Comscore Tracker

5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet Jokowi

Mungkinkah Moeldoko di-reshuffle?

Jakarta, IDN Times - Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kini kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, bukan lagi masalah kudeta Partai Demokrat, melainkan disebut-sebut menjadi salah satu kandidat menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Kendati begitu, keputusan Moeldoko di-reshuffle atau tidak dari kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, banyak pihak menilai mantan Panglima TNI itu berpotensi terkena reshuffle. Lalu, apa alasan Moeldoko bisa menjadi kandidat kuat yang diganti oleh Presiden?

Baca Juga: CSIS: Moeldoko Sosok Paling Kuat Di-reshuffle

1. Melakukan kudeta partai yang dinilai tindakan tidak pantas dilakukan seorang menteri

5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet JokowiMoeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)

Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, salah satu hal yang bisa membuat Moeldoko bisa di-reshuffle dari kabinet adalah isu kudeta Partai Demokrat. Menurut Ujang, sebagai Kepala Staf Kepresidenan tak elok melakukan tindakan kudeta seperti itu.

"Kudeta itu kan ilegal. Tak sesuai ketentuan UU dan lain-lain. Masa iya, pejabat negara menabrak aturan yang ada. Tindakan kudeta itu sama aja mengajari masyarakat untuk mengambil milik orang dengan cara tidak sah," ujar Ujang saat dihubungi IDN Times, Senin (19/4/2021).

2. Kinerja Moeldoko dinilai biasa-biasa saja, tak ada gebrakan

5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet JokowiKepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Selain itu, Ujang menilai, selama menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tidak memiliki gebrakan hebat. Bahkan, kinerjanya dianggap biasa-biasa saja.

"Kinerjanya juga biasa-biasa saja. Tak mampu mengorkestrakan lembaga-lembaga negara. Soal konflik agraria saja macet di atas meja kerjanya," jelas Ujang.

3. Terlibat dualisme kepemimpinan Demokrat memicu penilaian negatif dari masyarakat

5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet JokowiMoeldoko (tengah) di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad

Senada dengan Ujang, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, Moeldoko memang bisa saja jadi kandidat menteri yang di-reshuffle karena terlibat dalam polemik Partai Demokrat.

Menurut Adi, keterlibatan Moeldoko dalam dualisme kepemimpinan Partai Demokrat akhirnya dinilai negatif oleh masyarakat.

"Sejumlah pihak desak Presiden ganti Moeldoko karena soal dualisme Demokrat, bukan kinerja. Itu aja yang ramai," tutur Adi kepada IDN Times, Senin (19/4/2021).

4. Kinerja Moeldoko tak disorot gegara terlibat dualisme kepemimpinan Partai Demokrat

5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet JokowiKepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Dok. KSP)

Terkait kinerja Moeldoko, Adi mengatakan, sejauh ini KSP masih tetap efektif menjadi corong Istana.

"Sejauh ini tak ada masalah tentang kinerja Moeldoko. KSP masih efektif jadi corong Istana. Tapi sekali lagi, karena soal dualisme Demokrat, soal kinerja Moeldoko diabaikan, yang disorot terkait itu saja," terang Adi.

5. Dianggap telah melanggar etika birokrasi karena terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet JokowiMoledoko bertemu dengan Sri Sultan HB X di Kraton Jogjakarta, Jumat (2/10/2020) (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, reshuffle kabinet memang hak presiden. Namun, tindakan kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko dianggap telah melanggar etika birokrasi.

"Namun, jika merujuk keterlibatannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat, di mana telah melanggar etika birokrasi dan pejabat tinggi negara, maka sangat layak untuk di-reshuffle," ujar Herman kepada IDN Times, Senin (19/4/2021).

Baca Juga: Survei: Publik Lebih Pilih AHY Ketimbang Moeldoko pada Pilpres 2024

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya