Fadjroel Bantah Pemerintah Pakai Buzzer untuk Hadapi Kritik
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 5 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah menerima kritikan dari masyarakat. Ia bahkan mengaku, pemerintah tak pernah menggunakan buzzer di media sosial untuk menyerang para pengkritiknya.
"Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi," ujar Fadjroel saat dihubungi IDN Times, Kamis (11/2/2021).
1. Fadjroel akui media sosialnya juga sering diserang buzzer
IDN Times/Teatrika Handiko PutriFadjroel membantah pemerintah menggunakan buzzer. Sebab, ia mengaku juga kerap diserang buzzer di media sosialnya.
"Pemerintah tidak punya buzzer. Media sosial saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," kata pria berusia 57 tahun itu.
2. Influencer yang dibayar Kemenparekraf adalah resmi dan legal
IDN Times/DaruwaskitaFadjroel menyampaikan, influencer atau manajemen iklan terkait COVID-19 dan vaksinasi menyosialisasikan secara cuma-cuma dan gratis. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk gotong-royong dalam menangani pandemik virus corona.
Editor’s picks
Sementara, untuk influencer yang digunakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lanjutnya, adalah influencer resmi. Mereka direkrut Kemenparekraf guna meningkatkan pariwisata di Indonesia.
"Kalau influencer yang digunakan kemenparekraf itu resmi dan legal untuk branding dan awareness, ini websitenya www.lpse.kemenparekraf.go.id," tutur Fadjroel.
3. Fadjroel minta masyarakat belajar mengkritik dan pelajari UU ITE
Ilustrasi Provokator (IDN Times/Mardya Shakti)Terkait kritik kepada pemerintah, tak sedikit yang mulai 'ogah' melakukan hal itu karena adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Maklum, produk hukum itu kerap digunakan pemerintah membungkam kritik di dunia maya.
Menanggapi hal itu, Fadjroel meminta masyarakat untuk belajar mengkritik pemerintah dari pers. Mereka juga diminta untuk mempelajari lagi UU ITE itu.
"Sebelum mengkritik, belajar cara mengkritik dari pers dan pelajari UU ITE. Tugas pers mendidik rakyat," ucap pria lulusan FISIP UI ini.
4. Istana minta masyarakat kritik pedas dan keras pemerintah
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/1/2021) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik serta masukan terhadap kinerja pemerintah. Menurut Jokowi, hal itu penting agar penyelenggara pemerintahan dapat memperbaiki kinerjanya.
“Masyarakat harus aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Jokowi dalam peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI yang diatangkan melalui YouTube Ombudsman, Senin, 8 Februari 2021.
Kemudian, Selasa, 9 Februari 2021 di tengah perayaan Hari Pers Nasional, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga meminta agar media terus menyampaikan kritik pedas kepada istana. Ia menilai, kritik ibarat jamu untuk demokrasi yang lebih baik.
“Kita memerlukan kritik yang terbuka, pedas, dan kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan benar,” kata politikus Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Baca Juga: Jokowi Dorong Publik Lebih Aktif Sampaikan Kritik, YLBHI: Ironi!
Berita Terkini Lainnya
