Dasco Beberkan 8 Persoalan Prioritas di Sidang Paripurna DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pembukaan Masa Persidangan V tahun Sidang 2021-2022, Selasa (17/5/2022). (IDN Times/Siti Nurhaliza)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pembukaan Masa Persidangan V tahun Sidang 2021-2022, Selasa (17/5/2022). Agenda rapat yaitu pidato Ketua DPR Puan Maharani yang dipimpin dan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Pada rapat yang dihadiri 76 anggota secara fisik dan 252 virtual ini, Dasco mengatakan APBN Tahun Anggaran 2022 saat ini mengalami tekanan dari perkembangan ekonomi global yang meningkatkan harga komoditas global. Ia juga menyebutkan delapan permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat dan prioritas DPR RI.
“Oleh karena itu, diperlukan antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada tahun 2022 untuk merespon perkembangan perekonomian global yang dapat membebani keuangan negara. Alat kelengkapan Dewan DPR RI terkait agar bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menjaga kemampuan keuangan negara dalam menjalankan APBN 2022,” kata Dasco.
Baca Juga: Temui Mahasiswa, Pimpinan DPR Dasco Pastikan Tak Ada Jabatan 3 Periode
1. Dasco sebut DPR RI prioritaskan 8 permasalahan masyarakat
Mendikbud melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI membahas Wacana Penghapusan UN di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta. (IDN Times/ Irfan Fathurohman)Dalam pidato itu, Dasco menyebutkan 8 permasalahan masyarakat yang menjadi prioritas DPR RI, yaitu:
- Permasalahan Penyakit Hepatitis Akut yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dan menyerang anak dengan rentang usia 1-17 tahun
- Permasalahan Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak
- Aturan pelonggaran aktivitas dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali
- Ketentuan penerapan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Langkah-langkah Pemerintah dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19 setelah masa mudik lebaran
- Insiden kerusuhan di Expo Waena, Kota Jayapura
- Capaian Program Vaksinasi dan Booster Covid-19
- Pembahasan Tahapan, Program dan Jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
Baca Juga: Soal Reshuffle, Dasco Gerindra: Jokowi Tahu Mana yang Perlu Istirahat
2. DPR RI agendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen
Editor’s picks
Sidang Paripurna revisi UU MD3 dan UU KPK (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Selain itu, dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen baik bilateral, regional, maupun internasional. Pada tugas diplomasi ini DPR RI ikut memiliki tanggung jawab dalam membangun dunia, tatanan sosial, dan ekonomi yang lebih baik serta politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Berikut agenda kegiatan diplomasi DPR RI:
- Pertemuan GOPAC Executive Committee di Doha, Qatar pada 25-26 Mei 2022
- Sidang The 13th AIPA Caucus akan diselenggarakan pada 7 Juni 2022
- Pertemuan ke-4 Asia-Europe Political Forum (AEPF) di Praha, Republik Ceko pada 10-12 Juni 2022.
- Sidang The Eight IPU Global Conference of Young Parlementarians di Mesir pada 15-26 Juni 2022
- Sidang Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development di New York pada 10-14 Juli 2022.
Baca Juga: DPR Bakal Sahkan RUU TPKS Jadi UU di Rapat Paripurna Hari Ini
3. UU PDP jadi salah satu prioritas yang akan naik ke tingkat I untuk diparipurnakan
Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dasco mengungkapkan, ada beberapa UU prioritas yang akan naik ke tingkat I untuk diparipurnakan, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Ya saya pikir ada beberapa UU prioritas yang akan dinaikan ke tingkat I untuk diparipurnakan dan rencananya salah satu prioritas adalah UU PDP,” ungkap Dasco.
Ia juga menjelaskan kabar terbaru sudah ada kesepakatan antara pimpinan kom 1 dan pihak pemerintah tentang lembaga yang terkait dalam UU PDP.
“Terakhir sudah ada kesepakatan antara pimpinan kom 1 dan pihak pemerintah tentang lembaga terkait UU PDP, oleh karena itu dalam masa sidang ini kita aka maksimalkan supaya UU PDP dapat dipisahan menjadi UU,” jelasnya.
Berita Terkini Lainnya
