Comscore Tracker

BEM SI Aksi Bela 56 Pegawai KPK, Faldo: Ini Kepentingan Siapa?

Faldo sebut kritik akan dijawab dengan tanggung jawab

Jakarta, IDN Times - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) memberikan ultimatum terbuka kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo melalui akun Instagramnya, @bemsi.

Ultimatum yang diberi waktu 3x24 jam itu meminta Jokowi mengambil langkah terkait pemecatan 56 pegawai KPK karena tidak lolos TWK. Apabila tak ada respons, mereka mengancam akan turun ke jalan.

Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Faldo Maldini, menyarankan agar aksi tidak dilakukan karena nantinya ada kerumunan. Dia menyebut saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah terkendali dan membaik.

“Yang ingin berkerumun, berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya. Tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Jadi, ini kepentingan siapa?” ujar Faldo kepada IDN Times, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Polisi Siapkan Petugas Berbaju APD saat Demo BEM SI di KPK 

1. Faldo sebut kritik akan dijawab dengan tanggung jawab

BEM SI Aksi Bela 56 Pegawai KPK, Faldo: Ini Kepentingan Siapa?Instagram/@faldomaldini

Kendati begitu, Faldo mengatakan, pemerintah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mengkritik. Menurutnya, kritik tersebut akan dijawab dengan tanggung jawab.

“Kritis dan kritik ya silakan saja, bahkan harus. Semua akan dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab,” kata Faldo.

2. Faldo minta BEM SI menahan diri tak melakukan aksi

BEM SI Aksi Bela 56 Pegawai KPK, Faldo: Ini Kepentingan Siapa?Instagram/@faldomaldini

Dia pun meminta kepada BEM SI untuk menahan diri, tidak melakukan aksi di tengah pandemik. Hal ini agar tidak membuat kasus COVID-19 melonjak lagi.

“Kami memohon untuk menahan diri. Kita ingin keluar dari pandemik. Vaksinasi digenjot terus, tahun ini sudah cukup amunisi kita buat mencapai target. Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak diantisipasi terus. Jadi sekali lagi, kami harap semuanya menjaga,” jelas dia.

3. BEM SI ancam lakukan aksi turun ke jalan

BEM SI Aksi Bela 56 Pegawai KPK, Faldo: Ini Kepentingan Siapa?Aksi BEM SI di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Dalam ultimatum yang dikeluarkan BEM SI itu disebutkan, pemecatan terhadap 56 pegawai KPK karena tidak lolos TWK, tidak adil. 

"Mereka dipecat dengan tuduhan anti-Pancasila dari TWK yang cacat. Janggal sekali Pak, bukankah mereka sudah bertahun-tahun mengabdi membela hak rakyat dan negara dengan melakukan perlawanan terhadap para maling negara. Masih kah dianggap anti-Pancasila?" demikian bunyi petikan ultimatum terbuka, 23 September 2021.

Selain itu, BEM SI dan Gasak meminta agar Presiden Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang dipecat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar mengatakan, pemberian ultimatum terbuka kepada presiden ini untuk mencari keadilan dan menjaga integritas KPK.

"Dengan ultimatum ini kita mau Jokowi bertindak sesuai yang dijanjikan, dan kita juga ingin integritas KPK tetap terjaga," kata Nofrian pada IDN Times, Jumat (2/9/2021).

Nofrian berharap Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menguatkan KPK.

"Harapannya ada tindakan dan itikad baik dari Jokowi untuk nepatin apa yang sudah di janjikan, karena waktu itu dia yang bilang mau menguatkan KPK tapi kok malah dipecat karena TWK," kata Nofrian.

Nofrian menegaskan, jika Presiden Joko Widodo tidak bertindak, Aliansi BEM bersama dengan masyarakat akan turun kejalan untuk menyuarakan masalah KPK.

"Seperti di ultimatum, 3x24 jam kalau kita tidak dapat respons, Jokowi gak bertindak, kami akan turun ke jalan pada tanggal 27 September," tegas Nofrian.

Selain itu, Nofrian juga menegaskan, apabila rencana untuk turun ke jalan terjadi, mereka akan mengirimkan sekitar seribu sampai dua ribu massa, namun tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kita akan turun sekitar 1.000 sampai 2.000 orang, kita juga tetap menjalankan prokes (protokol kesehatan)," kata Nofrian.

Baca Juga: Pimpinan KPK Dicecar Komnas HAM soal Isu Ada Taliban di KPK

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya