Ketua Fraksi PAN Usul PPKM Darurat Dikombinasikan dengan Lockdown
Foto udara kendaraan melintas di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengumumkan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan laju penyebaran virus corona yang terus meluas. Terkait hal ini, anggota Komisi IX DPR yang juga Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay, mengusulkan agar PPKM Darurat dikombinasikan dengan lockdown.
"Yang pertama saya dari awal sebetulnya meminta kepada pemerintah untuk menerapkan lockdown. Jadi lockdown itu tentu akan lebih berbeda ya (dari PPKM) karena lockdown itu kan memang mengunci, mengunci total semua kegiatan masyarakat. Jadi orang gak keluar, gak boleh beraktivitas untuk jangka waktu tertentu," kata Saleh, saat dihubungi, Rabu (30/6/2021).
Tapi, lanjut Saleh, "pemerintah kelihatannya agak berat karena pada saat yang sama sedang mengupayakan bagaimana agar ekonomi kita bisa tumbuh. Karena misalnya ini agak berat, saya mengusulkan dikombinasikan (lockdown dan PPKM Darurat) saja."
1. Saleh ingin Senin-Jumat diberlakukan PPKM Darurat, akhir pekan lockdown
Foto udara kendaraan melintas di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Dalam kombinasi ini, dia menjelaskan, pemerintah bisa memberlakukan PPKM Darurat dari Senin sampai Jumat. Pada akhir pekan, diberlakukan lockdown. Warga, katanya, harus berada di rumah dan dilarang beraktivitas di luar.
"Apa itu? Yang pertama pada hari kerja biasa dari Senin sampai Jumat, itu pemerintah boleh memakai PPKM Darurat ini, apa pun bentuknya tentu nanti ada pembatasan-pembatasan, ya. Tapi di akhir pekan, di Jumat sore atau Jumat malam sampai Senin pagi subuh, itu dilakukan lockdown. Artinya, semua orang tidak boleh keluar rumah akhir pekan. Artinya kalau di akhir pekan itu ada 2 hari 3 malam orang tidak berinteraksi, tidak keluar rumah. Mereka hanya di rumah bercengkrama dengan keluarga masing-masing," bebernya.
Saleh yakin, kombinasi antara PPKM Darurat dan lockdown lebih efektif dan bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Dia mengakui, pemberlakuan lockdown full tidak mungkin dilakukan. Sebab, pemerintah dan masyarakat harus memulihkan ekonomi. Namun dalam kombinasi ini, Saleh mengatakan, masih ada persoalan yakni warga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya esok hari.
"Tentu ada persoalannya itu, terkait masyarakat tidak mampu karena ada juga masyarakat kita yang harus bekerja untuk menghidupi kehidupannya esok hari. Yang seperti itu saya kira perlu dipikirkan untuk diberikan bantuan sosial yang terukur, terarah, dan tidak disalahgunakan," tambahnya.
2. Tidak masalah siapa yang pimpin pelaksanaan PPKM Darurat yang penting isi kebijakan
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin pelaksanaan PPKM Darurat. Saleh tidak mempermasalahkan siapa pun yang memimpin PPKM Darurat, apakah Luhut atau yang lainnya. Menurutnya, yang terpenting adalah isi kebijakan PPKM Darurat itu sendiri.
Editor’s picks
"Karena Pak Luhut sebagai Menko saya kira sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi juga. Tetapi yang menjadi konsen saya adalah apa yang akan dikerjakan tentang kebijakannya. Kalau kebijakannya bagus kemudian Pak Luhutnya tegas, kemudian ketat, saya kira itu akan berhasil. Tetapi kalau kebijakannya serba tanggung, siapapun pemimpinnya, tetap akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal juga, gitu," ucap Saleh.
3. Anggota DPR Fraksi PDIP dukung pemberlakuan PPKM Darurat
Pemprov DKI Jakarta mulai Sabtu (13/3/2021) kembali membuka 24 taman kota, Taman Margasatwa Ragunan, serta tiga hutan kota dengan penerapan protokol kesehatan ketat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyatakan mendukung penerapan PPKM Darurat. Dia menilai kebijakan ini efektif.
"Kita support, kita dukung penuh langkah yang diambil oleh pemerintah tetapi dengan catatan-catatan ya. Dengan catatan seluruh elemen baik pemerintah daerah, kemudian tokoh masyarakat, seluruhnya taat dan asaskan aturan yang akan diberlakukan. Yang kedua terhadap penegakan disiplin PPKM Darurat itu, apapun kalau tidak dilandasi dengan disiplin dan aturan yang tegas (atau) sanksi, saya kira ada banyak meninggalkan 'bolong-bolong'-nya sehingga potensi tetap ada terjadi pelanggaran," jelas Rahmad, saat dihubungi, Rabu.
Rahmad mengakui bahwa kebijakan PPKM Mikro masih belum bisa menekan penyebaran virus corona. Sebab, masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan COVID-19.
4. PHRI sebut kebijakan PPKM Darurat terlambat
Petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, dan kepolisian Kabupaten Ngawi sedang menertibkan restoran di hari pertama PPKM, Senin (11/1/2021). Dok. IDN Times/IstimewaSementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani ikut angkat bicara mengenai PPKM Darurat. Hariyadi menilai pemerintah terlambat mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.
"Menyikapi PPKM itu, sebetulnya menurut pandangan kami kita terlambat di dalam mengantisipasi pandemik ini, khususnya vaksinasi," kata Hariyadi dalam acara Ngobrol Seru IDN Times, Rabu (30/6/2021).
Menurut Hariyadi, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah adalah vaksinasi COVID-19. Ia pun mendesak pemerintah mengalihkan fokus dari urusan lain ke vaksinasi.
"Menurut saya fokus kita tidak boleh bergeser dari mengurusi pandemik ini. Menurut saya semua sumber daya harus mengejar kepada vaksinasi ini, ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi konsentrasinya, sudahlah yang lain nanti dululah. Kita bukannya tidak support infrastruktur, tapi ini yang paling penting," kata Hariyadi.
Baca Juga: Daftar 44 Kabupaten/Kota yang Akan Terapkan PPKM Darurat Jawa-Bali
Topik:
Berita Terkini Lainnya
