Fahri Hamzah: Jokowi Berani Gak Teken Perppu HGU?
IDN Times/Amelinda Zaneta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyinggung pengembalian lahan konsesi kepada pemerintah. Sebelumnya, lahan konsesi memang ramai dibicarakan setelah Jokowi menyinggung tentang lahan berstatus HGU milik Prabowo Subianto dalam debat capres kedua, Minggu (17/2) lalu.
Menurut Fahri, apabila memang pemerintah serius untuk kembali mengambil lahan konsesi yang besar dari elite-elite, maka Jokowi harus meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengembalian lahan konsesi tersebut.
Bahkan, Fahri pun menantang Jokowi bila memang ia berani untuk meneken Perppu terkait hal itu.
1. Fahri tantang Jokowi segera teken Perppu pengembalian lahan HGU dari semua pengusaha lahan
IDN Times/Kevin HandokoDalam akun Instagram-nya @fahrihamzah, ia pun menantang Jokowi untuk segera meneken Perppu tentang pengembalian lahan berstatus HGU. Menurutnya, karena Prabowo setuju akan mengembalikan lahan apabila dibutuhkan oleh negara, maka Fahri meminta Jokowi untuk meneken Perppu pengembalian lahan HGU dari semua pengusaha lahan.
"Ayo Pak Jokowi, ambil ballpoint, teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya?" tulis Fahri dalam akunnya, Rabu (27/2).
Lanjut dia, masalah bagi-bagi sertifikat tanah adalah tugas pelayanan administrasi di kelurahan. Sementara, peran presiden dalam reforma agraria yaitu melalui Perppu.
"Kalau Pak Jokowi paham arti Reforma Agraria maka beliau segera teken Perppu HGU hari ini juga. Bagi-bagi akta itu tugas pelayanan administratif lurah. Sementara Reforma Agraria adalah keputusan politik presiden melalui Perppu. Ayo Pak Jokowi sambut tawaran Pak Prabowo, pak!" ungkap Fahri.
Baca Juga: Jokowi Minta Menteri LHK Selesaikan Masalah Sengeketa Lahan Konsensi
2. Fahri: Prabowo sudah bersedia, saat ini butuh payung hukum agar berlaku untuk semua pihak
Fahri HamzahEditor’s picks
Kemudian, Fahri menerangkan bahwa turunan atas kebijakan reforma agraria yakni pengembalian lahan. Prabowo, kata dia, sudah bersedia mengembalikan lahan, sehingga saat ini yang dibutuhkan adalah payung hukum agar berlaku bagi semua pihak yang memiliki lahan berstatus HGU.
"Keputusan ini berdasar, Pilpres hanya ada 2 calon, Jokowi dan Prabowo. Dan mereka mewakili hampir 100 persen suara rakyat. Jadi kalau Pak Jokowi bikin Perppu HGU untuk ambil alih seluruh HGU yang ada di Indonesia, inilah waktunya. Ayo Pak Jokowi tunggu apa lagi?" kata Fahri.
3. Fahri sebut di tahun politik, DPR akan cepat memproses Perppu tentang lahan HGU menjadi UU
IDN Times/Kevin HandokoFahri menambahkan, jika memang Jokowi tidak berani meneken Perpu tentang pengembalian lahan HGU, maka tidak perlu keluarkan pernyataan bahwa pemerintah membuka lebar pengembalian lahan konsesi.
"Kalau ternyata Pak Jokowi gak berani terima tawaran lanjutan Pak Prabowo, maka gak usah banyak bicara. Ini tipu yang sama dengan kasus pascagempa. Janjinya minta ampun, ternyata bohong. Rakyat bengong," sindir Fahri.
Fahri menyebut bahwa di tahun politik ini, Perppu mengenai lahan HGU pasti akan didukung oleh seluruh anggota DPR. Sehingga, akan cepat disahkan menjadi undang-undang.
"Jadi, dalam sebulan Perppu itu akan segera jadi UU. Itu betul-betul akan jadi genuine produk Jokowi. Kalau bagi-bagi akta sudah sejak zaman Belanda juga ada berponding," tuturnya.
4. Jangan jadikan penguasaan lahan sebagai candaan atau pencitraan semata
Fahri HamzahSelanjutnya, Fahri mengingatkan agar masalah penguasaan lahan jangan dijadikan bahan candaan dari para elite atau bahkan pencitraan semata. Maka, bila Jokowi bersungguh-sungguh dengan pernyataannya, ia pun mendorong agar segera dibuat Perppu tersebut.
"Pak Prabowo sudah setuju mengembalikan lahan. Ayo segera terbitkan Perppu HGU agar seluruh lahan yang dikuasai swasta kembali ke negara," terangnya.
Baca Juga: Soal Lahan HGU, Sofyan Djalil Sebut Pemerintah Tak Akan Ambil Paksa
Berita Terkini Lainnya
