BEM SI Demo soal KPK, Istana: Presiden Jokowi Hormati Ketatanegaraan
Presiden Joko "Jokowi" Widodo. (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman, menanggapi aksi yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pemerintah membuka pintu lebar terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa.
Namun, ia menegaskan, Presiden Jokowi menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK dan apa yang diputuskan oleh MA tentang persoalan yang terjadi di KPK. Karena presiden juga mengetahui bahwa KPK itu adalah lembaga independen," kata Fadjroel di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).
1. Fadjroel sebut kritik mahasiswa bagian dari demokrasi
IDN Times/Teatrika Handiko PutriFajdroel mengaku bersyukur lantaran para mahasiswa masih mau menyampaikan aspirasinya. Dia mengatakan kritik adalah bagian dari demokrasi.
"Kita tentu bersyukur ya bahwa kritik itu tetap tumbuh di dalam masyarakat Indonesia karena Presiden Joko Widodo mengatakan tanpa kritik maka demokrasi kita tidak akan bisa berkembang," tuturnya.
Baca Juga: BEM SI Tuntut Ketua KPK Firli Bahuri Mundur dan Jokowi Tanggung Jawab
2. BEM SI meminta Jokowi mengambil tindakan terkait pemecatan 56 pegawai KPK
Aksi BEM SI di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)Sebelumnya, Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) memberi ultimatum terbuka kepada Presiden Jokowi Widodo melalui akun Instagramnya, @bemsi. Ultimatum yang diberi waktu 3x24 jam itu meminta Jokowi mengambil langkah terkait pemecatan 56 pegawai KPK karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
BEM SI menilai pemecatan terhadap 56 pegawai KPK karena tidak lolos TWK untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak adil.
Apabila tak ada respons dari Jokowi, mereka menyatakan akan turun ke jalan. Aksi pertama BEM SI telah dilakukan pada Senin (27/9/2021) di Gedung KPK, Jakarta.
Editor’s picks
"Mereka dipecat dengan tuduhan anti-Pancasila dari TWK yang cacat. Janggal sekali Pak, bukankah mereka sudah bertahun-tahun mengabdi membela hak rakyat dan negara dengan melakukan perlawanan terhadap para maling negara. Masih kah dianggap anti-Pancasila?" demikian bunyi petikan ultimatum terbuka, 23 September 2021.
Selain itu, BEM SI dan Gasak meminta agar Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang dipecat sebagai ASN. Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar, mengatakan pemberian ultimatum terbuka kepada presiden ini untuk mencari keadilan dan menjaga integritas KPK.
"Dengan ultimatum ini kita mau Jokowi bertindak sesuai yang dijanjikan, dan kita juga ingin integritas KPK tetap terjaga," kata Nofrian kepada IDN Times, Jumat (2/9/2021).
Nofrian berharap Jokowi menepati janjinya untuk menguatkan KPK.
"Harapannya ada tindakan dan itikad baik dari Jokowi untuk nepatin apa yang sudah di janjikan, karena waktu itu dia yang bilang mau menguatkan KPK, tapi kok malah dipecat karena TWK," kata Nofrian.
3. BEM SI tuntut Ketua KPK Firli Bahuri mundur
Aksi BEM SI di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)Dalam aksinya Senin lalu, massa yang tergabung dari berbagai universitas di Indonesia ini membawa spanduk dan poster orasi, bendera Merah Putih dan organisasi. Beberapa orang tampak bergantian menyampaikan orasi di mobil komando.
Salah satunya, mereka mendesak Komjen (Pol) Firli Bahuri mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK.
"Pecat, pecat, pecat si (Ketua KPK) Firli, pecat si Firli sekarang juga," teriak massa yang dipandu dari mobil komando.
Untuk mengamankan aksi massa ini, aparat mengerahkan hingga 600 personel gabungan di lokasi. Bahkan, petugas memakai alat pelindung diri (APD) disiagakan di lokasi.
"Jangan sampai nanti kalster (penularan virus corona) di sini, kita siap dengan personel yang ber-APD. Itu pun kalau terpaksa kira gunakan, mengingat ini masa pandemi," ujar Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto.
Baca Juga: KPK Didemo Massa BEM SI, Firli Bahuri Malah Terbang ke Jambi
Berita Terkini Lainnya
