkunjung ke sejumlah negara sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan membeli jet tempur Rafale. Selain ke Amerika Serikat, Prabowo juga sempat ke Turki, hingga ke Prancis. Prabowo datang hingga ke Prancis hingga tiga kali. 

Selain itu, Dahnil menyebut ada empat alasan Prabowo memilih jet Rafale. Pertama, efektivitas atau tepat guna. Menurut dia, Prabowo selalu ingat pesan Presiden Jokowi bahwa belanja alutsista harus didasari kebutuhan, bukan keinginan. 

"Sementara, kita butuh alutsista terbaik untuk menjaga 81 ribu kilometer garis pantai Indonesia dan lebih dari 7,7 juta kilometer persegi luas wilayah Indonesia. Pemerintah harus pastikan jet tempur atau alutsista yang dipilih tepat guna dan bisa digunakan untuk menjaga kepentingan NKRI," kata dia. 

Alasan kedua, menyangkut geopolitik dan geo strategis. Dahnil menjelaskan setiap kali dilakukan belanja alutsista, maka hal tersebut berkaitan erat dengan dimensi diplomasi pertahanan. 

Berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ada 67 negara di dunia yang menjadi produsen alutsista. Namun, hanya lima negara yang jadi produsen terbesar yakni Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Jerman, dan China. 

"Maka, setiap Menhan mengambil keputusan maka harus dipastikan bersamaan dengan kepentingan Indonesia melakukan diplomasi pertahanan," ujarnya. 

Dahnil seolah merujuk jangan sampai pembelian alutsista dari negara tertentu, kemudian memicu embargo suku cadang dari negara lain. 

Alasan ketiga, yakni efisiensi. Ia mengatakan keinginan Kemhan untuk membeli alutsista harus disesuaikan dengan ruang dan kapasitas fiskal. "Jadi, harus dipastikan apakah APBN memiliki kemampuan untuk membeli alutsista," tutur dia.  

Alasan keempat, harus ada alih teknologi dan konten lokal. Hal tersebut berangkat dari visi Jokowi yang ingin ke depan harus ada kemandirian industri pertahanan. 

"Oleh sebab itu, ketika belanja alutsista, kita harus mendorong adanya alih teknologi sehingga industri pertahanan domestik bisa berkembang secara maksimal," ungkapnya.

Maka tak mengherankan, kata Dahnil, saat dilakukan penandatanganan kontrak untuk pembelian Rafale, ada deretan MoU lainnya yang diteken. Kesepakatan itu merupakan bagian dari perjanjian untuk mendukung perkembangan industri pertahanan di dalam negeri. 

"Dari empat kriteria itu, yang menurut kami paling memenuhi secara maksimal adalah Prancis. Sehingga, kami menjatuhkan pilihan ke Dassault Rafale," katanya. 

Baca Juga: Kemenhan: Harga Kontrak 6 Jet Tempur Rafale Mencapai US$1,1 Miliar