Comscore Tracker

Buka Ruang Aspirasi di KSP Mendengar, Moeldoko: Kami Tak Antikritik

Moeldoko harap open government bisa terwujud

Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui program KSP Mendengar. Moeldoko mengatakan, program tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak antikritik.

“Salah satu persoalan penyelenggara negara adalah kuat tidaknya mereka untuk dikritik. Melalui KSP Mendengar, kita buktikan bahwa kita tidak antikritik,” kata Moeldoko seperti dikuti dari keterangan KSP, Selasa (3/8/2021).

1. KSP Mendengar dan reforma agraria jadi salah satu komitmen wujudkan open goverment

Buka Ruang Aspirasi di KSP Mendengar, Moeldoko: Kami Tak AntikritikKepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden. (dok. KSP)

Moeldoko menyampaikan program KSP Mendengar dan reforma agraria menjadi salah satu komitmen untuk mendukung dan mewujudkan open government. Komitmen terhadap open government itu diungkapkan Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan civil society organization (CSO) yang diwakili INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI), pada Selasa (3/8/2021).

“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi kita terkait open government,” ujar Moeldoko.

Baca Juga: ICW Belum Terima Somasi Resmi Moeldoko Terkait Polemik PT Harsen

2. Jokowi ingin reforma agraria bisa selesaikan sengketa pertanahan

Buka Ruang Aspirasi di KSP Mendengar, Moeldoko: Kami Tak AntikritikJokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Kemudian, Moeldoko mengatakan perkembangan dan prestasi Indonesia dalam mewujudkan open government ini perlu untuk ditunjukkan ke dunia. Dia pun berharap agar program baik yang telah dijalankan bisa menjadi model bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam mewujudkan transparansi serta pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat.

Moeldoko menambahkan, komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret. Ia menyebut dalam rentang waktu 2015-2021, KSP telah menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.

Penyelesaian konflik agraria ini memang menjadi salah satu fokus dari program reforma agraria yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Jokowi, kata Moeldoko, memang menginginkan agar reforma agraria menjadi solusi menyelesaikan konflik serta sengketa pertanahan.

“Selain itu, implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dimana KSP sebagai tim nasional juga senantiasa melibatkan elemen masyarakat sipil baik dalam implementasi maupun monitoring dan evaluasi aksi stranas,” ucap Moeldoko.

3. Indonesia adalah penggagas Open Government Partnership (OGP)

Buka Ruang Aspirasi di KSP Mendengar, Moeldoko: Kami Tak AntikritikPresiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara penggagas Open Government Partnership (OGP) bersama Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan dan Filipina di tahun 2011. OGP adalah suatu inisiatif kemitraan global yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif dan bertanggung jawab.

OGP merencanakan untuk mengadakan global summit pada Desember di Seoul, Korea Selatan. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi dunia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang transparan dan terbuka.

“Keterbukaan sebagai salah satu legacy terkuat dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan seperti one map, one data policy, bansos, legalisasi tanah dan seterusnya,” kata Yanuar Nugroho selaku OGP Envoy untuk Indonesia.

“Kita memiliki leverage yang kuat dalam hal vaksinasi dan ini membuktikan bahwa kita adalah salah satu negara yang terbuka dan transparan dalam respon pandemik COVID-19,” tambah dia.

Baca Juga: Tagih Permintaan Maaf, Moeldoko Ancam Laporkan ICW soal Ivermectin

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya