Comscore Tracker

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Update proses penyuntikan vaksin COVID-19 di Tanah Air

Jakarta, IDN Times - Indonesia mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada Rabu, 13 Januari 2021. Di hari pertama penyuntikan vaksin COVID-19, orang pertama yang disuntik adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan sejumlah tokoh lainnya.

Vaksinasi berlangsung setelah sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac.

"Pemberian persetujuan untuk vaksin COVID-19 Indonesia dari WHO memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency. Karena itu, pada hari ini, Senin 11 Januari 202, memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma," ujar Kepala BPOM Penny Lukito Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Pada vaksinasi perdana ini, vaksin yang digunakan adalah CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Ltd asal Tiongkok, bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran (Unpad).

Penny memastikan, Vaksin Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efikasi vaksin Sinovac di Indonesia 65,23 persen. "Efikasi sebesar 65,3 persen dari uji klinis di Bandung menunjukan harapan bahwa vaksin ini mampu menurunkan kejadian penyakit covid," ujarnya.

Meski demikian, kata Penny, ada efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi. Namun efek sampingnya tidak berbahaya. "Secara keseluruhan menunjukkan Vaksin CoronaVac aman, dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang," ujarnya.

Penggunaan vaksin ini diizinkan setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Vaksin Sinovac halal digunakan masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1/2021).

"Penjelasan dari auditor menyepakati bahwa vaksin COVID-19 Sinovac buatan China hukumnya suci dan halal,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui channel YouTube MUI TV, Jumat (8/1/2021).

Berikut IDN Times melaporkan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

17 Mei: Masih ada 26,5 juta orang harus divaksin COVID-19

Lebaran Idul Fitri telah selesai, namun COVID-19 masih berlangsung. Salah satu cara menekan angka COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Hingga saat ini Senin (17/5/2021) sebanyak 13,8 juta orang yang sudah vaksinasi dosis pertama, namun masih ada 26,5 juta orang lainnya yang harus divaksinasi dari total 40.349.049.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat vaksin dosis pertama pada hari ini Senin (17/5/2021) total ada 13.803.055 orang, bertambah sebanyak 55.838 orang.

Suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 34,21 persen dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I dan II. 

Dari total vaksinasi dosis pertama yaitu 13.803.055 orang, sudah 9.066.982 orang yang menerima vaksinasi dosis kedua atau selesai menjalani vaksinasi. Adapun pertambahan vaksinasi dosis kedua ini sebanyak 89.960 orang.

16 Mei: 15.969 orang telah vaksinasi dosis pertama hari ini

Data vaksinasi COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan per hari ini, Minggu (16/5/2021) sebanyak 34,07 persen vaksinasi dosis pertama atau 13.745.160 jiwa. Sedangkan, vaksinasi dosis kedua mencapai 22,25 persen atau sebanyak 8.975.937 jiwa. Atau bertambah 15.969 dosis pertama dan 16.415 dosis kedua hari ini.

Angka tersebut merupakan target pencapaian untuk 40.349.049 jiwa tenaga kesehatan, lansia, dan petugas publik. Rinciannya, tenaga kesehatan sebanyak 1.468.764 orang, lansia 21.553.118, dan petugas publik 17.327.167.

Sementara, ditinjau per wilayah, Provinsi Bali menempati urutan pertama pencapaian vaksinasi, baik dosis pertama maupun kedua. Urutan kedua Provinsi DKI Jakarta, ketiga Yogyakarta.

15 Mei: 13,7 juta orang sudah mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19

Sebanyak 13,7 juta orang sudah mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19 pada Sabtu (15/5/2021), menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Warga yang sudah divaksinasi terdiri atas petugas bidang kesehatan, petugas sektor pelayanan publik, dan warga lanjut usia.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat suntikan pertama hari ini bertambah 22.234 orang menjadi total 13.721.627 orang.

Suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 34,01 persen dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I dan II. 

14 Mei: Sebanyak 8.921.978 warga Indonesia sudah vaksinasi dosis kedua

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Sebanyak 22.11% atau 8.921.978 orang di Indonesia sudah menjalankan vaksinasi kedua dari total target vaksinasi 40.349.049 orang. Sementara yang baru menjalani vaksin pertama 33.95% atau 13.700.389 orang.

Data tersebut merupakan laporan dari Kementerian Kesehatan per Jumat (14/5/2021) pukul 18.00 WIB, seperti dikutip melalui laman vaksin.kemkes.go.id.

Dari 40,3 juta orang tersebut terdiri dari tenaga kesehatan 1.468.764 orang, lansia 21.553.118, dan petugas publik 17.327.168 orang. Untuk tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksin tahap pertama 102,27 persen atau 1.502.037 orang, dan tahap kedua mencapai 93,15 persen atau 1.368.098 orang.

Kemudian, lansia vaksinasi tahap pertama mencapai 12,94 persen atau 2.788.445 dan tahap kedua 8,43 persen atau 1.817.911 orang. Sedangkan, petugas publik tahap pertama sudah mencapai 54,30 persen atau 9.409.090 dan tahap kedua 33,10 persen atau 5.735.275 orang.

13 Mei: 8.919.557 penduduk Indonesia telah menerima vaksin dosis kedua

Sebanyaj 8.919.557 penduduk Indonesia yang telah menerima dua dosis suntikan vaksin COVID-19. Angka itu sudah termasuk 11.292 orang yang hari ini mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pemberian vaksinasi terhadap 40.349.049 orang dalam sasaran vaksinasi tahap I dan II yang mencakup tenaga kesehatan, orang lanjut usia dan petugas pelayanan publik.

12 Mei: Sebanyak 13,6 juta orang sudah divaksin

Sebanyak 13.678.323 jiwa penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dari target sasaran vaksinasi 40.349.049 orang. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-13,6 19 hingga Rabu (12/5/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah penduduk yang telah divaksinasi mengalami kenaikan 63.010 orang.

Sementara yang telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua 8.908.265 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 37.841 orang.

Sementara dilansir ANTARA, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, berdasarkan hasil survei pada Januari hingga Maret 2021, sebanyak 80,8 persen responden bersedia menerima vaksin COVID-19.

"Survei yang dilakukan pada 10 Januari hingga 31 Maret 2021 ini menunjukkan kabar yang menggembirakan. Sebanyak 80,8 persen bersedia menerima vaksin COVID-19," kata Oscar.

Survei tersebut, dilakukan University of Maryland dengan kemitraan bersama Facebook dalam rangka mengukur formulasi kebijakan yang tepat untuk vaksin COVID-19. Berdasarkan laporan tersebut, tingkat keraguan masyarakat untuk mendapatkan vaksin telah menurun dari 28,6 persen menjadi 19,2 persen selama Januari-Maret 2021.

Laporan itu menunjukkan program vaksinasi berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan animo peserta yang semakin tinggi untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19.

11 Mei: Belum ada keputusan penundaan penggunaan vaksin AstraZeneca usai kematian seorang pemuda di Jakarta

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin AstraZeneca yang diberikan kepada warga di Kecamatan Jombang, Jawa Timur (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan hingga kini belum ada keputusan untuk menunda penggunaan Vaksin AstraZeneca. Investigasi terkait kematian pemuda di Buaran, Jakarta Timur usai disuntik Vaksin AstraZeneca, hingga kini masih dilakukan.

"Pemerintah masih menunggu hasil Investigasi yang dilakukan oleh Komnas KIPI dan Komda. Sejauh ini belum ada keputusan untuk menunda penggunaan Vaksin AstraZeneca," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/5/2021).

10 Mei: 13,4 juta orang sudah divaksinasi COVID-19

Data vaksinasi dosis pertama COVID-19 per Senin (10/5/2021) mencapai 33,4 persen atau 13.475.087, dari total sasaran vaksinasi tahap satu dan dua sebesar 40.349.049 orang.

Seperti dikutip dari laman vaksin.kemkes.go.id, dari jumlah vaksinasi dosis pertama, sebanyak 21,7 persen atau 8.755.256 orang sudah menjalani vaksinasi dosis kedua.

Vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua fokus pada lanjut usia, petugas publik dan tenaga kesehatan. Sampai saat ini, tercatat petugas publik menjadi penerima vaksinasi dosis pertama terbanyak, yaitu 9.221.028 orang. Dari dosis pertama, 5.604.197 di antaranya sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

 
 
Kemudian urutan kedua lanjut usia atau lansia, tercatat sudah 2.752.764 orang yang menerima vaksinasi dosis pertama, dan 1.784.650 di antaranya sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

Lalu, tenaga kesehatan penerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.500.478 orang, dan dari jumlah penerima dosis pertama 1.365.715 di antaranya sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. 

8 Mei: Indonesia dapat tambahan 1,3 juta dosis vaksi Astrazeneca

Indonesia kedatangan vaksin lagi dari Astrazeneca dalam bentuk jadi sebesar 1.389.600 dosis yang tiba pagi ini, Sabtu (8/5/2021). Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan jika dihitung secara keseluruhan, Indonesia telah mengamankan 75.910.500 dosis vaksin. 

"Dengan rincian Sinovac 68.500.000 dosis, Astrazeneca dari Covax 6.410.500 dosis dan Sinopharm 1.000.000 dosis," ujar Retno pada siaran langsung kedatangan vaksin COVID-19 tahap 12 di channel YouTube Sekretriat Presiden. 

6 Mei: Penyuntikan perdana vaksin AstraZeneca di Jakarta, tak ada efek samping serius

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan, sudah ada 28.000 warga Jakarta yang disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca. Menurutnya, sejauh ini tidak ada efek samping serius yang dilaporkan.

"Di DKI sudah ada 28.000 lebih warga kita yang sudah suntik memakai AstraZeneca, dan sejauh pantauan kita sampai dengan sekarang tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius," ujar Widyastuti seperti dikutip dari kanal YouTube DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Widyastuti memang tidak menyangkal ada sejumlah warga yang mengalami efek samping vaksin AstraZeneca, yakni agak meriang dan demam.

Namun, kata dia, hal ini sudah diantisipasi dengan memberikan obat antipiretik untuk menurunkan panas dan mengurangi pegal.

"Apabila dibutuhkan bisa untuk diminum," ujarnya,

Widyastuti juga menanggapi risiko efek samping pembekuan darah usai vaksinasi AstraZeneca. Dia mengatakan, ada screening yang dilakukan untuk calon penerima vaksin, yang disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seperti pada vaksin lainnya.

"Kami sesuai dengan regulasi dari Kemenkes bahwa skrining dilakukan seperti halnya vaksinasi biasa, jadi kita lakukan sama, apakah itu AstraZeneca, maupun Sinovac, jadi ada meja sceening dilakukan oleh dokter melontarkan sejumlah pertanyaan bagaimana tekanan darahnya, dan beberapa riwayat penyakit termasuk penyintas corona," ujarnya.

5 Mei: DKI Jakarta mulai gunakan vaksin AstraZeneca hari ini

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah mendapat alokasi vaksin COVID-19 AstraZeneca sebanyak 1,5 juta dosis. Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti menyebutkan, vaksin tersebut mulai digunakan untuk masyarakat Jakarta hari ini, Rabu (5/5/2021).

"Sehingga kita tetapkan di bulan Mei ini vaksin AstraZeneca kita pakai mulai per tanggal 5 Mei," kata Widyastuti dalam media briefing 'Persiapan Vaksin AstraZeneca di DKI Jakarta' yang disiarkan daring, Rabu (5/5/2021).

Penggunaan vaksin AstraZeneca termaktub dalam Surat Nomor 5134/-1.778.16 yang diteken Widyastuti pada Selasa (4/5/2021). Vaksin ini diperuntukkan bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas

Widyastuti menjelaskan ada urutan prioritas dalam pemberian vaksin AstraZeneca, yakni:

a. RW berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
b. Daerah yang terdapat atau berpotensi terjadinya kasus COVID-19 dengan variant of concern (VOC);
c. PPKM Mikro sesuai dengan skala prioritas/daerah zonasi yang paling berisiko yang terdapat pada kecamatan tersebut, berdasarkan hasil kajian dari PPKM Mikro setiap 2 minggu.

Widyastuti juga melaporkan perkembangan vaksinasi DKI Jakarta hingga Selasa (4/5/2021). Target sasaran vaksinasi di Jakarta mencapai 3.006.689 orang.

Pada tahap pertama, DKI sudah memberi vaksin kepada 112.301 tenaga kesehatan. Selanjutnya pada tahap kedua, vaksin diberikan pada 1.982.757 petugas publik dan 911.631 lansia.

Saat ini DKI Jakarta sudah mencapai target 66,5 persen vaksinasi dosis pertama dan 43,8 persen target dosis kedua.

4 Mei: MUI sebut vaksin Sinopharm haram tapi boleh digunakan dalam kondisi darurat

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Hasanuddin membenarkan bahwa vaksin Sinopharm haram namun boleh digunakan dalam kondisi darurat.

"Lengkapnya nanti ada konferensi pers, kira-kira seperti itu (Ketentuannya sama seperti vaksin AstraZeneca)," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Selasa (4/5/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Muhyidin Junaidi menegaskan, dalam kaidah fiqih jelas sesuatu yang haram bisa berubah hukumnya menjadi halal jika ditemukan alasan kedaruratannya, terutama untuk menyelamatkan nyawa manusia.

"Jika dinilai sangat urgent dan super darurat maka diperbolehkan," ujarnya dalam pesan yang diterima IDN Times.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinopharm, produksi Institut Produk Biologi Beijing. Vaksin ini akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong.

Penny menambahkan, berdasarkan uji klinis di Uni Emirat Arab dan negara lain, efikasi vaksin 78 persen dan pengukuran imunogenitas setelah 14 hari penyuntikan dosis kedua.

"Persentase relawan untuk antibodinya saat uji klinis netralisasinya adalah 99,52 persen pada orang dewasa dan 100 persen pada lansia," katanya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah secara resmi telah menerima total 982.400 dosis vaksin Sinopharm. Ia juga mengatakan nantinya vaksin ini akan digunakan untuk vaksin gotong royong atau vaksin mandiri.

3 Maret: Jokowi tekankan untuk selalu pakai masker, hingga WNA yang punya KITAS dan KITAP bisa ikut vaksin gotong royong

Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau proses vaksinasi COVID-19 bagi pelaku usaha perdagangan di Thamrin City dan Grand Indonesia Mall, Jakarta Pusat, pada Senin (3/5/2021). Dengan adanya vaksinasi untuk pedagang ini, Jokowi berharap COVID-19 bisa segera hilang dari Indonesia.

"Kita harapkan itu bisa memperlambat, mengurangi dan menghilangkan penyebaran COVID-19," kata Jokowi dalam keterangan persnya usai tinjau vaksinasi, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tak lupa untuk selalu menggunakan masker.

"Saya juga ingin terus mengajak kita semuanya untuk ke mana pun selalu utamanya, selalu memakai masker, memakai masker, memakai masker," tutur Jokowi.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin gotong royong atau vaksin mandiri akan dibagi berdasarkan zonasi prioritas. Selain itu, dia menuturkan, pekerja warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bisa mengikuti program vaksin gotong royong.

"Kemudian juga arahan Presiden bahwa untuk pekerja yang memiliki KITAS atau KITAP juga bisa menggunakan mekanisme vaksin gotong royong," ujar Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Airlangga juga menyampaikan, vaksin gotong royong akan diberikan sesuai prioritas zonasi COVID-19. Selain itu, juga berdasarkan perusahaan yang telah daftar ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Berbasis kepada perusahaan yang telah mendaftar di Kadin, dan tentunya berbasis pada jenis industrinya, yang diutamakan padat karya," tutur dia.

Baca Juga: Klaster Perkantoran Meningkat, Vaksinasi Tidak Cegah Penularan COVID?

2 Maret: Vaksinasi COVID-19 telah menyasar 12.422.253 orang atau 30,79 persen dari target

Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama COVID-19 hingga Sabtu (1/5/2021), telah mencapai 12.422.253 atau 30,79 persen. Jumlah ini masih jauh dari sasaran vaksinasi yang ditargetkan sebesar 40.349.049 orang. 

Dari jumlah vaksinasi dosis pertama, sebanyak 7.646.284 orang atau 18,95 persen telah menjalani vaksinasi dosis kedua. Informasi perkembangan vaksinasi COVID-19 dapat dilihat secara lengkap di situs vaksin.kemkes.go.id.

Vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua berfokus pada tenaga kesehatan, lanjut usia, dan petugas publik. Tercatat sudah 1.492.208 tenaga kesehatan di Indonesia mendapat vaksinasi dosis pertama, dan 1.353.880 di antaranya sudah mendapat dosis kedua.

Untuk lanjut usia, situs itu mencatat ada 2.545.562 orang telah mendapat vaksin dosis pertama. Sedangkan 1.511.246 di antaranya telah mendapat dosis kedua.

Bagi petugas publik, tercatat 8.383.743 orang sudah mendapat dosis pertama. Lalu 4.781.158 orang di antaranya telah mendapat dosis kedua. 

Berikut ini lima provinsi yang paling cepat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua di Indonesia.

1. Bali (104,12 persen)
2. Maluku (101,17 persen)
3. DKI Jakarta (64,39 persen)
4. Papua Barat (62,48 persen)
5. D.I Yogyakarta (54,16 persen)

30 April: 6 juta vaksin Sinovac dan 484.400 vaksin Sinopharm tiba

Sebanyak 6 juta dosis Vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac Biotech Ltd yang sebagian besar dalam bentuk bulk atau bahan baku dan 484.400 vaksin Sinopharm dalam bentuk jadi tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jawa Barat, hari ini (30/4/2021).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan kedatangan vaksin tahap 10 ini membuat Indonesia secara total mendapatkan 65,5 juta vaksin COVID-19 dalam bentuk baku, dan 8.448 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi.

"Vaksin ini didapatkan dari Sinovac, Sinopharm, dan dalam bentuk kerja sama bilateral dan GAVI, Astra Zeneca" ujar Johnny Plate dipantau dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/4/2021).

29 April: Vaksinasi di Indonesia baru mencapai 19 juta

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan vaksinasi yang tercapai hingga 27 April 2021 baru 19 juta orang. Dengan angka tersebut, Jokowi berharap target vaksinasi sebanyak 70 juta orang bisa tercapai pada Juli mendatang.

"Karena sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis. Dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," kata Jokowi seperti dalam unggahan video di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca Juga: Vaksinasi Baru Capai 19 Juta, Jokowi: Vaksin Jangan Distok!

27 April: Indonesia jadi negara ke-3 di Asia paling banyak lakukan vaksinasi COVID-19

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah vaksinasi COVID-19 terbesar ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Kendati begitu, Jokowi tetap meminta dukungan masyarakat agar program vaksinasi pemerintah bisa tercapai.

"Meski demikian, untuk mencapai tujuannya, program vaksinasi massal yang diberikan secara gratis oleh pemerintah masih memerlukan dukungan semua pihak," tulis Jokowi dalam akun Instagram-nya, @jokowi, Selasa (27/4/2021).

Belajar dari munculnya gelombang baru COVID-19 di sejumlah negara, Jokowi tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia. Menurut dia, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar lonjakan kasus tinggi tidak terjadi.

"Kita harus bekerja keras agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah mengupayakan ketersediaan vaksin, dan kita semua tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan," ucapnya.

Di tengah gelombang dan varian baru COVID-19 di sejumlah negara, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia terus-menerus mengupayakan diplomasi terbaik untuk menjamin ketersediaan stok vaksin. Vaksin tersebut diupayakan pemerintah untuk memenuhi target vaksinasi.

"Semalam, sebanyak 3,852 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Facility kembali tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Vaksin-vaksin ini seluruhnya untuk mendukung program vaksinasi massal di seluruh pelosok Tanah Air," jelas Jokowi.

26 April: Indonesia dapat tambahan jutaan dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia akan mendapatkan tambahan vaksin COVID-19, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Tambahan vaksin ini merupakan hasil conference call Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan pemerintah Tiongkok.

"Alhamdulillah Bapak Presiden sudah melakukan conference call tingkat tinggi dengan pemerintah China dan hasilnya bagus. Di bulan ini kita mendapatkan tambahan vaksin dari Sinovac," ujar Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Budi menjelaskan, hasil diskusi Jokowi dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, yaitu adanya tambahan Vaksin Sinovac. Ia mengatakan tambahan vaksinnya mencapai 15 juta vaksin.

"Ada tambahan Vaksin Sinovac akan masuk antara 10 juta sampai 15 juta untuk bulan April dan Mei. Sehingga pesan saya ke seluruh jajaran kepala daerah, yuk kita suntikan lagi," kata Budi.

Selain itu Indonesia juga mendapatkan tambahan Vaksin AstraZeneca. Tambahan vaksin tersebut hasil negosiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

"Jadi rencananya akan datang nanti malam 3,8 juta vaksin dari AstraZeneca dalam skema GAVI dan nanti bulan depan datang lagi 2x3,8 juta," tutur Budi.

Pada hari yang sama, Indonesia kedatangan 3,85 juta dosis vaksin dari COVAX, Senin (26/4/2021) malam. Pengiriman batch pertama vaksin multilateral dari COVAX Facility telah diterima Indonesia pada 3 Maret 2021 sebesar 1,1 juta.

Dengan kedatangan batch kedua ini, Indonesia telah menerima vaksin Astra Zeneca dari COVAX Facility sebesar 4.965.600 juta dosis vaksin jadi. Bila digabungkan antara vaksin dari jalur multilateral dan vaksin dari jalur bilateral, sejauh ini vaksin yang telah tiba di Indonesia sejumlah 67.465.600 dosis.

“Alhamdulillah. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT pada malam hari ini Indonesia menerima batch ke-2 vaksin dari jalur multilateral, yaitu dari COVAX Facility secara gratis," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis.

Menlu Retno menjelaskan, sejak awal pandemik sampai sekarang pemerintah Indonesia terus mengupayakan ketersediaan vaksin, bagi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Untuk itulah, Indonesia aktif dalam pembahasan isu vaksin dunia dan duduk sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group.

"Kita melihat kebutuhan dunia akan vaksin semakin meningkat. Di saat yang sama dengan prihatin kita juga menyaksikan terjadinya gelombang baru di banyak negara dunia serta ditemukannya varian-varian baru di beberapa negara,” ujar Retno.

25 April: 72.048 orang terima vaksin COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Satgas COVID-19 memperbarui data dari vaksinasi di Indonesia hingga Minggu (25/4/2021). Dari data yang diterima, sebanyak 34.338 orang telah menerima vaksin dosis pertama. Sementara, 37.710 orang menerima vaksin kedua per hari ini.

Artinya, jika ditotal per hari ini ada 72.048 orang yang divaksin. Dengan demikian, sudah ada 11.733.923 orang yang menerima vaksin dosis pertama. Lalu, sebanyak 6.822.304 menerima vaksin dosis kedua.

Para penerima vaksin hari ini masih dari kalangan prioritas, lansia, tenaga kesehatan, petugas publik, dan lainnya.

Pemerintah terus mengejar target vaksinasi Indonesia sebanyak 181.554.465 orang. Lalu, sasaran prioritas sebanyak 40.349.049 dan target ini diharapkan bisa tercapai pada Juni 2021 nanti sebagai langkah awal untuk membentuk herd immunity.

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia(IDN Times/Arief Rahmat)

Baca Juga: [BREAKING] BPOM Akhirnya Izinkan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac di Indonesia

24 April: 11.699.585 penduduk Indonesia sudah divaksinasi

Sebanyak 111.706 orang di Indonesia menerima vaksinasi COVID-19 hari ini, sehingga total penerima vaksin menjadi 11.699.585 orang.

Dari 11.699.585 orang yang telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19, 6.784.594 di antaranya sudah menjalani proses penyuntikan dosis kedua atau bertambah 107.446 orang dari data Jumat (23/4).

Pemerintah RI menargetkan akan memberikan vaksin COVID-19 terhadap 40.349.049 orang penduduk Indonesia hingga Juni 2021. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity dari penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Baca Juga: [UPDATE] Tambah 4.544 Kasus, Total 1,6 Juta Orang di RI Kena COVID-19

23 April: Sebanyak 155.168 orang divaksin COVID-19 hari ini

Sebanyak 155.168 orang mendapat vaksinasi COVID-19 pada Jumat 23 April 2021. Sehingga total orang yang telah divaksin kini mencapai 11.587.879.

Dari 11.587.879 orang yang telah divaksin tersebut, sebanyak 6.677.148 di antaranya sudah diberikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Saat ini pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi COVID-19 sebanyak 40.349.049 orang.

22 April: Total 17.994.025 orang sudah divaksinasi

Jumlah penduduk yang sudah divaksinasi COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Dikutip dari laman vaksin.kemkes.go.id, jumlah warga yang sudah menjalani vaksinasi hingga Kamis (22/4/2021) pukul 18.00 WIB, total 17.994.025 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 11.478.270 atau 28,45 persen sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 6.515.755 atau 16,15 sudah mendapatkan dosis kedua.

Kendati demikian, jumlah ini masih jauh dari sasaran, di mana pemerintah telah menargetkan sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 sebanyak 40.349.049 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, dan petugas publik.

Hingga hari ini, jumlah tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi tahap pertama sebanyak 1.481.915 atau 100,90 persen. Sementara yang sudah mendapat dosis kedua sebanyak 1.340.601 atau 91,27 persen, dari jumlah sasaran 1.468.764 orang

Adapun dari kelompok lanjut usia, dari jumlah sasaran 21.553.118 orang, yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 2.334.569 atau 10,83 persen. Sementara 1.176.937 atau 5,46 persen sudah mendapat dosis kedua.

Untuk petugas publik yang jumlah sasaran 17.327.167 orang, tercatat 7.661.047 atau 44,21 persen sudah mendapat dosis pertama, dan 3.998.217 atau 23,07 persen sudah mendapat dosis kedua.

21 April: Vaksinasi lansia di Jabar baru mencapai 6,10 persen untuk dosis pertama dan 2,52 persen untuk dosis kedua

Melalui situs vaksin.kemkes.go.id per Selasa (20/4/2021) pukul 20.10 WIB, tercatat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan target vaksinasi lansia terbanyak. Target vaksinasi lansia di wilayah itu mencapai 4.403.983.

Namun sayang, ternyata pelaksanaan vaksinasi lansia jelang Lebaran di provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil itu baru mencapai 6,10 persen untuk dosis pertama dan 2,52 persen untuk dosis kedua.

Melalui data yang tertera pada situs tersebut, terlihat bahwa Jawa Barat lebih memfokuskan vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan petugas publik. Jawa Barat memiliki target vaksinasi tenaga kesehatan sebanyak 181.701 dan petugas publik 2.195.338.

Pencapaian vaksinasi tenaga kesehatan di Jawa Barat sudah 101,93 persen untuk dosis pertama dan 91,61 persen untuk dosis kedua. Sedangkan vaksinasi petugas publik sudah 51,12 persen untuk dosis pertama dan 29,81 persen untuk dosis kedua.

20 April: Bali jadi provinsi tercepat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada seorang seniman saat vaksinasi massal bagi seniman dan budayawan, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (19/4/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Bali menjadi provinsi tercepat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua. Hal itu sesuai dengan data Kementerian Kesehatan per 18 April 2021. Sasaran vaksinasi di wilayah pariwisata secara total mencapai 715.915 orang.

Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama di Bali telah dilakukan kepada 627.065 atau 87,59 persen dari sasaran vaksinasi. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 24,69 persen atau kepada 176.743 orang.

Melalui laman vaksin.kemkes.go.id, masyarakat bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bahkan, pada laman itu juga terdapat peringkat provinsi berdasarkan kecepatan dan kelambatan pada pelaksanaan vaksinasi.

Berikut ini sepuluh provinsi yang paling cepat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua di Indonesia.

1. Bali (85,12 persen)
2. DKI Jakarta (54,75 persen)
3. D.I Yogyakarta (44,42 persen)
4. Kepulauan Riau (38,50 persen)
5. Jawa Timur (37,53 persen)
6. Sulawesi Utara (33,43 persen)
7. Kalimantan Timur (30,87 persen)
8. Bangka Belitung (30,27 persen)
9. Kalimantan Timur (27,59 persen)
10. Gorontalo (25,37 persen)

DKI Jakarta menjadi provinsi paling cepat kedua dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jakarta memiliki sasaran vaksinasi tahap satu dan dua sebanyak 3.006.689 orang.

Melalui laman tersebut, terlihat sudah 1.668.510 orang atau 55,49 persen yang menjalani vaksinasi dosis pertama. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 29,73 persen atau 894.028 orang.

19 April: Pasokan vaksin ke Indonesia lancar

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pasokan vaksin COVID-19 ke Indonesia berasal dari empat negara. Sehingga, apabila ada kendala di satu negara, maka masih ada negara-negara produsen vaksin lainnya yang mengirim pasokan ke Indonesia. Salah satunya adalah Tiongkok.

"Alhamdulillah Indonesia itu sumber vaksinnya ada empat. Ada yang dari China, dari London, dari Amerika, ada yang dari Jerman. Sehingga kalau ada satu yang terganggu, yang lainnya InsyaAllah masih lancar," ujar Budi saat meninjau vaksinasi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/4/2021).

Menurut Budi, meski beberapa negara membatasi pengiriman vaksin ke luar negeri, namun Indonesia tetap mendapatkan vaksin dari Tiongkok. Bahkan, kata dia, pengirimannya terbilang rutin.

"Salah satu yang lancar ini dari China, jadi rutin mereka memang setiap dua minggu itu ada pengiriman. Pengirimannya datang kemarin itu 6 juta bahan baku. Itu akan jadi sekitar 80 persennya atau 4,8 juta satu bulan kemudian di bulan Mei," kata Budi.

Baca Juga: Pasokan Vaksin ke RI Berkurang, Menkes: Dari Tiongkok Masih Lancar

18 April: 6 Juta Bulk Vaksin COVID-19 Sinovac Tiba di Indonesia

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Vaksin COVID-19 tahap kedelapan tiba hari ini, Minggu (18/4/2021) di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 12.05 WIB. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan ada 6 juta bulk atau bahan baku Vaksin Sinovac dari Tiongkok hari ini.

"Yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini," kata Budi di siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Budi menjelaskan total vaksin Sinovac yang diterima Indonesia saat ini sudah mencapai 59,5 juta bulk, atau jika dikonversi menjadi dosis mencapai 46 hingga 47 juta dosis.

"Sampai sekarang sudah ada 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk yang sudah kita terima dari BioFarma, dan sudah kita distribusikan dari seluruh daerah," kata dia.

Budi berharap dalam waktu satu bulan ke depan, Indonesia bisa menerima sekitar 20 juta dosis vaksin lagi dari produksi Biofarma setelah kedatangan bulk vaksin Sinovac ini.

"Dengan demikian kita harapkan program vaksinasi untuk seluruh daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota madya bisa terus berjalan untuk April dan Mei dengan lancar dan juga dengan baik," kata dia.

17 April: Terungkap penelitian Vaksin Nusantara dipicu keinginan Jokowi dan Indonesia serukan akses vaksin COVID-19 yang merata

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Lakalena, menyebut penelitian vaksin Nusantara dipicu oleh keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Yakni, keinginan agar Indonesia memiliki vaksin COVID-19 yang bisa menjangkau semua usia.

Menurut Melki, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun mencoba menerjemahkannya. Upaya itu dilakukan dengan menggandeng para peniliti.

"Vaksin ini muncul sebagai bagian dari Pak Menkes dan para peneliti ingin menerjemah keinginan Pak Jokowi agar coba deh dicari, apakah kira-kira mungkin kita mendapatkan vaksin yang tidak hanya menjangkau kategori usia tertentu atau kategori rakyat tertentu saja yang bisa divaksin," ujar Melki dalam acara Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Lepas dari polemik pembuatan Vaksin Nusantara, Indonesia kembali menyerukan solidaritas global untuk akses vaksin COVID-19 yang lebih merata. Seruan ini digemakan Indonesia dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertema Vaccine for All, Jumat (16/4/2021).

Dalam pertemuan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia menegaskan, solidaritas global juga harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan pembatasan ekspor, serta akhiri politisasi vaksin.

"Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi yang telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata," ujar Retno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/4/2021), dilansir ANTARA.

Untuk mendukung skema vaksin global, Indonesia bersama dengan beberapa negara lain di dunia membentuk Aliansi Vaksin GAVI. Bersama dengan WHO, GAVI mengeluarkan fasilitas COVAX, dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan vaksin bagi semua negara di dunia.

Akan tetapi, skema berbagi vaksin secara global ini masih menemui tantangan, terutama dalam hal akses dan distribusi. Tercatat, hanya 0,2 persen dari vaksin ini yang didistribusikan ke negara-negara yang berpenghasilan rendah.

16 April: Vaksin Merah Putih sudah bisa diproduksi secara massal awal 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukita mengatakan, uji klinis Vaksin Merah Putih yang menggunakan virus COVID-19 yang sudah mati akan dilakukan pada kuartal II dan IV 2021. Pembuatan vaksin ini tengah dikerjakan oleh peneliti dari Universitas Airlangga bekerja sama dengan perusahaan farmasi.

"Jadi awal 2022 ini sudah bisa diproduksi secara massal," ujar Penny usai meninjau ke PT Bio Farma, Bandung, Jumat (16/4/2021).

Selain mengembangkan Vaksin Merah Putih yang menggunakan virus COVID-19 yang telah mati, pemerintah juga tengah mempersiapkan produksi Vaksin Merah Putih yang menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV.

Untuk Vaksin Merah Putih yang menggunakan sistem produksi protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV, Penny mengatakan, uji klinisnya baru selesai pada semester I 2022. Untuk itu, produksi vaksin ini baru bisa berjalan pada semester II 2022.

"Jadi secara paralel ini akan disiapkan produksinya di mana Bio Farma akan bekerja sama dengan perusahaan farmasi lainnya," ujar Penny.

Di kesempatan yang sama, Penny mengumumkan bahwa BPOM tidak akan memberi izin untuk melanjutkan uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara.

Penny menegaskan, semua pengujian vaksin termasuk Vaksin Nusantara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara internasional maupun nasional. Untuk Vaksin Nusantara, pengujian prakiliniknya pun harus sesuai.

"Praklinik ini penting untuk perlindungan dari subyek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di Kantor Bio Farma, Jumat (16/4/2021).

Pembuatan Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin ini  terus menuai polemik. Salah satunya karena BPOM menemukan banyak kejanggalam pada uji klinis pertama vaksin tersebut. 

15 April: Jokowi targetkan pada Juli 2021 sebanyak 70 juta penduduk Indonesia sudah divaksinasi

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan kepala daerah agar terus mendukung program vaksinasi COVID-19. Dia menargetkan, pada Juli mendatang, sebanyak 70 juta penduduk Indonesia sudah divaksinasi.

"Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa kita segera capai. Kita ingin nanti di Juli paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," tutur Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah, yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 14 April 2021.

Sementara Ketua Satgas COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menyebutkan kasus Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Meski begitu, ia mengimbau kepada seluruh perantau agar tidak pulang kampung atau mudik untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1442 hijriah nanti. Sebab meski vaksinasi yang masih berjalan tidak bisa dijadikan jaminan.

“Kasus kita secara nasional sudah baik sekarang. Sementara di megara lain mengalami peningkatan yang luar biasa. Angka kematian tinggi, kasus aktif hariannya juga sangat tinggi sekali. Banyak negara yang sudah vaksin, tapi vaksin tidak menjadi jaminan kasus COVID-19 ini berkurang," kata Doni saat melakukan kunjungan di Padang, Kamis (15/4/2021). 

14 April: BPOM laporkan 20 dari 28 relawan uji klinis tahap I Vaksin Nusantara alami KTD

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengungkap laporan hasil uji klinis I Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto. Laporan ini disampaikan oleh Kepala BPOM Penny K. Lukito pada Rabu (14/4/2021), bersamaan dengan langkah anggota DPR yang tetap ingin jadi relawan vaksin itu di RSPAD Gatot Subroto. 

Di dalam laporan setebal tujuh halaman yang dirilis BPOM, menunjukkan 20 dari 28 relawan uji klinis tahap I Vaksin Nusantara mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD). KTD itu berada di tingkat I dan II. 

"Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang terjadi adalah nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, petechiae (muncul bercak berwarna ungu, cokelat atau merah di kulit), lemas, mual, batuk, demam, pilek dan gatal," ungkap Penny dalam laporan itu. 

Di dalam laporan itu, Penny juga menjelaskan adanya KTD lain yang lebih parah yang dialami oleh relawan. Tercatat ada enam relawan yang mengalami KTD tingkat 3. 

"Satu subyek mengalami hipernatremia (kadar natrium terlalu tinggi di dalam darah), dua subyek mengalami peningkatan blood urea nitrogen (kadar urea nitrogen dalam darah), dan tiga subyek mengalami peningkatan kolesterol," tutur dia. 

Penny mengatakan, idealnya di dalam protokol uji klinik, ketika ditemukan ada relawan yang mengalami KTD tingkat tiga, maka uji klinis seharusnya dihentikan. Namun, hal itu justru tak dilakukan oleh para peneliti di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

13 April: Peringatan Menkes untuk prioritaskan vaksinasi lansia dan ini yang dilakukan DKI

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan agar memprioritaskan lansia dalam program vaksinasi COVID-19. Alasannya, lansia merupakan kelompok yang paling berisiko tertular COVID-19. Hal ini disampaikan Budi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi petugas kesehatan, petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia (lansia) di Kelurahan VIM dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Induk Jayapura, Papua.

"Prioritas lansia penting, orang tua (lansia) yang divaksinasi COVID-19 harusnya capaiannya dua kali pelayanan publik. Namun saat ini petugas publik hampir lima kali (dari) lansia, orang tuanya dulu. Kalau dia bawa orang tuanya suntik, kita suntik juga," ujar Budi dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times.

Guna memperlancar vaksinasi lansia, di Ibu Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas antar-jemput bagi lansia yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Para lansia yang akan menjalani vaksinasi akan dijemput menggunakan bus maupun sepeda motor ke lokasi vaksinasi.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharti, mengatakan pihaknya juga kini tengah menyiapkan sentra vaksinasi dengan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dari pemerintah daerah. 

“Kami menyiapkan sentra vaksinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, di luar puskesmas dan rumah sakit. Sentra vaksinasi ini lebih diminati oleh lansia karena lebih dekat dengan rumah dan bisa bersama-sama dengan warga dari lingkungan masing-masing," kata Suharti dalam keterangannya, Senin (12/4/2021). 

Adapun titik-titik tempat layanan vaksinasi di Jakarta antara lain Istana Presiden, Balai Kota DKI Jakarta, kantor wali kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan, DPR/DPRD, RPTRA, mal, pasar, hotel, wisma, taman, rumah sakit umum, rumah sakit swasta, vertikal, RS TNI/POLRI, RSUD, rumah sakit khusus, klinik, puskesmas kecamatan dan kelurahan, puskesmas keliling, sekolah (TK–SMA), Istora/GOR, gedung perkantoran swasta/BUMN, drive thru, dan lainnya.

Hingga kini, total jumlah lokasi vaksinasi di Jakarta sebanyak 525 titik dengan total kapasitas vaksinasi sebanyak 86.580 orang per hari. 

12 April: Vaksinasi di bulan Ramadan tidak membatalkan ibadah puasa

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi menegaskan, vaksinasi yang dilakukan selama bulan Ramadan tidak akan membatalkan ibadah puasa yang sedang dijalankan.

"Vaksin di bulan Ramadan intinya bahwa orang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasanya kalau divaksin," ujar Jaidi dalam konferensi pers daring penetapan Awal Ramadan 1442 H bersama Kementerian Agama hari ini, Senin (12/4/2021).

Menurut Jaidi, kondisi kesehatan orang yang menerima vaksin saat bulan Ramadan harus tetap diperhatikan. Hal ini untuk melihat apakah ada bahaya atau tidak yang mengancam kesehatan penerima vaksin tersebut.

"Tenaga medis itu harus memperhatikan ini walaupun fatwanya membolehkan, artinya tidak membatalkan, tetapi tergantung kondisi masing-masing," ujar Jaidi.

Sebelumnya Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, ibadah puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengikuti anjuran pemerintah menjalankan vaksinasi. Karena vaksinasi untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19.

Ni'am lebih lanjut membahas mengenai pelaksanaan tes usap di saat sedang menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, pelaksanaan tes usap atau swab, baik itu dari mulut ataupun hidung, tidak akan membatalkan ibadah puasa.

"Demikian juga untuk kepentingan deteksi COVID dengan tes swab pada saat puasa, apakah itu membatalkan atau tidak, MUI juga telah menetapkan fatwa bahwa tes swab baik melalui hidung atau melalui mulut itu tidak membatalkan puasa,” katanya.

“Karena itu sekalipun kita sedang puasa kalau ada langkah deteksi misalnya kita mau perjalanan dinas, swab test tetap bisa dilakukan. Ini bagian dari ikhtiar lahiriah,” tambah Ni'am.

11 April: Hasil survei, 55 persen masyarakat ikut vaksinasi berdasarkan imbauan pemerintah

Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) dalam survei Nasional dan Kajian Opini Publik menyatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dianggap tepat dan baik untuk penanganan pandemik.

“Secara umum program vaksinasi alhamdulillah berjalan baik, berulang kali Pak Mendagri juga meminta masyarakat untuk tak ragu dalam menerima vaksin, apalagi memang termasuk dalam kelompok prioritas penerima,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4/2021).

Dalam survei tersebut, masyarakat mengaku mengikuti vaksinasi berdasarkan pemberitaan media (39 persen), imbauan pemerintah (55 persen), mengikuti tokoh agama (26 persen). Dengan asumsi itu, responden bersedia untuk mendapatkan vaksin (71 persen).

Selain sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, kata Benni, vaksinasi juga diharapkan mampu memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Bahkan, Mendagri kerap menyampaikan, kekebalan kelompok akan terbentuk jika 2/3 populasi telah mendapatkan antibodi untuk perlawanan virus. Antibodi tersebut dapat terbentuk salah satunya jika masyarakat telah divaksin.

“Jika vaksinasi mendapat dukungan dari masyarakat, ini tanda lampu hijau program pemerintah yang direspons baik masyarakat, tinggal kerja sama pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan distribusinya,” kata Benni.

10 April: 9.955.433 orang sudah vaksinasi tahap pertama dan 5.050.524 orang vaksinasi kedua

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan, hampir 10 juta orang di Indonesia sudha divaksinasi COVID-19. Tepatnya, 9.955.433 orang mendapat vaksinasi tahap pertama atau bertambah 171.155 orang dari hari sebelumnya.

Lalu, sebanyak 5.050.524 orang sudah mendapat vaksinasi tahap kedua. Jumlah itu bertambah 107.293.

Sekretaris KPCPEN Raden Pardede mengatakan, di awal-awal target vaksinasi hanya mencapai lebih dari 200 ribu, kini angka tersebut naik menjadi sekitar 400 ribu sasaran per hari. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam upaya membentuk kekebalan kelompok.

Menurut Raden, angka itu bakal terus bertambah dan pada Mei ditargetkan vaksinasi paling sedikit mencapai satu juta orang dan Juni bisa menyentuh lebih dari satu juta orang per hari. Dengan demikian target 181,5 juta dari penduduk Indonesia tervaksin COVID-19 akan tercapai.

"Jumlah 181,5 juta adalah 'magic number' untuk 'herd immunity'. Bahkan ditargetkan bukan hanya 15 bulan untuk 'herd immunity', tapi akhir tahun harus bisa dilakukan. Kalau bisa di atas satu juta vaksin per hari," kata dia.

Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 40.349.049 orang dari berbagai latar belakang mendapat vaksinasi COVID-19. 

9 April: Indonesia masuk 10 negara yang sudah memvaksinasi banyak penduduknya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara terdepan di dunia dalam hal proses vaksinasi terhadap rakyatnya.

"Sampai hari ini sudah mau vaksinasi 12 bahkan 13 juta (dosis) dan membuat Indonesia termasuk top ten countries, negara yang memberikan vaksinasi dalam dosis banyak," kata Sri Mulyani dalam "Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders" di Bali, Jumat (9/4/2021).

Hal tersebut semakin meyakinkan Sri Mulyani bahwa vaksinasi bakal menjadi pengubah keadaan atau game changer dalam upaya pemerintah melawan pandemik COVID-19.

Kendati begitu, bendahara negara tersebut mengakui bahwa proses vaksinasi yang berjalan sampai saat ini tak bebas dari kendala. Salah satunya adalah keterlambatan yang terjadi pada distribusi vaksin AstraZeneca.

"Vaksinasi yang tadinya ada empat brand, tetapi vaksin AstraZeneca mengalami keterlambatan itu adalah dinamika yang tidak bisa diprediksi secara persis," kata Sri Mulyani.

8 April: Vaksinasi COVID-19 oleh swasta gunakan vaksin Sinopharm, Sputnik V, dan CanSino

Bio Farma memastikan suplai vaksin untuk swasta atau vaksin gotong royong sebanyak 35 juta dosis. Adapun vaksin COVID-19 yang digunakan yakni Sinopharm dari Tiongkok, Sputnik V dari Rusia, dan CanSino dari Tiongkok.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, Vaksin Sinopharm dijadwalkan akan dikirim ke Indonesia pada minggu keempat April sebanyak 500.000 dosis.

"Kemudian juga dari April sampai Juli 2021 akan ada tambahan 7 juta dosis lagi, kemudian dari Q3 sampai Q4 akan ada 7,5 juta dosis, artinya kita akan dapat 15 juta dosis Sinopharm," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Honesti menambahkan, untuk vaksin Sputnik V dari Rusia saat ini tengah dalam proses finalisasi dan registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produsen vaksin sudah berkomitmen akan mengirim total 20 juta dosis vaksin ke Indonesia.

"Pengiriman pertama segera setelah EUA dari Badan POM keluar. Informasi dari Bu Penny (Kepala BPOM), di akhir minggu ke empat April, jadi awal Mei 2021 dimulai 5 juta dosis per bulan sampai Juli, sehingga total yang akan mendapat suplai dari Sputnik ini sebesar 20 juta dosis," imbuhnya.

Untuk Vaksin CanSino, Honesti mengatakan, vaksin ini sedikit berbeda dari vaksin lain karena hanya disuntikan satu dosis.

"Sudah ada komitmen mengirimkan 3 juta dosis vaksin antara bulan Juli hingga September 2021. Kemudian akan ada 2 juta dosis lagi di Q4 2021 sehingga totalnya dari CanSino ini, kita akan dapat sekitar 5 juta dosis. Jadi total suplai vaksin kurang lebih 35 juta dosis untuk vaksin gotong royong," katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, vaksin yang akan digunakan oleh pihak swasta berbeda dengan vaksin yang digunakan pemerintah agar tidak terjadi kebocoran dari vaksin gratis ke vaksin berbayar.

7 April: Pasokan vaksin berkurang, vaksinasi diprioritaskan untuk lansia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini pasokan vaksin COVID-19 berkurang jumlahnya dari yang semula akan tersedia pada Maret dan April masing-masing 15 juta dosis atau total 30 juta dosis, kini hanya bisa tersedia 20 juta dosis. Terbatasnya jumlah vaksin karena sejumlah negara produsen mengembargo, lantaran laju penularan kasus COVID-19 di negara tersebut tinggi.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengungkapkan, proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan selama ini baru menjangkau kurang dari 5 persen dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang.

Menurut Charles, terkendalanya pasokan vaksin COVID-19 tidak hanya ke Indonesia tapi  juga ke ratusan negara.

Akibat terbatasnya suplai vaksin COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memperjelas prioritas vaksinasi yaitu diatur berdasarkan risiko terpapar. Data yang ada di Kementerian Kesehatan menunjukkan dari 1,5 juta yang terpapar, sebanyak 10 persen lansia di atas 60 tahun, sementara dari 100 persen yang wafat, 50 persen adalah lansia.

Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan stok di bulan April ini, vaksin akan diarahkan untuk disuntikkan kepada lansia.

“Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita di atas 60 tahun itu berisiko tinggi. Kalau kita lihat yang masuk rumah sakit yang wafat untuk non-lansia hanya sekitar 10 persen dari total yang masuk, tapi kalau lansia hampir tiga kali lipat,” tutur Budi dikutip dari laman Kemkes.go.id, Rabu (7/4/2021).

6 April: Mutasi virus corona Eek atau E484K masuk Indonesia, dikhawatirkan dapat pengaruhi efikasi vaksin

Varian mutasi virus corona Eek atau E484K mulai masuk ke Indonesia. Mutasi COVID-19 ini terdeteksi masuk pada Februari 2021. Lalu apakah mutasi virus dapat memengaruhi efikasi vaksin COVID-19?

Peneliti genomik molekuler dari Aligning Bioinformatic dan anggota konsorsium COVID-19 Genomics UK Riza Arief Putranto mengatakan, beberapa vaksin menunjukkan penurunan efikasi terhadap E484K secara laboratorium.

"Mutasi virus corona ini merupakan bentuk adaptasi evolutif virus penyebab COVID-19 untuk menyiasati antibodi, jadi memang dikhawatirkan dapat memengaruhi efikasi vaksin. Dampak dunia nyata kita belum tahu sebetulnya," ujarnya dikutip dalam laman Instagram miliknya, Selasa (6/4/2021).

Riza menjelaskan, mutasi E484K atau Eek terjadi di berbagai belahan dunia dan telah ditemukan di berbagai variasi, termasuk Variant of Concern (VOC).

"Mutasi S E484K adalah perubahan asam amino urutan ke-484 dari E menjadi K pada protein Spike dari SARS-CoV-2. Mutasinya terletak di Receptor Binding Domain (RBD), bagian penting protein Spike dan penelitian beberapa membuktikan secara laboratorium mutasi ini menyebabkan penurunan efikasi antibodi," kata dia.

Berdasarkan data GISAID per 5 April 2021 terdapat 18.762 virus membawa mutasi E484K dari total 986.156 genom SARS-CoV-2. Jika dipersentasekan, maka 1,9 persen dari total mutasi SARS-CoV-2 di dunia versi GISAID.

GISAID merupakan institusi yang dibuat pemerintah Jerman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional untuk mempelajari data genetika virus. Mereka biasa melakukan studi ribuan genom virus atau mikroba penyebab wabah dunia, termasuk virus corona SARS-CoV-2.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, varian mutasi virus corona Eek atau E484K adalah single mutasi dan tidak perlu dikhawatirkan.

Namun, Nadia tetap mengimbau masyarakat agar tetap waspada, karena multipel mutasi yang bisa memengaruhi atau meningkatkan penularan.

"Tetap tetap waspada karena multipel mutasi yang bisa menyebabkan peningkatan penularan atau memengaruhi efikasi, seperti pada varian B1351 atau P1 yang mutasinya ada sampai 17 protein yang mutasi," ujarnya.

23 Januari: Ini efek samping yang muncul pada vaksin COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis memberikan penanganan kepada seorang pasien yang mengalami reaksi saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 Sinovac di Puskesmas Kelurahan Cilincing I, Jakarta, Selasa (12/1/2021) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ketua Pokja Bidang Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, ada efek samping dari kandidat vaksin COVID-19 yang masuk Indonesia. Tapi, efek samping yang muncul normal dan tidak berbahaya. Menurutnya, jauh lebih berbahaya jika seseorang tidak divaksinasi.

"Jadi divaksinasi jauh lebih baik daripada tidak divaksinasi," kata Erlina dalam diskusi virtual, Sabtu (23/1/2021).

Untuk efek samping dari vaksin Sinovac yang akan mulai didistribusikan Februari ini, efek samping umum seperti nyeri di lokasi suntikan, demam dan kelelahan. Namun hingga saat ini, untuk efek samping serius belum ditemukan.

"Pada tanggal 10 November penelitian vaksin Sinovac di Brasil sempat dihentikan, namun setelah diselidiki tidak terlibat vaksin, sehingga penelitian tetap berlanjut," katanya.

Untuk vaksin lain yakni Pfizer, Fosun Pharma, dan Biontech, Erlina mengatakan, efek samping serius terjadi pada empat orang yang mengalami cedera bahu, pembesaran KGB axila kanan, paroxysmal ventricular arrythmia, dan parasthesia kaki kanan.

Lalu untuk efek samping lokal ditemukan pada 8.183 pasien yang mengeluhkan nyeri pada daerah suntikan. "Efek samping sistemik juga ditemukan setelah vaksinasi ketiga vaksin tersebut seperti sakit kepala, pegal-pegal, dan meriang," ujarnya.

22 Januari: Kemenkes sebut baru 22 persen nakes yang divaksinasi

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sampai saat ini jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 mencapai lebih dari 132.000 orang atau 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan.

"Hingga 22 Januari pukul 13.00, jumlah tenaga kesehatan di 13.525 fasilitas layanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi, sudah mencapai lebih dari 132.000 orang,” kata Nadia seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/1/2021).

Nadia menerangkan, pada tahap awal vaksinasi COVID-19 pemerintah sudah menyebarkan undangan kepada 598.483 tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, dari target sebanyak 1,4 juta. 

Sisanya, sebanyak 888.282 tenaga kesehatan sudah mulai diberikan undangan pada 21 Januari 2021. “Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, kemungkinan berada di kelompok kedua,” ucap Nadia.

Namun, ada 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa divaksinasi atau vaksinasi ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya merupakan penyintas atau memiliki penyakit bawaan atau sedang hamil.

“Tenaga kesehatan yang ditunda vaksinasi karena penyakit bawaan paling banyak disebabkan hipertensi” tambah Nadia.

22 Januari: DPR ingatkan pemerintah soal wacana vaksin COVID-19 mandiri jangan sampai blunder

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mampu menjelaskan dengan tepat bagaimana mekanisme vaksin COVID-19 mandiri. Sehingga, masyarakat tidak blunder dengan opini-opini publik yang muncul. 

"Opsi pemerintah melalui Kemenkes untuk vaksin mandiri, harus dilihat dalam perspektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik," tuturnya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/1/2021).

22 Januari: Lapor COVID-19 kritik rencana pemerintah buka jalur vaksinasi mandiri

Kelompok inisiatif publik bernama Lapor COVID-19 mengkritik rencana pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta untuk mempercepat proses vaksinasi. Dikutip dari akun Instagram @laporcovid19, Jumat (22/1/2021), mereka menilai dibukanya jalur vaksin mandiri akan mengacaukan pengaturan prioritas penerima vaksin virus corona. 

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, prioritas mereka yang menerima vaksin adalah kelompok rentan terpapar seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi," tulis Lapor COVID-19. 

Menurut mereka, distribusi vaksin virus corona harus dilakukan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis dan epidemiologi. Lapor COVID-19 menegaskan distribusi vaksin bukan mempertimbangkan kemampuan finansial.

Lapor COVID-19 mengkhawatirkan jika perusahaan swasta dibolehkan untuk mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungannya, jatah vaksin gratis bagi publik akan berkurang.

22 Januari: IDI minta pemerintah tentukan penerima vaksin gratis dan mandiri agar tepat sasaran

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, memberikan catatan bagi pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Ia meminta pemerintah harus jelas dalam mengklasifikasikan kelompok yang berhak menerima vaksin gratis dengan yang vaksin mandiri.

Daeng menyebut penentuan penerima harus jelas agar pemberian vaksin gratis tepat sasaran.

"Minimal ada tiga kelompok yang jadi sasaran penerima vaksin gratis. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan. Datanya valid, yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ada sekitar 96,8 juta," ungkap Daeng ketika menjawab pertanyaan IDN Times dalam diskusi virtual dengan tajuk "Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", Jumat (22/1/2021). 

Kelompok kedua penerima vaksin virus corona gratis menurutnya adalah tenaga kesehatan. Sedangkan, kelompok ketiga penerima vaksin gratis yaitu pelayan publik.

"Selebihnya, di luar dari kelompok itu bisa masuk ke vaksin mandiri," tutur dia. 

Meski begitu, ia mengingatkan agar wacana vaksin mandiri jangan sampai mengganggu pemberian vaksin gratis. Saat ini, di tahap pertama, pemerintah mulai memberikan vaksin buatan Sinovac, CoronaVac, yang diimpor langsung dari Tiongkok. 

Daeng juga meminta pemerintah agar merek vaksin yang sudah ditetapkan sebagai vaksin gratis tidak dicampur dengan merek vaksin yang berbayar.

21 Januari: Pemerintah sedang siapkan aturan pembelian vaksin oleh sektor swasta agar karyawan dapat vaksin gratis

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi vaksinasi mandiri. Namun, dia tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan aturan soal vaksinasi mandiri dikeluarkan.

"Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," kata Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Airlangga menjelaskan, nantinya regulasi itu akan mengatur pembelian vaksin oleh sektor-sektor swasta. Sehingga, para pemilik perusahaan bisa memberikan vaksin secara gratis kepada karyawannya. "Jadi beberapa hal yang terkait dengan teknis akan dipersiapkan, dan tentu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis," ucap dia.

21 Januari: Syarat Menkes kepada CEO dan konglomerat yang ingin vaksinasi mandiri

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dirinya dalam beberapa kesempatan terakhir kerap mendapat pesan singkat melalui WhatsApp terkait vaksin mandiri. Pesan itu disampaikan oleh para konglomerat dan CEO kepada dirinya. Tujuannya, ingin membantu mempercepat program vaksinasi.

Menkes pun memberi catatan terkait keinginan para CEO dan konglomerat tersebut.

"Jadi nomor satu vaksin bukan tujuannya untuk melindungi diri kita pribadi. Ini program yang sangat sosialis, bukan program yang individualis. Jadi approach itu mesti kita masukkan. Ini disuntikkan untuk membangun herd immunity. Ini untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat di dunia," kata Budi dalam Kompas CEO Forum yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Menkes Budi melanjutkan, pemerintah secara tegas ingin mempercepat program vaksinasi. Namun, dia tidak ingin gara-gara vaksin mandiri terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tahapan dari vaksinasi mandiri.

"Jangan sampai negara kaya, golongan kaya dapat duluan dibandingkan orang yang tidak mampu. Karena sekali lagi ini sifatnya sosialis, bukan yang sifatnya individualis," tegas dia.

Mantan Wakil Menteri BUMN itu pun tidak menutup pintu bagi pengusaha, CEO maupun konglomerat yang ingin membantu program vaksinasi pemerintah. Dengan catatan, aspek-aspek maupun mekanisme yang telah disampaikannya dijalankan dengan baik.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu boleh. Tapi dipahami ketiga hal itu tadi. Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dahulu dan mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan rakyat indonesia. Karena tidak ada gunanya kalau kita disuntik tapi yang lain tidak," ucap dia.

21 Januari: Jokowi sebut pemerintah tengah menggodok rencana vaksinasi mandiri

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan sinyal kepada para pengusaha soal vaksinasi mandiri. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2021, pada Kamis (21/1/2021).

Dalam pidatonya itu, Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi di Indonesia harus segera dilakukan dengan cepat. Ia menuturkan, pemerintah juga tengah menggodok rencana soal vaksinasi mandiri.

Jokowi menyampaikan, program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah harus segera dilakukan. Ia lalu mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana vaksinasi mandiri.

"Ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi, tanya perusahaan menyampaikan, pak bisa gak vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa kita perlu mempercepat perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Harian Kompas.

Meski begitu, Jokowi menyebut isi vaksinasi mandiri harus dipikirkan dengan matang. Sebab, pelaksanaan vaksinasi dan merek vaksin harus berbeda dengan yang gratis.

"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal mereka vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta.

18 Januari: Menag ungkap vaksin Sinovac melalui 7 tahapan hingga dinyatakan halal dan suci oleh MUI

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaANTARA FOTO/Aji Styawan

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait dengan sertifikasi halal untuk vaksin COVID-19 merek Sinovac. Menag Yaqut mengatakan, permohonan sertifikasi tersebut telah didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag sejak Oktober 2020.

"Kemudian sertifikasi halal tersebut BPJPH menunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI," ujarnya dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama yang disiarkan langsung oleh YouTube DPR RI, Senin (18/1/2021).

Yaqut menjelaskan ada tujuh proses yang harus dilakukan dalam sertifikasi halal. Mulai dari permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, dan penerbitan sertifikasi halal. "BPJPH telah melakukan berdasarkan pilihan pemohon, LPH untuk vaksin Sinovac adalah LPPOM MUI," katanya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

"Intinya proses sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai UU 33 Tahun 2014 soal jaminan produk halal," tuturnya.

18 Januari: 25 relawan vaksin di Bandung positif COVID, sebabkan efikasi Sinovac 65,3 persen

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Kusnandi Rusmil mengungkapkan, dari 1.620 relawan ada 25 yang terinfeksi COVID-19. Hal tersebut membuat hasil sementara efikasi atau khasiat vaksin Sinovac hanya 65,3 persen.

Kusnandi mengatakan, 25 relawan yang terinfeksi COVID-19 berasal dari uji klinis di kelompok penerima plasebo sebanyak 18 peserta, dan 7 peserta dari kelompok penerima vaksin.

"Setelah dua kali penyuntikan atau dosis penuh, mereka bepergian yang seperti orang biasa lain, jadi tertular. Sudah dipastikan yang terkena 18 peserta penerima plasebo, dan 7 penerima vaksin," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Senin (18/1/2021).

Kusnandi menjelaskan kelompok uji klinis terdiri dari 810 penerima plasebo dan 810 penerima vaksin. Dari jumlah tersebut, 18 peserta dari kelompok plasebo dan 7 peserta kelompok penerima vaksin positif COVID-19. Meski demikian, kondisi relawan tersebut hanya gejala ringan.

18 Januari: Daftar 21 rumah sakit rujukan di Jakarta untuk merawat masyarakat yang mengalami efek samping usai mendapat vaksin COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan 21 rumah sakit rujukan untuk merawat masyarakat yang mengalami efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah mendapat vaksin COVID-19.

"DKI mempunyai Komda PP KIPI (Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), karena bagaimanapun vaksin adalah suatu zat lain yang diberikan kepada manusia, sehingga kita harus mampu memitigasi meskipun itu mungkin sederhana gejalanya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti seperti dikutip dari akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (18/1/2021).

Berikut adalah 21 daftar rumah sakit rujukan pelaksana KIPI di DKI Jakarta:

Jakarta Pusat
1. RSUD Tarakan
2. RSUP Cipto Mangunkusumo
3. RSPAD Gatot Soebroto
4. RSUD Johar Baru
5. RSUD Kemayoran
Jakarta Utara
1. RSUD Koja
2. RSUD Cilincing
3. RSUD Tanjung Priok
Jakarta Barat
1. RSUD Tamansari
2. RSUD Kembangan
Jakarta Timur
1. RSUD Budi Asih
2. RSUD Pasar Rebo
3. RSUD Matraman
4. RSUD Cipayung
5. RS Adhyaksa
Jakarta Selatan
1. RSUP Fatmawati
2. RSP Pertamina
3. RSUD Tebet
4. RSUD Mampang Prapatan
5. RSUD Jagakarsa
6. RSUD Pesanggrahan

16 Januari: Kemenkes gandeng WhatsApp untuk mempermudah penerima vaksin COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaWarga melintas di depan spanduk sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat umum tidak takut melakukan vaksinasi COVID-19. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Kementerian Kesehatan menyediakan layanan registrasi melalui Chatbot WhatsApp (WA) di nomor 0811110500567 untuk mempermudah penerima vaksin COVID-19, khususnya para tenaga kesehatan. 

Setelah terverifikasi, tenaga kesehatan dapat mendaftarkan diri untuk membuat janji di fasilitas kesehatan sekitar dan mendapatkan konfirmasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan vaksin. Jika tenaga kesehatan tidak terdaftar, proses registrasi juga dapat dilakukan melalui chatbot.

Vice President Kebijakan dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, menyampaikan bahwa Kolaborasi WhatssApp dengan pemerintah Indonesia terkait Vaksinasi COVID-19 menjadi yang pertama kalinya di dunia, dimana Chatbot WhatsApp digunakan untuk mempermudah proses bagi para tenaga Kesehatan untuk mendapatkan vaksin di Indonesia. Tentunya dibarengi dengan privasi tinggi terhadap data.

“Kami berharap tim medis yang telah dengan sangat berani berada di garda terdepan selama hampir satu tahun, akan mendapat proses yang aman dan mudah dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin,” kata Victoria melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/1/2021).

Victoria menjelaskan penerima vaksinasi COVID-19 bisa langsung mengirimkan pesan ke nomor WA tersebut dengan mengetik kata kunci Vaksin. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan. 

Selanjutnya, tenaga kesehatan penerima vaksinasi diminta mengirimkan 6 angka terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftar. Setelah terkonfirmasi mereka akan menerima lokasi vaksinasi. Langkah selanjutnya akan dilakukan konfirmasi mengenai kondisi Kesehatan untuk memastikan bahwa peserta akan dapat menerima vaksin.

“Berikutnya Chatbot akan membagikan jadwal vaksin untuk dikonfirmasi. Setelah itu tiket QR code akan dibagikan bersama dengan video bagaimana cara kerja vaksin,” ujarnya.

Baca Juga: Soal Ricuh Vaksinasi Perdana di Banten, Begini Klarifikasi Gubernur 

16 Januari: WHO tidak rekomendasikan bukti atau sertifikat vaksinasi COVID-19 jadi syarat perjalanan

Badan Kesehatan Dunia (WHO), tidak merekomendasikan bukti vaksinasi digunakan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan internasional. Komite darurat WHO, menilai hingga saat ini belum diketahui data mengenai efikasi vaksin untuk mencegah transmisi COVID-19. Selain itu, jumlah ketersediaan vaksin hingga kini masih terbatas. 

Kantor berita Reuters, Jumat, 15 Januari 2021 melaporkan pernyataan itu disampaikan oleh Komite darurat WHO dalam pertemuan tahunan keenam dalam rangka mencari upaya untuk mengatasi pandemik global COVID-19. Komite yang terdiri dari 19 pakar independen itu melihat kondisi pandemik semakin buruk lantaran angka kematian sudah mencapai 2 juta jiwa dari 90 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. 

Dalam pertemuan itu, Komite darurat WHO merilis sejumlah rekomendasi yang diterima oleh Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Rekomendasi itu kemudian dikirimkan ke 194 negara anggota. 

"Saat ini, jangan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan untuk menunjukkan bukti sudah disuntik vaksin atau imunitas sebagai syarat perjalanan internasional. Sebab, hingga saat ini masih ada banyak hal penting yang belum diketahui (dari vaksin COVID-19), khususnya efikasinya dalam mencegah transmisi dan jumlah (vaksin) yang masih terbatas," demikian salah satu isi rekomendasi yang dirilis oleh panel WHO. 

"Bukti bahwa sudah divaksinasi seharusnya tidak menjadi pengecualian untuk melakukan perjalanan internasional. Mereka tetap diwajibkan mematuhi langkah-langkah lainnya untuk mencegah risiko (penularan) selama perjalanan," kata panel itu lagi. 

Rekomendasi dari WHO itu seolah menjawab wacana yang sempat dilontarkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ingin menghapus syarat tes swab PCR bagi penumpang pesawat yang telah divaksinasi. 

Sementara, ketika dihubungi pada Sabtu (16/1/2021), ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan wacana yang disampaikan oleh Menkes Budi saat rapat dengan DPR sudah melenceng dari konsep pengendalian pandemik COVID-19.

"Vaksinasi itu tidak bisa menggantikan testing, karena yang divaksin tetap saja berpotensi membawa virus corona," kata Dicky melalui pesan pendek kepada IDN Times hari ini. 

Sedangkan, melalui akun media sosialnya, Dicky kembali mewanti-wanti vaksin bukan ujung tombak pengendalian pandemik COVID-19. Melainkan hanya pelengkap. 

"Vaksin itu salah satu bagian dari strategi pengendalian pandemik. Vaksin pada tahap ini masih bersifat proteksi kepada individu," ujarnya lagi. 

15 Januari: Efikasi Vaksin Sinovac di Brasil menurun dari 78 persen menjadi 50,4 persen, ini penjelasan BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito angkat suara setelah pemerintah Brasil melaporkan efikasi vaksin COVID-19 Sinovac yang merosot dari 78 persen menjadi 50,4 persen.

Penny menegaskan efikasi uji klinis vaksin Sinovac tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, sebab parameter yang digunakan berbeda.

"Kenapa Brasil sekarang masih berganti-ganti efikasinya? Kesimpulan kami bahwa efikasi tidak bisa dibandingkan antara platform yang sama, tapi dengan uji klinik di lokasi yang berbeda karena parameter yang menentukan," ujar Penny seperti disiarkan di YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat (15/1/2021).

Penny menjelaskan dari segi relawan, di Brasil semua relawan uji klinik merupakan tenaga kesehatan, sedangkan Turki relawan 20 persen merupakan tenaga medis, 80 persen pekerja yang berisiko, seperti pelayanan publik langsung.

"Sementara di Indonesia 100 persen masyarakat umum, kita tidak ada pembagian intensitas risiko. Saya kira justru hasil di Bandung lebih merepresentasikan masyarakat secara umum, jadi efikasi tidak bisa dibedakan," terangnya.

15 Januari: Jokowi targetkan vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia selesai sebelum akhir 2021

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPresiden Jokowi menerima vaksin COVID-19 pertama pada Rabu (13/1/2021) (Dok. Sekretariat Presiden)

Presiden "Jokowi" Widodo mengatakan program vaksinasi akan diteruskan ke seluruh kota hingga kabupaten yang ada di Tanah Air. Dia menargetkan proses vaksinasi rampung sebelum akhir 2021.

"Saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir 2021 ini," katanya dalam acara Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar OJK, Jumat malam (15/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah sudah memesan 426 juta dosis Vaksin COVID-19 pada 2021, yang berasal dari perusahaan dan negara yang berbeda. 

Rinciannya pada Januari akan ada 3 juta dosis vaksin yang datang, kemudian Februari sebanyak 4,7 juta dosis, Maret 8,5 juta dosis, April 16,6 juta dosis, Mei 24,9 juta dosis dan Juni 34,9 juta dosis.

"Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat. Meskipun bisa berubah lebih banyak lagi, kita harapkan," ujar Jokowi.

15 Januari: Kemenkes susun Permenkes terkait biaya perawatan efek samping vaksinasi COVID-19

Pemerintah akan menanggung biaya perawatan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) atau efek samping vaksinasi COVID-19. Pembiayaan akan dilakukan melalui dua skema.

Juru Bicara Program Vaksinasi dr Nadia Wiweko mengungkapkan skema pertama, yaitu dibiayai BPJS Kesehatan. Skema ini berlaku bagi penerima vaksin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Yang tidak ada asuransi BPJS Kesehatan, maka ditanggung negara," ungkap Nadia kepada IDN Times, Jumat (15/1/2021).

Akan tetapi, Nadia belum merinci skema pembiayaan di luar BPJS Kesehatan dan jumlah anggaran yang disiapkan.

Nadia mengatakan rencana menanggung biaya perawatan seorang penerima vaksinasi yang mengalami KIPI tersebut sudah fix. Ia mengaku akan ada aturan hukum yang menaungi kebijakan tersebut.

"(Aturan) sedang disusun. Permenkes tentang pelaksanaan vaksinasi," ucapnya.

15 Januari: Anies minta penerima vaksin COVID-19 tetap taat protokol kesehatan agar tidak menularkan virus pada orang yang belum divaksinasi

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau jalannya vaksinasi COVID-19 perdana di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/1/2021) (Instagram/Anies Baswedan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka kick off vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Balai Kota DKI Jakarta. Para peserta vaksinasi perdana hari ini terdiri dari tiga unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"DKI Jakarta pernah melakukan survei ada 180 ribu responden yang menjadi responden survei ini. Surveinya sangat besar ditanya terkait dengan informasi Covid siapa yang paling Anda percaya? Hasilnya nomor 1 adalah dokter dan pakar kesehatan yang kedua adalah pejabat publik, yang ketiga adalah tokoh masyarakat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, dalam acara Gerakan Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta yang disiarkan secara daring, Jumat (15/1/2021).

Namun dari 21 orang tersebut, ada satu orang yang tak hadir dan hanya ada 19 orang yang lolos tahap pemeriksaan dan bisa disuntikkan vaksin.

Beberapa nama tokoh yang menerima vaksin di DKI Jakarta antara lain adalah Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kapendam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Supardi hingga Sekretaris IDI Jaya dr. Fery Rahman.

Dalam kesempatan ini Anies berpesan agar orang-orang yang sudah divaksinasi COVID-19 bertanggung jawab menjaga diri supaya tidak menularkan COVID-19 pada orang lain yang belum disuntikkan vaksin.

"Alhamdulillah karena sudah divaksin tidak ada gejala, bisakah kita menularkan orang lain? Belum ada studinya. Studinya adalah tentang bagaimana kita tidak terpapar. Itu sebabnya marilah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab," ujar dia.

14 Januari: Menkes tawarkan opsi vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh perusahaan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menawarkan opsi supaya program vaksinasi COVID-19 mandiri bisa dilakukan korporasi. Dia kemudian memberi catatan lain, agar vaksinasi menyentuh seluruh kalangan dari karyawan hingga jajaran direksi.

"Namun itu belum final. Masih dalam diskusi. Kami terbuka untuk diskusi karena objektif kami adalah vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan semurah-murahnya," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, sebagaimana dilansir dari ANTARA, Kamis (14/1/2021).

Budi mengaku sudah berkomunikasi dengan menteri lain ihwal opsi tersebut. Menkes menggarisbawahi supaya program vaksinasi mandiri dilakukan setelah vaksinasi wajib dari pemerintah, menghindari kesan bahwa vaksin hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki uang.

"Karena itu, jangan sekarang. Vaksinasi mandiri nanti saja setelah vaksinasi wajib untuk tenaga kesehatan dan pekerja publik sudah diberikan. Jangan langsung di depan," kata dia.

Budi melanjutkan, pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri juga harus dilakukan di luar pemerintah. Dengan kata lain, pihak swasta langsung melakukan kesepakatan dengan produsen.

"Yang penting vaksinnya ada di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), disetujui oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan datanya harus satu dengan data pemerintah. Jangan sampai berantakan," tutur dia.

14 Januari: BPJS akan menanggung biaya perawatan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) usai vaksinasi COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang tenaga kesehatan disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) di RSUD Kota Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, BPJS akan menanggung biaya perawatan kesehatan, apabila masyarakat merasakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Namun, ia menjelaskan, hal itu hanya berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Sedangkan non JKN akan di-cover oleh negara," katanya. 

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP), khusus terkait penanggungan KIPI vaksinasi COVID-19. "Kami sekarang sedang mempersiapkan PP khusus untuk penanggungan kalau terjadi KIPI tersebut," jelasnya. 

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah mengikuti pedoman penanganan KIPI yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada komite di daerah khusus untuk menangani KIPI. "Selama ini sudah jalan, sudah ada komite daerah untuk menangani KIPI, komite nasional untuk menangani KIPI, kita akan mengikuti prosedurnya," jelas Budi.

14 Januari: Bio Farma mulai produksi 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac hari ini

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis memperlihatkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebelum proses penyuntikan menyuntikan ke tenaga kesehatan di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

PT Bio Farma memulai proses produksi bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac yang masih dalam bentuk bulk atau bahan baku hari ini. Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin tersebut telah sampai di Indonesia pada Selasa 12 Januari 2021. 

"Alhamdulillah, barusan saya dapat informasi dari teman-teman di Bandung, kami mulai proses pertama bulk vaksin ini," ujar Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma Honesti Basyir, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM, Kamis (14/1/2021). 

Honesti mengatakan, Bio Farma memiliki kapasitas produksi hampir satu juta dosis per hari. Sehingga, untuk memproduksi 15 juta dosis tersebut, Bio Farma kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari.

Apabila produksi 15 juta dosis tersebut sudah selesai, Bio Farma akan melakukan quality control terhadap vaksin. Selanjutnya, Bio Farma akan menyerahkan laporan ke BPOM. "Kemudian kita serahkan kepada Badan POM laporan untuk mendapatkan rilis," jelasnya.

Menurutnya, apabila produksi 15 juta vaksin berjalan dengan lancar, maka distribusi akan bisa dilakukan untuk program vaksinasi pada Februari 2021. 

"Seandainya ini berjalan lancar, InsyaAllah Februari, produksi pertama vaksin dari Bio Farma akan bisa didistribusikan untuk program vaksinasi," tuturnya.

Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 di Daerah Dimulai, Ikhtiar Baru Melawan Pandemik   

14 Januari: Vaksinasi COVID-19 untuk Tenaga Kesehatan DKI dimulai hari ini, jumlah vaksin masih kurang

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang dokter di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Program vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada tenaga kesehatan mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan Ibu Kota mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast dari Pemerintah Pusat dan telah registrasi ulang, hari ini.

Sementara itu untuk pencanangan tingkat provinsi akan dilakukan pada Jumat (15/1/2021) kepada 21 orang. Widyastuti mengatakan penapisan bakal dilakukan terlebih
dahulu untuk memastikan orang tersebut dapat divaksinasi atau tidak.

"Timeline sesuai tahapan dari pemerintah pusat, tanggal 13 Januari 2021 penyuntikan perdana kepada Presiden di Istana Merdeka dan di DKI Jakarta vaksinasi sudah dimulai per hari ini tanggal 14 Januari 2021," ujar dia dalam acara "Kesiapan Vaksin COVID-19 di Jakarta" yang disiarkan secara daring, Kamis (14/1/2021).

Widyastuti menyatakan bahwa Dinkes DKI Jakarta telah menerima Vaksin Sinovac dari PT Biofarma sejak 4 Januari 2021 sebanyak 39.200 vial, kemudian pada 7 Januari sebanyak 39.200 vial, dan pada 11 Januari sebanyak 41.640 vial.

Vaksin-vaksin untuk DKI Jakarta disimpan di Cold Room Gudang Vaksin Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

"Total hingga 11 Januari 2020, kami telah menerima 120.040 vial. Vaksin tersebut hanya untuk 60.000 nakes, dan jumlah tersebut masih kurang karena data nakes dan penunjang di DKI Jakarta yang tercatat sebanyak 131.000 orang, berdasarkan data SI-SDMK per tanggal 11 Januari 2021," kata dia.

14 Januari: Vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah dimulai serentak hari ini, kecuali DKI Jakarta

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksinasi COVID-19 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/1/2021). Dok. Humas Pemprov Jatim

Sejumlah kepala daerah telah mengumumkan seremoni pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana di daerahnya masing-masing. Mayoritas daerah akan mulai melaksanakan penyuntikan vaksin secara serentak pada Kamis (14/1/2021).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi prioritas akan melaksanakan kick off vaksinasi COVID-19 serentak di tujuh kota/kabupaten. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tahap pertama vaksinasi akan didahulukan untuk Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum akan menjadi orang pertama yang divaksin mewakili Pemerintah Provinsi Jabar. Vaksinasi dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni tenaga kesehatan. Sementara Ridwan Kamil hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia.

Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 11 pejabat akan mendapat kesempatan pertama vaksinasi Sinovac di RSUD Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang mulai pukul 07.00 WIB. Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pejabat lain yang akan menerima vaksinasi adalah Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Wakil Ketua DPRD Jateng, Kepala Dinkes Jateng, Direktur RSUD, perwakilan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), KH Ahyani sebagai perwakilan MUI dan Keuskupan Agung Semarang yang diwakili oleh Romo FX Sugiono Pr.

Di Jawa Timur, penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejumlah pejabat Jatim akan menerima vaksinasi tahap pertama, antara lain Wakil Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, dan Kakesdam V Brawijaya. Kabiddokes Polda Jatim, Kepala BPOM Surabaya, Dirut RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan Dirut RSAL Ramelan Surabaya. Dekan Fakultas Kedokteran Unair dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair. Ketua IDI Jatim, Ketua PPNI Jatim, dan Ketua IBI Jatim. Ketua GP Ansor Jatim, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim, Ketua Pemuda Kristen Jatim, Ketua Pemuda Hindu Jatim dan Ketua PWI Jatim.

Provinsi Banten juga dijadwalkan melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini. Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak akan menjadi orang pertama yang akan divaksin di daerah yang dipimpinnya. Kendati demikian, Wahidin akan tetap disuntik vaksin namun menunggu vaksin buatan Pfizer.

"Vaksin sudah siap, besok (saya) hadir, tapi gak boleh divaksin Sinovac yang di atas 60 tahun," kata Wahidin di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).

Launching vaksinasi akan dilakukan di Pendopo Kabupaten Tangerang yang diawali penyuntikan vaksin terhadap seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Ketua DPRD, Kapolda, Dandrem dan Kajati juga akan divaksin.

Vaksinasi tahap pertama di Banten akan diprioritaskan untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Sementara untuk daerah lain akan dilakukan pada awal Februari.

Berbeda dengan provinsi prioritas lainnya, Ibu Kota DKI Jakarta justru memundurkan jadwal vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang semulai direncanakan hari ini menjadi Jumat (15/1/2021).

"Vaksin InsyaAllah di Jakarta mulai 15 Desember 2021 pagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  kepada awak media, Rabu (13/1/2021).

Pengunduran jadwal itu, menurut Riza karena banyak tokoh yang mengusulkannya dengan alasan tengah melaksanakan puasa Senin-Kamis. Akhirnya disepakati bahwa vaksinasi di DKI Jakarta bakal berlangsung pada Jumat.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria dipastikan tidak menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sebab, keduanya sudah pernah terinfeksi virus corona.

13 Januari: Jokowi disuntik vaksin COVID-19 di Istana Kepresidenan

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPresiden Jokowi menerima vaksin COVID-19 pertama pada Rabu (13/1/2021) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Presiden Jokowi telah divaksinasi pada Rabu (13/1/2021) pagi. Vaksinasi dilakukan oleh tim dokter kepresidenan.

Berdasarkan pantauan IDN Times di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi melakukan pemeriksaan sekitar pukul 9.36 WIB. Jokowi datang mengenakan pakaian khasnya, yakni kemeja putih dan celana hitam.

Sebelum disuntik, mantan Wali Kota Solo ini dilakukan pemeriksaan kesehatan serta klarifikasi kesehatan untuk memastikan telah memenuhi persyaratan untuk divaksin.

Usai dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria, Presiden Jokowi disuntik sekitar pukul 09.43 WIB. Saat disuntik Jokowi terlihat biasa saja dan tertawa dengan tim dokter yang menyuntikkan

Setelah disuntik, Jokowi menerima kartu tanda suntik pertama. Saat ini, orang nomor satu di Republik Indonesia itu sedang menunggu 30 menit untuk menanti reaksi dari vaksin COVID-19

Baca Juga: [BREAKING] Suntik Jokowi, Dokter Abdul: Alhamdulillah Berhasil Tanpa Rasa Sakit

12 Januari: Vaksinasi untuk lansia diprediksi Maret-April 2021, tunggu vaksin AstraZeneca dan Pfizer tiba di Indonesia

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer tiba di Indonesia pada April 2021. Sehingga, vaksinasi kepada lansia bisa dilakukan pada Maret-April 2021.

"Kita harapkan kalau vaksin Pfizer dan AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret-April," kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta yang ditayangkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021). 

Kemenkes memastikan program vaksinasi COVID-19 akan dilakukan mulai besok, Rabu 13 Januari 2021. Kelompok pertama yang akan divaksin yaitu, tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.  

"Kenapa diberikan ke nakes? Karena kriterianya yang diberikan oleh orang-orang yang berisi risiko tinggi untuk terpapar, karena tenaga kerja kesehatan ini selalu terpapar pasien COVID-19," ujar Menkes. 

12 Januari: 15 juta dosis vaksin yang datang berbentuk curah

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 tahap 3 pada Selasa (12/1/2021). Vaksin tersebut datang dari Tiongkok menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Vaksin berjumlah 15 juta dosis berbentuk curah atau merupakan bahan baku untuk pembuatan vaksin. Rencananya, 15 juta bahan baku vaksin tersebut akan dioleh menjadi vaksin oleh Bio Farma.

Pantauan IDN Times di lokasi, vaksin masih dalam proses loading. Seperti sebelumnya vaksin disimpan di dalam boks pendingin atau Environtainer. Mobil trailer pun saat ini telah bersiap untuk mengangkut 15 juta bahan baku vaksin tersebut ke Laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

12 Januari: Vaksin COVID-19 tahap 3 tiba di Bandara Soekarno Hatta

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Vaksin COVID-19 tahap ketiga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun, vaksin tersebut datang kembali diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300.

11 Januari: IDI nyatakan dukungan terhadap pelaksanaan vaksinasi

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan meminta agar semua pihak berhenti berpolemik. "Mari kita dukung bersama vaksinasi persoalan covid ini bisa kita akhiri," kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, dalam konferensi pers secara daring, Senin (11/1/2021).

Dukungan tersebut diberikan karena IDI sudah memantau dan mengikuti semua proses dab prosedur vaksin Sinovac, mulai dari penelitian uji klinis sampai penilaian. "Prosedur yang dilakukan dengan profesional dan hati-hati dinyatakan bahwa vaksin Ini aman, efektif dan dinyatakan vaksin ini suci dan halal," ujarnya.

11 Januari: BPOM akhirnya keluarkan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Sinovac di Indonesia

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Sinovac pada 19 Juli 2020 tiba di Soetta dan langsung dibawa ke Bandung untuk segera mulai Uji Klinis oleh Biofarma dan FK Unpad. Dok. IDN Times/bt

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac.

"Pemberian persetujuan untuk vaksin COVID-19 Indonesia dari WHO memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency. Karena itu, pada hari ini, Senin 11 Januari 202, memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma," ujar Kepala BPOM Penny Lukito Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Penny memastikan, pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi dan sudah dirumuskan dalam rapat pleno anggota Komite Nasional Penilaian Obat, dan para ahli di bidangnya pada 10 Januari 2021.

"Hasil pemantauan keamanan dan khasiat selama 6 bulan untuk uji klinis fase 1 dan 2 dan 3 bulan pada uji klinis fase 3, secara keseluruhan menunjukkan dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan sehingga aman," imbuhnya.

3. 11 Januari: Efikasi vaksin Sinovac hasil uji klinis di Indonesia 65,3 persen

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyampaikan, vaksin CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Ltd aman digunakan. Menurut Penny, efikasi vaksin Sinovac di Indonesia 65,23 persen. 

"Efikasi sebesar 65,3 persen dari uji klinis di Bandung menunjukan harapan bahwa vaksin ini mampu menurunkan kejadian penyakit covid," ujar Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Meski demikian, Penny melanjutkan, ada efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi. Namun efek sampingnya tidak berbahaya.  "Secara keseluruhan menunjukkan Vaksin CoronaVac aman, dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang," ujarnya.

Penny menyampaikan, hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap data dukung keamanan vaksin CoronaVac COVID-19 dari uji klinis fase tiga di Indonesia, Turki, dan Brasil yang dipantau sampai tiga bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua.

Dia menyebutkan, efek samping ringan tersebut berupa efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Sedangkan efek samping berat yakni sakit kepala, gangguan kulit, atau diare. "Yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1 persen efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali," ujar Penny.

11 Januari: Pemerintah pastikan vaksinasi dimulai 13 Januari 2021

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.

"Insyaallah kita akan mulai (vaksinasi) hari Rabu dan dimulai dengan Presiden. MUI sudah berikan kabar baik, insyaallah BPOM segera menyusul," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir Youtube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021).

Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Vaksin COVID-19 di Dunia

8 Januari: MUI menyatakan vaksin Sinovac halal

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaLogo Majelis Ulama Indonesia (MUI) (IDN Times/Mui.or.id)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengumumkan vaksin COVID-19 asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, halal digunakan untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1/2021).

“Penjelasan dari auditor menyepakati bahwa vaksin COVID-19 Sinovac buatan China hukumnya suci dan halal,” kata Asrorun dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui channel YouTube MUI TV, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, Asrorun mengingatkan penggunaan vaksin bernama CoronaVac tersebut harus menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait aspek keamanannya.

“Dengan demikian fatwa MUI terkait dengan vaksin COVID-19 Sinovac dari China ini akan menunggu hasil final dari BPOM terkait aspek keamanannya,” ujar Asrorun.

8 Januari: Menkes Budi Gunadi dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK bahas pengadaan vaksin

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, keduanya hadir untuk melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin COVID-19.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," ujar Ipi saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021).

6 Januari: Jokowi menyatakan siap jadi orang pertama yang disuntik

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan kesiapannya menjadi orang pertama yang bakal disuntik vaksin COVID-19. Dia ingin menunjukkan bahwa vaksin yang bakal disuntikkan ke masyarakat benar-benar vaksin COVID-19 yang aman.

"Insyaallah minggu depan ini dimulai. Sudah dimulai (presiden) disuntik vaksin. Nanti yang pertama kali disuntik saya. Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman, karena sudah melalui uji klinis tidak hanya sekali-dua kali, sudah diuji," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).

6 Januari: Jokowi targetkan 5,8 juta vaksin dikirim ke daerah selama Januari

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memastikan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan mulai minggu depan. Proses distribusi vaksin ke berbagai daerah sudah mulai dilakukan.

"Saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, Senin kemarin. Hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah, itu baru tahapan pertama," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang dipantau secara daring, Rabu (6/1/2021).

Jokowi menargetkan 5,8 juta vaksin akan dikirim ke daerah selama Januari 2021. Selanjutnya, pada Februari, sebanyak 10.450.000 vaksin akan didistribusikan lagi.

"Bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan harus bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah, dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," kata Jokowi.

Jokowi meminta para gubernur mengecek kesiapan vaksinasi di daerahnya. "Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur," katanya.

6 Januari: Pemerintah pesan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19, ini rinciannya

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaInfografis Rencana Pengadaan Vaksin pada 2021 (IDN Times/Arief Rahmat)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah telah memesan sebanyak 329,5 juta vaksin COVID-19. Dalam rapat terbatas, Jokowi membeberkan rincian vaksin yang firm order.

"Perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang firm order dari Sinovac itu 3 juta ditambah 122.500.000, kemudian dari Novavax 50 juta, dari COVAX-GAVI 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Jumlah totalnya yang telah firm order itu 329.500.000 vaksin, hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh menteri kesehatan," ucapnya dipantau virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

6 Januari: Audit lapangan MUI terhadap aspek kehalalan vaksin Sinovac selesai

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, pada Selasa, 5 Januari 2021.

Asrorun menuturkan, selanjutnya Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syar'i atau kehalalan vaksin tersebut. Sidang Pleno dilaksanakan pascamenerima laporan, penjelasan, dan pendalaman dari tim auditor. 

"Dalam kasempatan pertama, tim auditor akan merampungkan kajiannya dan akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa," kata Asrorun Niam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

3 Januari: Distribusi vaksin Sinovac ke daerah dimulai

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin Sinovac tiba di Bio Farma, Bandung, Senin (7/12/2020). Dokumen BPMI

 PT Bio Farma mulai mendistribusikan 3 juta dosis vaksin CoronaVac ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Vaksin jadi yang diimpor dari perusahaan farmasi Sinovac Biotech, Tiongkok itu tetap didistribusikan meski belum mengantongi izin edar penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

"Mulai hari ini vaksin akan didistribusikan ke 34 provinsi," kata Juru bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu (3/1/2021).

Bambang memastikan, vaksin tersebut baru diberikan kepada warga setelah ada izin BPOM. Ia juga menepis pemberitaan yang menyebut vaksin COVID-19 yang disuntik ke publik masih berstatus uji klinis. 

"Pemberitaan yang menyebut bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trial sebagaimana yang tertulis pada kemasan vaksin adalah tidak benar. Vaksin yang saat ini sudah ada di Bio Farma dan akan digunakan adalah vaksin yang telah mendapat izin penggunaan dari BPOM," ujar Bambang.

Ia menambahkan, kemasan vaksin yang nantinya didistribusikan untuk publik berbeda dari vaksin proses uji klinis. Vaksin yang digunakan dalam tahap uji klinis menggunakan kemasan "prefilled syringe" (PFS). "Di dalam kemasan itu, jarum suntik dan vaksin ada dalam satu kemasan," kata dia lagi. 

Sementara, vaksin yang disuntik ke publik akan dikemas dalam bentuk vial dan dosis tunggal. "Sudah pasti tidak ada penandaan di kemasannya only for clinical trial," kata dia lagi menegaskan. 

2 Januari: Pemerintah siapkan 30 ribu vaksinator untuk vaksinasi COVID-19 tahap I

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan vaksinator yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap I di 34 Provinsi.

"Kita sudah melakukan pelatihan untuk Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). Sudah ada 30.000 tenaga vaksinator yang tersebar di seluruh Fasyankes baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang ada di 34 Provinsi," kata Nadia kepada IDN Times, Sabtu (2/1/2021).

Baca Juga: [LINIMASA-5] Perkembangan Terkini Pandemik COVID-19 di Indonesia

Topic:

  • Sunariyah
  • Anata Siregar
  • Dwifantya Aquina
  • Dwi Agustiar
  • Satria Permana
  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya