Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi Jadi Fokus BRGM
Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Ayu Dewi Utari dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (3/8/2022). (IDN Times/Siti Nurhaliza).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan mandat kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), untuk merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare dalam kurun 2021-2024.
Adapun rehabilitasi mangrove fokus di sembilan provinsi yang memiliki kondisi kerusakan ekosistem mangrove cukup luas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, yaitu Riau, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
Baca Juga: Mama Rosita, Srikandi Yensawai Sulap Buah Mangrove Jadi Bolu Lezat
1. Ada lima skema pembiayaan rehabilitasi mangrove
Konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (3/8/2022). (IDN Times/Siti Nurhaliza).Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Ayu Dewi Utari, mengungkapkan dibutuhkan 26 triliun untuk melakukan rehabilitasi seluas 600 ribu hektare.
Ia menyebutkan, terdapat lima skema pembiayaan rehabilitasi mangrove, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Loant atau Grant (Sumber Daya Hibah atau Pinjaman Luar Negeri), investasi, kewajiban rehabilitasi DAS, CSR dan dana hibah atau voluntary.
Ayu mengatakan, salah satunya pemerintah telah mengusulkan alokasi dana hibah 15 juta dolar AS (setara Rp223 miliar) dan pinjaman 400 juta dolar AS (Rp5,9 triliun) kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove pada 2022.
"Ini opsi, dimungkinkan juga skema pembiayaan yang lain. Tapi skema yang sekarang sedang kita jalani untuk pembiayaan rehabilitasi mangrove adalah melalui lima skema ini," kata Ayu dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
2. Menteri Keuangan setujui anggaran belanja tambahan seluas 3.548 hektare
Editor’s picks
Ilustrasi kawasan mangrove (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)Ayu menjelaskan, pihaknya mengusahakan untuk dapat memulai rehabilitasi mangrove pada 2022. Selain itu, Menteri Keuangan sudah menyetujui anggaran belanja tambahan (ABT) untuk lahan seluas 3.548 hektare.
"Tahun 2022 itu persetujuan dari Menteri Keuangan untuk anggaran biaya tambahan rehabilitasi mangrove yang akan dilaksanakan BRGM betul sudah terbit, itu hanya seluas 3.548 hektare di sembilan provinsi," jelasnya.
"Untuk pendanaannya totalnya Rp73 miliar. Tapi ini masih berproses dan harapannya kita bisa segera bergerak," sambung Ayu.
Baca Juga: Jokowi Mau Rehabilitasi 600 Ribu Ha Lahan Mangrove Sebelum Pensiun
3. Ini tiga pelibatan masyarakat upaya rehabilitasi mangrove berkelanjutan
Wisata Hutan Mangrove Kota Langsa atau Taman Mangrove Kuala Langsa di Kota Langsa, Aceh. (IDN Times/Muhammad Saifullah)Dalam proses rehabilitasi mangrove, ada tiga pelibatan masyarakat sebagai upaya rehabilitasi mangrove berkelanjutan. Hal itu bertujuan agar masyarakat menjaga dan memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai bagian dari hidupnya.
Adapun tiga sisi dalam upaya pemberdayaan tersebut yaitu:
- Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim agar potensi masyarakat berkembang .
- Empowering, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
- Protect, yaitu melindungi untuk mencegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah.
"Itu sangat penting sekali, karena mangrove lokasi yang utama di pantai, tidak cukup hanya ditanam tanpa dipelihara. Pemeliharaan hasil dari mangrove ini sangat penting sekali," ujar Ayu.
Berita Terkini Lainnya
