Usai KLB Sumut, Nasib Partai Demokrat Ada di Kemenkum HAM
Ketum PD Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan KSP Moeldoko (kanan) (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/Aditya Pradana Putra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik, Saiful Mujani mengatakan setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara resmi menetapkan Moeldok sebagai ketua umum, maka kini nasib parpol itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Menkum HAM, Yasonna Laoly akan menilai apakah KLB itu sah atau tidak.
"Bila Menteri Yasonna mengakui KLB di Sumut dan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat AHY, maka lonceng kematian untuk PD semakin kencang," demikian cuit Saiful di akun Twitternya pada Sabtu (6/3/2021).
Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SRMC) itu juga mengingatkan Menkum HAM merupakan kader PDI Perjuangan, parpol yang berseberangan dengan PD kubu AHY.
Bila skenario KLB Sumut diakui, kata Saiful, maka AHY diperkirakan akan menggugat ke pengadilan. Permasalahan itu biasanya hanya selesai di Mahkamah Agung.
Lalu, apakah konflik internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi keikutsertaan mereka di pemilu presiden dan legislatif mendatang?
Baca Juga: [BREAKING] SBY Berharap Jokowi Turun Tangan Soal Kudeta AHY
1. Konflik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat harus rampung sebelum 2024
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraSementara, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, konflik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat harus rampung sebelum pemilu presiden pada 2024 mendatang. Sebab, bila tidak akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia pilpres.
"Sebab, akan jadi masalah baru bila kedua kubu (PD versi Moeldoko dan AHY) mengajukan calon presiden ke KPU. KPU bisa jadi korban karena didesak oleh kubu KLB 2020 dan kubu KLB 2021," ujar Qodari ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat malam, 5 Maret 2021.
Sedangkan, Saiful sudah berandai-andai bila Partai Demokrat yang dibolehkan ikut pemilu tetap versi KLB 2021, maka ia mempertanyakan peluang Moeldoko maju jadi capres.
"Saya tak bisa membayangkan PD bisa lebih besar dan jadi (parpol) terbesar sejak 2009 tanpa SBY. Suka atau tidak suka itu adalah fakta. Apa bisa Moeldoko gantikan itu?" cuit Saiful lagi.
Ia justru ragu Moeldoko bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. Sebab, bila melihat rekam jejak pensiunan jenderal lainnya seperti Sutiyoso dan Edi Sudrajat, mereka gagal membesarkan partai.
Editor’s picks
IDN Times telah menghubungi Saiful untuk meminta izin cuitannya di Twitter dikutip.
Baca Juga: [BREAKING] AHY Sebut Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Abal-Abal
2. Manuver yang dilakukan Moeldoko diprediksi malah akan membunuh Partai Demokrat
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSaiful juga menyebut hasil akhir dari manuver Moeldoko diperkirakan justru akan membunuh Partai Demokrat. Partai berlambang mercy itu diprediksi makin tenggelam di saat dipimpin oleh pejabat negara aktif. Hal itu, kata Saiful lagi, jelas menandakan kemunduran demokrasi di Indonesia semakin dalam.
"Ini terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi, yang ironisnya, ia terpilih jadi presiden justru dari proses demokrasi," tuturnya.
3. AHY minta Kemenkum HAM agar tidak sahkan KLB di Sumatera Utara
instagram.com/agusyudhoyonoSementara, ketika dalam memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat kemarin, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Kemenkum HAM tidak mengesahkan hasil KLB yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. AHY minta pemerintah agar konsisten menjunjung tinggi dan menghormati independensi serta kedaulatan partai politik.
"Untuk itu saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang melawan hukum," ujar AHY pada Jumat kemarin.
Selain itu, putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga meminta agar pemerintah tidak membiarkan begitu saja atas kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Moeldoko. Apalagi saat ini Moeldoko masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan tak pernah menjadi kader Partai Demokrat.
Ia pun juga sudah menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan panitia dan siapapun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KLB di Sumut.
"Kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tuturnya lagi.
Baca Juga: [BREAKING] SBY Menyesal Pernah Angkat Moeldoko sebagai Panglima TNI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
