Polisi dan Mendagri Diminta Turun Tangan soal Kerumunan oleh Elite NTT
Pertemuan Gubenur NTT dan kepala daerah timbulkan kerumunan (Screenshot video viral)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pertemuan yang digelar Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pemerintah daerah se-NTT yang memicu terjadinya kerumunan di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, pada Jumat 27 Agustus lalu, menjadi sorotan banyak pihak.
Sosiolog Universitas Nusa Cendana (Uncen) Kupang Lasarus Jehamat meminta aparat kepolisian memeriksa Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, terkait kerumunan warga di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di NTT.
"Kepolisian di NTT harus melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur NTT maupun panitia penyelenggara kegiatan itu, karena kegiatan yang diikuti banyak peserta itu diduga sudah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19," kata Lasarus Jehamat di Kupang, dikutip dari ANTARA, Minggu (29/8/2021).
Baca Juga: Tokoh Agama Minta Gubernur NTT Beri Penjelasan soal Kerumunan di Semau
1. Elite telah memberi contoh salah dalam penerapan PPKM
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor B. Laiskodat (ANTARA FOTO/Dokumentasi Pemprov NTT)Kerumunan itu terjadi saat acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT, di Desa Otan, tepatnya di pantai wisata Otan, Kecamatan Semau.
Menurut Lasarus, para pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana menaati protokol kesehatan dalam masa pandemik COVID-19.
"Tidak heran apabila muncul pembangkangan sosial oleh masyarakat apabila ada kegiatan serupa dalam masa pandemi ini dilakukan masyarakat, karena para elite telah memberikan contoh yang salah dalam menerapkan aturan prokes di tengah pemberlakuan PPKM," ujarnya.
2. Pemerintah dinilai selalu mengedukasi tapi tidak menerapkan apa yang diajarkan
InstagramLasarus mengatakan, para pejabat sedang menari-nari di tengah pandemik dan membuktikan bahwa aturan PPKM tidak berlaku bagi pejabat, tetapi hanya berlaku bagi masyarakat kecil.
Menurut dia, kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Pulau Semau itu sebagai bukti pemerintah sedang mengajarkan sesuatu yang keliru kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan yang tidak sempurna, seperti terjadinya kerumunan dan menggunakan masker hanya menutup dagu.
"Pemerintah selalu mengedukasi memakai masker dan tidak membuat kerumunan dan menjaga jarak, tetapi faktanya para elite pejabat yang melanggar aturan ini," katanya.
3. Mendagri diminta segera tegur para pejabat NTT
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)Dia mengatakan, dampak sosial kegiatan kerumunan di Pulau Semau itu sangat besar, karena memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat NTT tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Menurut Lasarus, Menteri Dalam Negeri perlu segera memberikan teguran terhadap para pejabat di NTT yang menggelar kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan itu.
Baca Juga: Viral, Pertemuan Gubernur NTT dan Kepala Daerah Timbulkan Kerumunan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
