Survei LIPI: Mayoritas Publik Setuju Ormas Radikal Ditertibkan
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mayoritas publik di sembilan provinsi di Indonesia ternyata setuju organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menggunakan kekerasan ditertibkan oleh negara.
Tidak hanya itu, publik juga setuju penganut aliran sesat diberi tindakan keras. Terkait presiden, mayoritas publik hanya menerima presiden yang seagama dengan dirinya. Yang mencengangkan, masih ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang setuju Indonesia dukung organisasi teroris ISIS.
Baca Juga: Intoleransi Semakin Marak, Ini Usulan Generasi Millennials kepada Pemerintah
1. Sebanyak 67 persen responden setuju ormas menggunakan kekerasan ditertibkan negara
ANTARA FOTO/Rony MuharrmanKoordinator tim penelitian LIPI Cahyo Pamungkas, dalam Seminar Akhir Kegiatan Penelitian: Studi terhadap Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia, menyatakan, berdasarkan penelitian sebanyak 67 persen responden setuju ormas menggunakan kekerasan ditertibkan negara.
Penelitian ini, kata Cahyo, dilakukan di sembilan provinsi paling intoleran 2012-2017, versi indeks intoleransi Setara Institute, Wahid Foundation, dan Komnas HAM.
2. Mayoritas publik setuju Pancasila dan tindakan keras terhadap penganut aliran sesat
Berbagai sumberHasil penelitian juga memperlihatkan, mayoritas responden setuju tindakan keras terhadap penganut aliran sesat.
"Mayoritas responden juga setuju Pancasila ideologi paling tepat untuk Indonesia," jelas Cahyo.
Editor’s picks
3. Masih ada publik yang setuju Indonesia dukung ISIS
ANTARA FOTO/Rony MuharrmanDalam penelitian itu LIPI juga menyodorkan pertanyaan, apakah responden setuju bahwa Indonesia mendukung organisasi terlarang ISIS. Hasilnya, masih ada lima persen responden yang menyatakan setuju.
Sementara itu dari sisi intoleransi, LIPI memunculkan pertanyaan antara lain terkait kesediaan responden menerima pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.
Hasilnya meski mayoritas publik menyatakan bersedia atas hal itu, namun ada juga responden yang menolak pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.
Mayoritas publik juga hanya menerima presiden yang seagama dengannya.
4. Survei digelar di sembilan provinsi
PixabaySurvei digelar di sembilan provinsi yang dianggap intoleran antara lain Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap 1.800 responden, dari total penduduk sembilan provinsi yang berjumlah 116.034.389 jiwa.
Penelitian dilakukan melalui metode multistage random sampling dan margin of error 2,4 persen.
Baca Juga: Survei LSI: Demokrasi Bisa Mundur Karena Korupsi dan Intoleransi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
