Ratusan Warga Masih Mengungsi, Pemerintah Diminta Serius Atasi Maybart
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta (SKPKC), Pater Bernard, saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022). (YouTube Jakartanicus).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pasca penyerangan pos TNI di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybart pada 2 September 2021 lalu, TNI melakukan tindakan balasan yang menyebabkan ratusan warga berdomisli di puluhan kampung di enam Distrik Kabupaten Maybart mengungsi ke hutan-hutan dan kampung distrik lainnya hingga saat ini.
Bahkan, beberapa warga Maybart memilih mengungsi ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Hal itu diungkapkan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta (SKPKC), Pater Bernard, saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022).
“Konflik itu menyebabkan terjadi pengungsian di seluruh wilayah Ayfta Timur Raya dan Ayfat Selatan. Tapi sebagian besar di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong,” kata Pater Bernard.
1. Para pengungsi mengalami kelangkaan stok bantuan
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta (SKPKC), Pater Bernard, saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022). (YouTube Jakartanicus).Sejak November 2021 sampai kini, para pengungsi yang berada di Kabupaten Maybart disebutkan mengalami kelangkaan bahan makanan, obat-obatan, dan hidup dalam ketakutan serta trauma mendalam. Mereka kehilangan mata pencarian dan sumber kehidupan karena berada jauh dari dusun-dusun sagu.
“Situasi terkini ada para pengungsi yang dari Ayfat Selatan sudah kembali, tetapi seluruh Ayfat Timur Raya itu sebagian besar belum kembali dan situasi yang paling terburuk ada tiga hal selain soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, tetapi juga soal keamanan,” kata Pater Bernard.
Dia mengatakan, ketakutan dan situasi tertekan masih terus terjadi, ditambah dengan stok bantuan yang semakin menipis.
Baca Juga: Capaian Vaksinasi COVID-19 di Papua-Papua Barat Masih 70 Persen Kurang
2. Imbauan pemerintah dan seluruh pihak untuk menangani persoalan pengungsian di Maybart
Editor’s picks
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta (SKPKC), Pater Bernard, saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022). (YouTube Jakartanicus).Melihat situasi yang semakin gawat akhir-akhir ini, Pater Bernard mengimbau, agar semua pihak dapat menangani persoalan pengungsian di Maybart dengan serius.
“Jadi oleh karena itu, kami dari koalisi Maybart mengimbau supaya semua pihak serius menangani persoalan pengungsian di Maybart ini terutama pemerintah. Selain bantuan asistensi kemanusiaan, tetapi juga menyelesaikan keamanan ini."
"Jadi kami harap, pihak militer, pejabat-pejabat, dan masyarakat, pihak gereja, supaya kemanusiaan agar pengungsi bisa kembali ke kampung halaman dengan damai dan aman,” ujar Pater Bernard.
Baca Juga: Ratusan Nama Penyelenggara Pemilu Dicatut Parpol, Terbanyak di Papua
3. Kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua
YouTube JakartanicusSebagaimana kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua pada umumnya, masyarakat Papua di wilayah Kepala Burung juga berada dalam situasi yang sama, mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM, baik di bidang hak sipil politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.
Menurutnya, kekerasan dan pelanggaran HAM disebabkan oleh kebijakan negara di Papua yang masih sama sejak zaman orde baru, yakni, berporos pada dua hal utama, pendekatan militeristik yang bertali-temali dengan model pembangunan ekonomi yang exploitatif, dan bertumpu pada sumber daya alam Papua yang melimpah.
Dari sana, tak hanya menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil, tetapi juga berdampak terjadinya kerusakan alam yang lebih luas dan mengancam eksistensi manusia Papua hari ini dan akan datang.
Berita Terkini Lainnya
