8 Kepala Daerahnya Ditangkap KPK, PDIP: Itu Tanggung Jawab Individu
Instagram/@kangsunjaya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah. Kali ini, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menjadi sasaran lembaga antikorupsi itu, yang diduga menerima uang suap.
Sunjaya merupakan deretena kepala daerah dari PDIP. Sebelumnya, beberapa kepala daerah dari PDIP juga terjerat kasus korupsi baru-baru ini, di antaranya Bupati Purbalingga Tasdi, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
Lantas, bagaimana tanggapan dari partainya perihal penangkapan kadernya yang diduga terlibat korupsi?
Baca Juga: Bupati Cirebon Purnawirawan TNI & Pernah Diproses Pengadilan Militer
1. Kader PDIP melanggar hukum dianggap tanggung jawab pribadi
IDN Times/Teatrika PutriPolitikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sesuai pakta integritas partainya, apabila ada kader terjerat kasus hukum, maka mereka langsung diberhentikan dari partai. Menurutnya, kader yang terjerat kasus hukum tidak ada kaitan dengan partai, karena itu adalah tanggung jawab individu.
"Yang bersangkutan tidak ada kaitan ke partai dan tidak ada pendampingan hukum maupun pembelaan dari partai, karena itu murni perbuatan individu," kata Masinton di Gedung DPR RI, Kamis (25/10).
2. Partai sudah sering mengingatkan kader agar tidak korupsi
Editor’s picks
IDN Times/Teatrika PutriMasinton menjelaskan partai sudah sering mengingatkan agar kader tidak melanggar hukum, termasuk korupsi, dan sudah diingatkan juga untuk tidak menyalahgunakan jabatan mereka. Apabila mereka melanggar, hal itu menjadi tanggung jawab individu.
"Kalau ada masalah hukum ditanggung pribadi. Nah, tugas partai adalah memberikan panduan arahan agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum," ungkap dia.
3. PDIP akan lakukan pembenahan sistem partai
IDN Times/Helmi ShemiKe depan, kata Masinton, partai akan melakukan pembenahan kepada setiap kader. Karena perbuatan individu, menurut dia, partai sulit mengontrolnya.
"Perbuatan individu ini kan partai gak bisa melakukan kontrol ya terhadap kadernya day to day. Paling tidak panduan arahan organisasi partai jelas untuk tidak korupsi," kata dia.
Kira-kira cara apa ya supaya parpol bisa mengontrol kadernya agar tidak korupsi? Kamu punya ide guys?
Baca Juga: Harta Kekayaan Bupati Cirebon Mencapai Rp17,6 Miliar
Berita Terkini Lainnya
