Comscore Tracker

Guru Besar UGM: Omnibus Law, Hati-hati dan Perhatikan 3 Pilar Ini

Omnibus law diharapkan tingkatkan iklim investasi

Sleman, IDN Times - Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum (Universitas Gadjah Mada) Profesor Sulistiowati mengungkapkan, konsep omnibus law yang digulirkan pemerintah, ditujukan untuk mendorong investasi.

Menurut dia, upaya penggabungan dan penyederhanaan regulasi dari berbagai peraturan yang banyak dan tumpang tindih ini, diharapkan mampu membuat iklim investasi semakin meningkat di Indonesia.

Meski demikian, Sulistiowati mengingatkan, agar pada saat implementasi omnibus law bisa dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

1. Diperlukan identifikasi dan pemetaan secara komprehensif

Guru Besar UGM: Omnibus Law, Hati-hati dan Perhatikan 3 Pilar IniGuru Besar Hukum Bisnis FH UGM Profesor Sulistiowati (law.ugm.ac.id)

Sulistiowati menjelaskan, sebelum mengimplementasikan omnibus law, diperlukan identifikasi dan pemetaan secara komprehensif, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia juga menyarankan konsep omnibus law harus diimbangi dengan sinergi administrasi di setiap kementerian atau lembaga, sehingga ego sektoral akan terkikis yang diharapkan akan menstimulasi investasi masuk ke tanah air.

"Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi di dalamnya. Kalau konsep omnibus law ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan identifikasi dan pemetaan komprehensif harapannya bisa menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Sulistiowati.

Baca Juga: Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting Ini

2. Perlu menyelaraskan omnibus law dengan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan tiga pilar

Guru Besar UGM: Omnibus Law, Hati-hati dan Perhatikan 3 Pilar IniDPR menerima draf omnibus law dari perwakilan pemerintah, Rabu (12/2) (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Selain itu, kata Sulistiowati, selain pemetaan, hal lain yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan omnibus law yakni upaya harmonisasi omnibus law dengan pembangunan berkelanjutan. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar omnibus law.

“Omnibus law ini ditujukan untuk mengundang investasi masuk. Namun jangan lupa omnibus law bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi yang terpenting generasi mendatang. Sehingga tiga pilar sustainable development yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan harus jadi dasarnya,” kata dia.

3. Menjalankan usaha di Indonesia dirasa masih sulit

Guru Besar UGM: Omnibus Law, Hati-hati dan Perhatikan 3 Pilar IniDiskusi omnibus law (IDN Times/Indiana Malia)

Sulistiowati menyebutkan, selama ini kemudahan menjalankan usaha di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara ASEAN, karena kompleksitas dan banyaknya regulasi. Data Kementerian Hukum dan HAM per 23 Januari 2020 mencatat, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang banyak terjadi tumpang tindih.

Dia mengatakan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia tergolong rendah. Peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) yang dirilis World Bank menyebutkan, saat ini posisi Indonesia berada di urutan 73 dunia. Sementara, posisi pertama diduduki Selandia Baru dan diikuti Singapura di urutan kedua.

“Negara-negara yang memiliki rangking tinggi ini melakukan deregulasi dan debirokratisasi, sehingga mendongkrak peringkat kemudahan berusaha di negaranya,” ujar Sulistiowati. 

Baca Juga: KSPI Akan Demo Besar-besaran Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya