3 Nama Ini Dianggap Pantas Gantikan Anies, Pimpin Sementara Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik saat ditemui wartawan usai menghadiri halal bihalal keluarga besar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara di Koja, Jakarta Utara, Minggu (15/5/2022). (ANTARA/Abdul Faisal).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinggal beberapa bulan lagi. Seiring dengan itu, sudah bermunculan nama-nama yang dianggap mumpuni untuk memimpin Jakarta sementara sampai digelarnya Pilkada 2024.
Tiga nama yang dianggap layak menakhodai sementara Ibu Kota usai kepemimpinan Anies yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Ketua KPU DKI Jakarta periode 2008-2013 Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.
Tiga nama itu disebut oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik. Menurutnya, ketiga nama ini memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin Jakarta sampai terpilihnya kepala daerah definitif dalam Pilkada 2024.
“Heru pantas, Juri pantas, Marullah juga pantas, mumpuni,” kata Taufik saat ditemui wartawan usai menghadiri halal bihalal keluarga besar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara di Koja, Jakarta Utara, Minggu (15/5/2022), seperti dilansir ANTARA.
Baca Juga: [BREAKING] Ketum PAN Zulkifli Hasan: Anies Baswedan Banyak Prestasinya
1. Pernah mengisi sejumlah posisi di Pemprov DKI, Heru dinilai paham persoalan Ibu Kota
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. (dok. YouTube Sekretariat Presiden)Menurut Bendahara Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta ini, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sedang mencari sosok yang memahami betul persoalan DKI Jakarta untuk menggantikan Anies selama 2 tahun ke depan.
“Dia (Heru) paham banget soal Jakarta, kebetulan saya kenal baik Beliau dari bawah,” ujar Taufik.
Melihat riwayat Heru, ia pernah mengisi sejumlah posisi penting di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara, hingga Wali Kota Jakarta Utara. Di Balai Kota, Heru pernah menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI.
Bahkan, alumnus Universitas Krisna Dwipayana itu juga sempat akan digandeng Basuki Tjahaja Purnama menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2017. Namun, Ahok memutuskan maju bersama Djarot Syaiful Hidayat dengan dukungan partai politik.
2. Pernah menjabat ketua KPU DKI Jakarta, Juri dianggap memiliki kapabilitas
Juri Ardiantoro, Deputi IV Kantor Staf Presiden RI (ksp.go.id)Editor’s picks
Adapun Juri Ardiantoro yang pernah menjabat ketua KPU DKI Jakarta, dinilai memiliki kapabilitas dan paham mengenai persoalan Jakarta.
“Juri saya kenal baik, menurut saya Juri juga kapabel walaupun belum pernah (jadi birokrat di Pemprov DKI) begitu ya, tapi saya kira Juri paham soal Jakarta. Beliau (mantan) Ketua KPU DKI Jakarta,” ungkap Taufik.
Juri juga sempat memimpin KPU Pusat menggantikan almarhum Husni Kamil Manik yang meninggal dunia karena sakit, dengan sisa jabatan 2016-2017. Ia juga seorang nahdiyin, dengan jabatan sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta periode 2021-2025 yang dilantik September 2021 oleh Ketua Umum PBNU saat itu, KH Said Aqil Siradj.
3. Marullah Matali memulai kiprahnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sejak 1996
Sekda DKI Jakarta Marullah Matali (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Satu nama lagi yang dianggap layak memimpin Jakarta hingga Pilkada 2024 yakni Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali. Mantan Wali Kota Jakarta Selatan ini pernah mengisi berbagai pos jabatan, yang dimulai dengan menjadi staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Kepala Seksi Bina Lembaga Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta, dan Kepala Seksi Dinas Bina Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta.
Kemudian, ia pernah menjadi Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Provinsi DKI Jakarta. Sebelum menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.
Tidak hanya itu, Marullah juga pernah menggantikan Sri Haryati pada 18 Januari 2021, menjadi Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Sekda DKI Saefullah meninggal dunia. Jabatan ini diembannya hingga saat ini.
Ia juga merupakan nahdiyin yang tercatat dalam kepengurusan PWNU DKI Jakarta 2021-2026, sebagai Wakil Ketua Pengurus Harian Tahfidziyah.
4. NU tidak akan ikut campur urusan pemilihan penjabat gubernur DKI
Ilustrasi Logo NU (Nahdlatul Ulama) (Dok. ANTARA News)Taufik mengungkapkan, ketiga nama tersebut merupakan nahdiyin. Oleh karena itu, ia meyakini NU tidak akan mencampuri urusan pemilihan penjabat gubernur DKI nanti.
“Itu tiga-tiganya NU tuh, Bapak Marullah NU, Juri NU, Heru juga NU. Saya kira begini, kalau soal PJ gubernur itu haknya presiden lah. Ya, kita jangan ikut campur pada ranahnya presiden,” jelas Taufik.
Baca Juga: Giring PSI Harap Pengganti Anies Bisa Kerja dan Amanah
Berita Terkini Lainnya
