Bidang Kehormatan PDIP Akan Beri Sanksi ke Masinton Pasaribu
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Bidang Kehormatan Partai akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai AD/ART partai," kata Hasto di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
Hal itu terkait pernyataan Masinton soal koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Masinton mengatakan, pernyataan Hasto yang menyebut PDIP kemungkinan kecil bekerja sama politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan PKS dan Partai Demokrat hanya pandangan pribadi.
1. Anggota PDIP harus bicara sesuai ruang lingkupnya
IDN Times/Margith Juita DamanikHasto menegaskan, setiap anggota PDIP harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.
"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tegas Hasto.
Menurut Hasto, sikap PDIP sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik itu telah melihat seluruh kebijakan.
"Itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama, tapi ada yang berbeda," kata Hasto.
Hasto mengatakan, pihaknya menghormati posisi kedua partai yang berada di luar pemerintahan. Hal ini untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan Demokrat dalam Pilpres.
Baca Juga: Gelar Festival Bakar Ikan di JCC, Puan: Hati PDIP Bersama Rakyat
Baca Juga: Demokrat Sindir PDIP Ingkari Prinsip soal Sulit Koalisi Bareng di 2024
2. Ditinjau dari aspek ideologi dan historis, PDIP dan PKS berbeda
Suasana Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar membacakan ikrar PKS. (IDN Times/Melani Putri)Dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap pemerintahan Jokowi.
PDIP bisa memahami hal tersebut sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang ada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.
Editor’s picks
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Saat ini posisi PDIP mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin kami bekerja sama dengan PKS, dan pada saat bersamaan ada (kerja sama dengan) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS),” jelas Hasto.
“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” tambahnya.
3. Pelaksanaan pemerintahan SBY tak sejalan dengan fundamental PDIP
Sejumlah kader Partai Demokrat datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Kamis (14/10/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat. Hasto melihat, pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang PDIP.
“Disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” ujar Hasto.
“Berbagai ketegangan terkait radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Baca Juga: Tak Mau Koalisi Bareng, PKS Minta PDIP Jangan Berlebihan
4. Kerja sama harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan
IDN Times/Margith Juita DamanikHasto menjelaskan pentingnya kerja sama di dalam politik. Namun, katanya, kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.
Lalu, sikap berbeda akan diambil PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia, maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.
“Jadi sikap PDIP ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” kata Hasto.
Baca Juga: Ganjar dan 3 Gubernur Bacakan Hasil Rakernas PDIP, Pengamat: Diplonco
Baca Juga: 4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024
Berita Terkini Lainnya
