Andi Mallarangeng Sindir Moeldoko: Begal Partai Politik

SBY sedih dengan situasi di internal Demokrat saat ini

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyindir Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai begal partai politik. Sebab, Moeldoko sendiri dituding melakukan kudeta untuk mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat.

"Ya sedih juga, ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar menjadi begal politik, begal partai. Mau-maunya jenderal bintang empat melakukan hal seperti ini," kata Andi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

1. Andi sindir Moeldoko berusaha ambil alih partai dengan uang dan bersekongkol

Andi Mallarangeng Sindir Moeldoko: Begal Partai PolitikKepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Andi mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono sempat sedih dengan situasi yang terjadi di internal partai politiknya. Karena, SBY merasa selama berkuasa 10 tahun, tidak pernah menganggu partai orang lain.

"Tiba-tiba, sekarang ini ada elemen kekuasaan yang berada di lingkaran dalam Presiden, berusaha mengambil alih partai orang lain. Dengan kekuasan dan uang bersekongkol dengan beberapa mantan dan kader yang tidak jelas laku, kemudian membuat Kongres Luar Biasa abal-abal," ujar Andi.

Baca Juga: Jika Partai Demokrat Gabung Pemerintah, Demokrasi Bisa Rusak

2. Moeldoko disebut kacang lupa pada kulitnya

Andi Mallarangeng Sindir Moeldoko: Begal Partai PolitikKepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurutnya, KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu tidak sesuai dengan AD/ART. Meski SBY sedih, lanjut Andi, mantan Presiden ke-6 RI itu tetap menerima kenyataan dan menyebut menyesal telah mengangkat Moeldoko sebagai Panglima TNI.

"Walau tadi malam beliau (SBY) mengatakan sebenarnya merasa bersalah juga, terkait orang semacam Moeldoko ini. Dulu, zaman Pak SBY sempat diberi jabatan sampai Panglima TNI. Cuma, memang ya kata orang Jawa, ada kacang lupa lanjaran," tutur Andi.

3. Demokrat percayakan integritas Kemenkumham jika KLB mendaftarkan kepengurusan baru

Andi Mallarangeng Sindir Moeldoko: Begal Partai PolitikKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Saat ini, lanjut Andi, Partai Demokrat hanya menunggu pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan keputusan apabila KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat itu mendaftarkan kepengurusan baru. Sebab, hingga kini nama AHY masih tertulis sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya sih, masih percaya teman-teman di Kemenkum HAM, termasuk Menteri Yasonna bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih apakah syarat-syarat untuk melakukan KLB telah dipenuhi sesuai AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini," katanya.

"Nah, kalau itu tidak memenuhi syarat, seharusnya ditolak pendaftarannya dan biarlah mereka menjadi gerombolan hantu blao yang tidak memiliki keabsahan jelas," lanjut Andi lagi.

4. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

Andi Mallarangeng Sindir Moeldoko: Begal Partai PolitikKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat)

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Lalu, isu nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan yang muncul dari para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan Moeldoko menjadi ketua umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi hasil KLB yang mengangkatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono gerah, sehingga mereka buka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut KLB yang dilakukan di Sumatera Utara adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri disini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader pemilik hak suara sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, demokrasi, dan telah disahkan oleh negara, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, dia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatera Utara kemarin adalah kegiatan ilegal. Dia juga menilai tindakan menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan apa yang dia (Moeldoko) sampaikan selama ini dipungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Dia menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

"Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah," ujar SBY.

Baca Juga: Usai KLB Sumut, Nasib Partai Demokrat Ada di Kemenkum HAM

Topik:

  • Satria Permana

Berita Terkini Lainnya