Ancaman Reshuffle Kabinet Jokowi, Keseriusan atau Gimmick Politik?

2. Jadwal sidang kabinet tidak mendadak dan memang dijadwalkan internal

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menuturkan sedari awal sidang tersebut terjadwal memang untuk internal, sehingga tidak disiarkan ke publik arahan dari Jokowi itu. Sehingga, video baru dipublikasikan 10 hari kemudian setelah melalui beberapa pertimbangan.

"Memang internal (agenda sidang kabinet paripurna)," ujar Heru saat dikonfirmasi IDN Times, Senin (29/6).

Lalu, apakah sidang kabinet paripurna itu digelar mendadak oleh pihak Istana?

Menteri Sosial Jualiari Batubara menyebut bahwa agenda sidang kabinet paripurna memang sudah diberitahu jauh-jauh hari, sehingga bukan agenda yang mendadak.

"Memang sudah dijadwalkan," kata Juliari saat dihubungi IDN Times, Senin (29/6).

3. Dalam sidang kabinet paripurna, Gubernur BI sempat terlambat hadir

Youtube/Sekretariat Presiden

Dalam unggahan video sidang kabinet paripurna tersebut, ada hal yang menjadi sorotan publik. Di awal video yang berdurasi 10 menit itu, terlihat sidang kabinet paripurna belum juga dimulai padahal Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tiba di ruangan. Sidang kabinet paripurna sendiri dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB.

Di dalam cuplikan video tesebut, sebelum sidang kabinet dimulai, terlihat sebuah kursi yang masih kosong. Tak berapa lama, Gubernur Bank Indonesia Perry Wijayanto terlihat baru tiba dan langsung memasuki ruangan, kemudian segera menduduki kursi yang telah disiapkan untuknya. Setelah kedatangan Perry, Jokowi langsung berdiri dari kursinya dan menuju mimbar yang telah disediakan untuk memberikan arahan.

Hingga saat ini, IDN Times sudah mencoba mengonfirmasi pihak Departemen Komunikasi Bank Indonesia tentang alasan keterlambatan Perry saat sidang kabinet paripurna, namun belum mendapatkan jawaban.

Sementara, Kepala Staf Kepresiden Moeldoko saat dikonfirmasi enggan menjawab perihal keterlambatan Perry di dalam sidang kabinet. Menurutnya, itu hanya permasalahan teknis saja.

"Itu tidak terlalu substantif sih. Itu hanya teknis saja," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Rabu (29/6).

Selain itu, Deputi Bidang Protokol, Media, dan Pers Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, tidak menjawab saat dikonfirmasi terkait keterlambatan Perry yang menyebabkan sidang kabinet paripurna menjadi molor. IDN Times mencoba menghubungi lewat sambungan telepon dan pesan singkat, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban.

Tak hanya Bey, IDN Times juga sudah mengonfirmasi kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengenai keterlambatan Perry, namun ia juga belum menjawab.

4. Hanya waktu yang bisa menentukan apakah ancaman Jokowi hanya gimmick atau keseriusan

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Ancaman reshuffle yang dilayangkan Jokowi itu tentu membuat gaduh Tanah Air. Publik pun bertanya-tanya apakah benar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet ataukah hanya gertakan semata?

Direktur Eksekutif  Indonesia Politican Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa perkataan Jokowi hanya berupa ancaman atau tindakan, bisa dilihat ke depannya. Menurut dia, bisa saja pernyataan Jokowi itu hanya gimmick atau retorika saja agar kembali membuat masyarakat percaya kepada pemerintah.

"Bisa sedang retorik atau gimmick, bisa sedang serius. Jawabannya nanti ke depan. Jika ada reshuffle, artinya Jokowi benar-benar marah. Tapi kalau tidak ada reshuffle, itu artinya sedang melakukan retorika atau pencitraan. Jadi hanya waktu yang akan bisa menjawab," ujar Ujang saat dihubungi IDN Times, Senin (29/6).

Melihat ancaman yang dilayangkan oleh Jokowi itu, Ujang pun memprediksi akan ada beberapa menteri yang akan diganti. Seperti Menteri Sosial Juliari Batubata, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Ketika Menteri Sosial terkait bansos bermasalah di lapangan, terkait data penerimanya, lalu  Menteri Tenaga Kerja karena banyak PHK, apa solusinya menangani PHK ini. Banyak orang susah, apa yang dia lakukan," tutur Ujang.

Untuk Mendikbud sendiri, Ujang menuturkan harus ada beberapa evaluasi yang dilakukan. Menurutnya, masyarakat pernah memiliki harapan besar dengan adanya menteri muda di kabinet, namun karakter leadership dari Nadiem dinilainya tak keluar hingga kini.

"Banyak yang dievaluasi dari Nadiem itu. Banyak tuntutan dari rektor untuk mundur. Terakhir tim ekonomi, bagaimana pun tergantung Pak Jokowi untuk reshuffle, dia katakan ekonomi goncang ini harus diperbaiki," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Ancam Reshuffle, Ini 5 Ucapan Menterinya yang Kontroversial

5. Moeldoko sebut ancaman Jokowi adalah peringatan keras bagi menteri kabinet

Dok. Kantor Staf Presiden

Mengenai ancaman Jokowi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa peringatan diberikan Jokowi agar para menterinya tidak bekerja seperti biasa dan harus ada terobosan. Sebab, Jokowi juga sudah sering memperingatkan agar bekerja dengan terobosan baru namun kinerja menterinya tetap tak sesuai harapan.

"Presiden beberapa kali katakan ini dan masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau, maka penekanan saat ini lebih keras," ujar Moeldoko di Gedung Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Moeldoko menyampaikan para menteri dan kepala lembaga harus memiliki pandangan dan semangat yang sama dalam mengatasi COVID-19. Adanya teguran yang diberikan Jokowi kemarin,  orang nomor satu di Indonesia itu pun merasa kinerja para pembantunya masih biasa-biasa saja.

"Untuk itu diingatkan, ini peringatan ke sekian kali. Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa," katanya.

"Agar persoalan COVID pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya ada sektor yang masih lemah," tutur Moeldoko.

6. Kementerian-kementerian yang disoroti Jokowi saat sidang kabinet paripurna

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Dalam arahannya itu, Jokowi sempat menyoroti beberapa kementerian dalam penanganan COVID-19. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian yang berada di bidang ekonomi.

Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh Mantan Wali Kota Solo ini soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan sudah disiapkan Rp 75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tuturnya.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah lumayan, tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, bidang ekonomi juga disinggung oleh Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM. 

"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi lagi.

7. Arahan lengkap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Pada video berdurasi 10.21 itu, Jokowi terlihat cukup geram saat menegur para menterinya. Beberapa kali nadanya meninggi saat membahas tentang kinerja menterinya yang belum memuaskannya itu. Berikut arahan lengkap Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna pada Kamis 18 Juni 2020 lalu.

Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum Wr Wb

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Budaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, para Menko, para menteri. Yang saya hormati, seluruh ketua dan pimpinan lembaga-lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu per satu.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong garis bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama, ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati, OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) terakhir sehari dua hari lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dua terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen minus. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama, kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan anggap ini normal. Bahaya sekali kita.

Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Lha kalau saya lihat, bapak, ibu, saudara-saudara masih ada yang lihat ini sebagai sebuah ini masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary.

Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya.

Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya adalah harus suasana krisis, jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Mestinya suasana itu ada semuanya, jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya.

Kalau perlu, kebijakan Perppu ya, Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres ya Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri, keluarkan, untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan, suasana ini krisis.

Yang kedua, saya perlu ingatkan, belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat.

Sekali lagi, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya.

Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan. Itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat, ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan, dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi.

Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp70-an triliun seperti ini.

Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meski pun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen.

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa, berbahaya sekali.

Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas kepada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit se-rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Extraordinary.

Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin Perppu kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi tolong, ini betul-betul dirasakan kita semuanya jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary betul-betul harus kita lakukan dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah pemerintahan, akan saya buka.

Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang, suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah (angkat tangan). Artinya, tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mau mengerti, memahami, apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis.

Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Baca Juga: Pengamat: Kalau Gak Ada Reshuffle, Marahnya Jokowi Cuma Gimmick!