Komisi II DPR Beberkan Hasil Konsinyering dengan KPU, Bahas 5 Isu
Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10/2020) (Youtube.com/DPR RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Komisi II DPR RI menggelar rapat konsinyering dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas tahapan Pemilu 2024. Rapat yang digelar di sebuah hotel di Jakarta pada Jumat-Minggu (13-15) Mei 2022 itu membahas soal 5 isu.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia pada Rabu (17/5/2022).
“Jadi begini, langsung to the point masa kampanye ya. Jadi sebelumnya di rapat itu sebelumnya ada 5 isu yang mengemuka,” kata Ahmad Doli.
1. DPR setujui anggaran Pemilu Rp 76 Triliun
Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).Berdasarkan hasil rapat konsinyering, Ahmad Doli mengungkapkan para anggota dewan menyetujui usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun.
“Soal anggaran, nah hampir semuanya sudah menyepakati karena kita memahami bahwa peningkatan anggaran sampai Rp 76 triliun, sudah kita breakdown dan sudah dapat penjelasan detail,” kata Ahmad Doli.
Ia juga mengatakan, KPU menunjukkan upaya yang baik dalam menghemat anggaran.
“Jadi KPU, Bawaslu sudah menunjukkan iktikad baik untuk mencari celah untuk diefisienkan ya karena mulai dari Rp 89 triliun, Rp 86 triliun, Rp 78 triliun, sampai ke Rp 76 triliun,” tambahnya.
2. Peningkatan gaji TPS
Ilustrasi pemungutan suara atau pencoblosan (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Adanya peningkatan itu sebagian besar karena jumlah honor yang nanti akan diserahkan kepada petugas di lapangan sampai ke TPS juga mengalami penambahan.
“Nah selama ini kan cuma dikasih Rp 500 ribu dan menurut saya sangat minim, ya makanya ya ini mungkin berkaitan dengan kualitas kerja terus kenyamanan mereka,” ujar Ahmad Doli.
Ia juga menilai apa yang dilakukan teman-teman penyelenggara khususnya KPU dapat diterima.
“Buktinya mereka masih banyak yang korban itu, makanya dinaikan minimal itu Rp 1,5 juta. Nah Rp 1,5 juta itu kan di bawah UMR rata-rata. UMR provinsi manapun tidak ada Rp 1,5 juta,” tambahnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Komisi II Usul Waktu Kampanye 75 Hari, KPU: Itu Belum Keputusan Final
3. Pengadaan beberapa fasilitas masuk dalam penambahan
Sekretariat Pengawasan Orang Asing kantor Imigrasi Siantar (IDN Times/Patiar Manurung)Pengadaan fasilitas seperti kantor sekretariat dan gudang tidak menjadi permasalahan dalam penambahan.
“Ternyata penambahan itu juga dimasukan kepada pengadaan fasilitas seperti kantor sekretariat dan gudang,” kata Ahmad Doli.
“Pengadaan fasilitas dan teman-teman KPU dan Bawaslu juga menyatakan kalau memang ada pihak yang bersedia itu mereka ga ada masalah, mereka hanya fokus menggunakan dana untuk pekerjaan elektoral saja yang berkaitan dengan soal kepemiluan langsung,” jelasnya.
Baca Juga: Calon Komisioner KPU Afifuddin Ingin Redakan Ketegangan KPU-Bawaslu
4. Sepakat dengan tahapan 2019, tanpa sistem elektronisasi atau digitalisasi
Logo KPU (journal.kpu.go.id)Lebih lanjut lagi, dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan rekap KPU dan Bawaslu sepakat menggunakan tahapan 2019.
“Pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan rekap KPU dan Bawaslu sepakat menggunakan tahapan 2019 yang tidak ada sistem elektronisasi atau digitalisasi yang baru akan dipergunakan seperti uji coba Pilkada 2019,” jelas Ahmad Doli.
5. Waktu kampanye 75 hari dengan beberapa catatan
Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)Sementara itu, Ahmad Doli menjelaskan dalam rapat konsinyering itu semua pihak yang hadir menyepakati waktu kampanye 75 hari dan dengan beberapa catatan.
“Oleh karena itu dalam waktu dekat, kita harus berkoordinasi dengan MK dan MA, supaya kita memiliki pemahaman bersama untuk penyelesaian sengketa pemilu dengan MA sekian hari dan oleh MK sekian hari,” jelasnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
