Demokrat Siapkan Kontrak Politik untuk Capres dan Cawapres yang Akan Diusung
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan hasil rapat majelis tinggi partai yang digelar pada Senin (9/7) lalu. Dalam video berdurasi 13 menit tersebut, SBY mengungkapkan beberapa hal terkait hasil rapat majelis tinggi.
Selain belum menentukan arah koalisi, SBY mengatakan bahwa Partai Demokrat siap mengusung capres maupun cawapres yang nanti akan dipilih. Selain itu, SBY menyampaikan bahwa capres dan cawapres yang akan diusung oleh partainya, harus mau menandatangi semacam kontrak politik.
"Maka Partai Demokrat secara resmi akan meminta kesediaan capres dan cawapres yang kami usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat, yang saya sebutkan tadi, bersedia menandatangani semacam kontrak politik. Ini penting," kata SBY dalam video yang diterima oleh IDN Times, Kamis (12/7).
Menurutnya, adanya kontrak politik ini dirasa perlu karena selama hampir 6 bulan, Partai Demokrat intensif melakukan dialog dengan rakyat. SBY pun menyampaikan bahwa ada 5 elemen utama yang akan ada di dalam kontrak politik dengan Partai Demokrat tersebut.
Kira-kira apa saja ya kontrak politik yang telah disiapkan Partai Demokrat untuk capres dan cawapres yang akan diusungnya?
1. Pemimpin selanjutnya jelas dan tegas mengamalkan penuh Pancasila
Dok.IDN Times/IstimewaElemen pertama yang ada di dalam kontrak politik Partai Demokrat adalah bidang ideologi. SBY mengatakan, ke depannya, Demokrat menginginkan seorang pemimpin yang jelas, tegas, dan terang posisinya untuk mendukung dan mengamalkan dengan penuh Pancasila sebagai dasar negara.
"Dan konsekuensinya pemimpin kita mendatang tidak membuka ruang apapun di negeri ini, tumbuhnya ideologi paham atau pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya di waktu lalu komunisme," jelas SBY.
Juga, lanjutnya, pemimpin Indonesia ke depannya tidak membuka ruang atas pikiran atau pun gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.
"Ini posisi Partai Demokrat, dan ini juga mayoritas harapan rakyat Indonesia. Maka di bidang ideologi capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ungkapnya.
Baca juga: SBY: Demokrat Belum Punya Calon Presiden
2. Kemiskinan harus bisa diturunkan
Dok.IDN Times/IstimewaSelanjutnya adalah bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kata SBY, rakyat Indonesia banyak menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Seperti sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, daya beli rakyat bagi golongan bawah, golongan tidak mampu dan miskin untik mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
"Lantas kita juga mengetahui ada hambatan di dunia investasi dan usaha yang memerlukan penggerakan dari pemerintah agar dunia usaha dan investasi kita tumbuh makin baik," lanjutnya.
Ia pun meminta agar kemiskinan bisa diturunkan dengan upaya yang serius. Dan lagi, dia berharap agar ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembanguan manusianya.
Editor’s picks
"Dan tidak kalah pentingnya, rakyat harap agar kebijakan pajak betul-betul adil dan tidak membebani rakyat," tambah dia.
3. Aparat penegak hukum harus bersikap adil
IDN Times/Teatrika Handiko PutriKemudian, hal berikutnya yang ada di dalam kontrak politik Demokrat adalah bidang hukum dan keadilan. SBY menerangkan, rakyat mengharapkan agar hukim di Indonesia bisa berjalan adil.
"Bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak melakukan intervensi, dan hukum tidak boleh menjadi alat politik, kekuatan politik manapun," terang SBY.
4. Pemimpin yang akan datang harus menaati konstitusi dan UU
ANTARA FOTO/SiswowidodoBerikutnya, SBY sempat menyinggung juga tentang politik dan demokrasi. SBY mengatakan bahwa rakyat dan Demokrat berharap agar pemimpin-pemimpin yg akan datang bisa sungguh menaati konstitusi, UU, dan sistem ketatanegaraan yang berlaku.
"Kita juga berharap check and balances antar lembaga negara itu betul-betul tegak. Stabilitas politik dapat betul-betul ditegakkan tanpa cara-cara yang represif. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi," kata dia.
Ia pun meminta agar netralitas aparat dalam Pemilu harus ditegakkan. Dan juga, berita palsu atau hoax bisa ditertibkan secara adil.
5. Pemimpin berikutnya harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial
Dok.IDN Times/IstimewaPoin terakhir yaitu tentang pemimpin yang harus benar-benar bisa menjaga persatuan, kerukunan sosial, dan sikap anti radikalisme. Dijelaskan SBY, persatuan bangsa dan kerukunan atau harmoni sosial penting untuk ditegakkan.
"Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebhinekaan dan toleransi juga harus dipelihara. Kemudian kita menolak ekstrimisme, radikalisme dan kekerasan dalam bentuk apapun dan atas nama apapun," terang SBY.
SBY juga memaparkan bahwa ke depannya harus bisa dicegah politik identitas atau politik sara dalam Pemilu dan Pilkada. Pendapatnya, demokrasi Indonesia akan mundur ke belakang jika politik identitas mewarnai Pemilu dan Pilkada.
"Namun kita harus mencegah sikap untuk dengan mudahnya menuduh kelompok tertentu sebagai golongan radikal. Sama pula kita juga harus mencegah berkembangnya sikap Islamphobia di negeri kita," ujarnya.
SBY pun berharap, dengan adanya kelima elemen utama dan kontrak politik dari Demokrat tersebut, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik lagi.
Baca juga: Bertemu SBY, Airlangga Ajak Demokrat Gabung Koalisi Jokowi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
