Ditegur Jokowi soal Komunikasi Publik, Moeldoko: Kabinet Berbenah Diri
Dok. Kantor Staf Presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat menegur jajarannya tentang komunikasi publik yang jelek, terutama mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Karena teguran itu, Moeldoko menyebut bahwa kabinet akan berbenah diri, khususnya di bagian komunikasi publik.
"Memang berbagai masukan dari semua pihak dan presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semua ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek," kata Moeldoko dalam keterangan persnya di Kantor Staf Presiden, Rabu (21/10/2020).
1. Kritikan publik dan teguran presiden buat kabinet berbenah diri dalam urusan komunikasi publik
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Kantor Staf Presiden (Dok. IDN Times/Istimewa)Moeldoko menyampaikan, kritikan publik tentang omnibus law menjadi masukan bagi pemerintah. Selain itu, teguran Jokowi tersebut juga membuat kabinet berbenah diri ke depannya, khususnya dalam komunikasi publik.
"Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari presiden, kita berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujarnya.
Baca Juga: MUI Terima Naskah UU Cipta Kerja Versi 1.187 Halaman dari Pratikno
2. Moeldoko sebut disinformasi UU Ciptaker lantaran perkembangan media sosial yang pesat
Dok. Kantor Staf PresidenMenurut Moeldoko, pertumbuhan media sosial yang begitu pesat mempengaruhi disinformasi tentang UU Cipta Kerja di tengah masyarakat. Meski begitu, ia mengaku bahwa hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berkomunikasi dengan baik.
Editor’s picks
"Media sosial bertumbuh luar biasa. Kadang-kadang melampaui imajinasi kita dan di situ lah kita kewalahan mengatasi disinformasi dan hoaks. Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri," ucapnya.
3. Jokowi tegur menteri karena komunikasi buruk soal UU Cipta Kerja
Jokowi bertemu PM Jepang Yoshihide Suga bersama istri di Istana Bogor pada Selasa (20/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan))Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegur para menterinya lantaran memiliki komunikasi publik yang buruk terkait UU Cipta Kerja. Sehingga, informasi bisa mudah dipelintir dan berujung pada aksi demonstrasi rakyat.
Jokowi pun meminta kepada jajarannya agar jangan sampai masalah vaksin COVID-19 berakhir seperti UU Cipta Kerja. Ia meminta para menterinya untuk melakukan sosialisasi yang baik soal vaksin COVID-19.
Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi COVID-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi.
Selanjutnya, dia juga menginstruksikan kepada menterinya agar tidak menganggap mudah implementasi. Menurut dia, proses implementasi vaksinasi itu tidaklah mudah, sehingga harus dibuat detail.
"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ucap Jokowi.
"Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelasin harus detail jangan dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit," lanjut dia lagi.
Baca Juga: Moeldoko: Draf UU Ciptaker Tinggal Tunggu Waktu Ditandatangani Jokowi
Berita Terkini Lainnya
