Sempat Ditolak Publik, Jokowi Malah Setuju Dibentuk Dewan Pengawas KPK

"Saya Presiden saja kerjanya diawasi"

Jakarta, IDN Times - Dari tujuh poin di dalam revisi UU nomor 30 tahun 2002, Presiden Joko "Jokowi" Widodo setuju dibentuknya Dewan Pengawas. Namun, anggota dari dewas itu bukan politikus, birokrat, aparat atau penegak hukum aktif. 

"Anggota Dewan Pengawas diambil dari tokoh masyarakat. Pengangkatan anggota dewan pengawas nantinya dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi," kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Istana Negara pada Jumat (13/9). 

Ia akhirnya memberikan penjelasan tersebut usai pada Kamis malam perwakilan pemerintah dan anggota parlemen mulai membahas poin-poin apa saja yang perlu direvisi di dalam UU KPK. 

Jokowi menilai Dewan Pengawas memang dibutuhkan. Ia mengatakan, semua lembaga negara, bahkan presiden sekali pun tetap harus ada yang mengawasi.

"Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu, karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan," kata Jokowi lagi. 

Jokowi menganggap keberadaan dewan pengawas adalah sesuatu yang wajar. Ia mencontohkan dirinya saja sebagai Presiden, kinerjanya juga diawasi. 

"Diperiksa oleh BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar, dalam proses tata kelola yang baik," sambung dia.

Oleh karena itu, Jokowi melanjutkan, ia menyetujui adanya Dewan Pengawas di dalam internal KPK. Namun, Jokowi ingin ada waktu yang cukup bagi proses transisi di internal KPK. 

"Tujuannya agar KPK tetap bisa menjalankan kewenangannya sebelum Dewan Pengawas dibentuk," kata dia lagi. 

Hal ini patut disayangkan, lantaran poin dibentuknya dewan pengawas menjadi sesuatu yang ditolak oleh masyarakat sipil dan KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan komisi antirasuah sudah diawasi oleh banyak pihak, termasuk oleh Dewan Penasihat, DPR dan publik. Sehingga, dibentuknya dewan pengawas akan dirasakan mubazir. 

Ikuti terus perkembangan berita mengenai revisi UU KPK hanya di IDN Times ya. 

Baca Juga: Pengusutan Kasus Korupsi Besar Terganggu, jika RUU KPK Diketok

Topik:

Berita Terkini Lainnya