Bertemu Tokoh Pendukung Jokowi di Istana, Ketum PAN Bahas Pemilu 2019
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Dalam pelantikan tersebut, sejumlah politikus perwakilan partai politik pengusung kedua gubernur itu pun ikut hadir.
Saat mengikuti kontestasi Pilkada, Murad dan Barnabas diusung tujuh partai yakni PDIP, PAN, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI, dan PPP. Dari perwakilan partai politik, hadir dalam pelantikan yaitu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung.
Usai pelantikan, Hasto, Surya Paloh, dan Zulkifli diajak berbincang-bincang dengan Jokowi di sebuah meja bundar. Di dekat meja terdapat sebuah bilik yang membuat susah untuk melihat apa yang mereka bicarakan dan lakukan.
Lalu, apa pembahasan mereka dengan Jokowi?
Baca Juga: Banyak Petugas KPPS Meninggal Dunia, Perlu Dilakukan Evaluasi Pemilu
1. Zulkifli mengakui pertemuannya dengan Jokowi membahas Pemilu 2019
IDN Times/Ilyas Listianto MujibUsai bertemu Jokowi, Zulkifli mengatakan, pertemuannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya dalam rangka silaturahmi. Tetapi, ia mengaku pembahasan dengan Jokowi tidak lepas dari Pemilu 2019.
"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan, habis energi," kata Zulkifli di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
2. Obrolan Zulkifli, Surya Paloh, dan Pramono membahas tentang revisi UU Pemilu
IDN Times/Teatrika Handiko PutriEditor’s picks
Sesaat jelang acara pelantikan dimulai, Surya Paloh dan Zulkifli tampak seperti memperdebatkan sesuatu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga ikut nimbrung dalam perbincangan keduanya.
Zulkifli mengatakan obrolan antara dirinya dengan Surya dan Pramono hanya seputar pemilu. Ada wacana UU Pemilu harus direvisi.
"Gak, saya bilang pemilu ini terlalu lama, menghabiskan energi, nanti harus ubah undang-undangnya, agar pemilu itu ya sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan. Itu saja," tutur Ketua MPR RI itu.
3. Pembicaraan membahas tentang lamanya masa kampanye
IDN Times/Teatrika Handiko PutriObrolan soal lamanya pemilu 2019 juga terlihat di sudut lainnya antara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan Jokowi, Surya Paloh, dan Zulkifli. Masa kampanye Pemilu 2019 yang diwarnai hoaks juga turut menjadi perbincangan santai itu.
"Pak Zul juga banyak menyampaikan pengalamannya dalam kampanye delapan bulan yang melelahkan tersebut. Tapi intisarinya, bagaimana kita sebagai bangsa bersatu mengutamakan kepentingan umum," kata Hasto yang juga hadir di Istana Negara.
"Dan delapan bulan sudah terlalu panjang untuk berkontestasi, saatnya semua berpikir tentang rekonsiliasi untuk bangsa dan negara," ujar dia, melanjutkan.
Jangan lupa update terus real count atau penghitungan suara Pilpres 2019 di sini.
Baca Juga: Pemilu 2019, Moeldoko: Banyak Pihak Mengharapkan Evaluasi
Berita Terkini Lainnya
