Benny Wenda Deklarasi Jadi Presiden Papua Barat, MPR: Tindakan Makar
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo merespons, deklarasi pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua yang dilakukan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.
"Apa yang dilakukan oleh pihak ULMWP dengan mendeklarasikan wilayah kesatuan NKRI dan menjadikan Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap NKRI," kata Bambang dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (3/12/2020).
1. MPR mengecam keras klaim yang dilakukan ULMWP
Facebook/@bennywendaAtas deklarasi yang dilakukan Benny Wenda tersebut, Bambang mengecam keras pernyataanya. Menurut dia, klaim yang dilakukan Benny tak pantas, terlebih dia merupakan warga negara asing.
"Atas nama pimpinan MPR RI menyatakan mengecam keras deklarasi yang dilakukan Benny Wenda seorang warga negara asing yang melakukan tindakan makar dengan mengatasnamakan masyarakat Papua Barat," ujar pria yang kerap disapa Bamsoet itu.
Baca Juga: Media Asing Soroti Deklarasi Benny Wenda Bentuk Pemerintahan di Papua
2. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas dan terukur, termasuk melalui langkah diplomatik
Editor’s picks
IDN Times/Teatrika Handiko PutriMPR selanjutnya mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk melalui langkah-langkah diplomatik. Langkah tersebut, lanjut Bamsoet, perlu diambil pemerintah guna menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan NKRI.
"Mendorong segenap pemangku kepentingan termasuk Pemda untuk meneguhkan tekad dan menyatukan langkah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, serta tidak terpengaruh provokasi oleh yang merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI," tutur politis berusia 58 tahun itu.
3. Pemerintah diminta bisa menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku
IDN Times/Irfan fathurohmanBamsoet juga menyampaikan, pemerintah harus tegas menegakan hukum terhadap para pelaku makar. Hal itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
"Langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tegas menegakan hukum, karena bukan saja ada niat, tapi sudah tindakan sebagaimana dasar negara Indonesia," tukas dia.
Baca Juga: Tentang Deklarasi Benny Wenda, Polri: Itu Provokasi dan Propaganda
Berita Terkini Lainnya
