Gerah Dituding Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Cawapres Kita Ulama Besar
(Presiden Joko Widodo)/ Dok. Partai Solidaritas Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo menyinggung banyaknya tudingan kepada pemerintah terkait isu kriminalisasi ulama akhir-akhir ini. Tudingan kriminalisasi ulama kembali muncul dalam kasus Bahar bin Smith beberapa minggu lalu.
Mendengar banyaknya tudingan tersebut, Jokowi pun mempertanyakan siapa yang dimaksud kriminalisasi ulama. Menurutnya, semua pihak bisa mendapatkan ancaman hukum bila memang bersalah.
Baca Juga: Jokowi Bertemu Bravo-5, Tim Jenderal Pendukungnya
1. Jokowi heran dituding mengkriminalisasi ulama
IDN Times/Teatrika Handiko PutriTerkait dengan isu kriminalisasi ulama yang dilemparkan kepada kubunya, Jokowi heran akan itu. Bagi Jokowi, dia sudah mengangkat calon wakil presiden dari kalangan ulama, kenapa masih juga muncul tudingan dia mengkriminalisasi ulama.
"Bagaimana mungkin? Yang pertama, pak cawapres kita ini adalah ulama yang paling sudah paling atas bener. Pak Kiai Ma'ruf Amin, ketua MUI, kok isu-isu seperti ini masih berani keluar?" kata Jokowi di Ancol, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
2. Ulama yang terkena masalah hukum, harus berhadapan dengan hukum
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMenurutnya, tidak cocok isu itu dilayangkan kepada kubunya karena setiap hari koalisinya selalu bertemu dengan para ulama di pondok pesantren. Dan juga sering bertemu dengan para kiai.
"Tapi isunya seperti ini, lalu ini misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum, ya memang harus berhadapan dengan hukum," ungkap Jokowi.
3. Banyak kepala daerah yang ditangkap, tidak ada yang protes tentang kriminalisasi
Editor’s picks
IDN Times/Teatrika Handiko PutriDia melanjutkan, beberapa kepala daerah yang terkena masalah hukum, langsung berhadapan dengan hukum. Namun, mereka tidak ada yang mengeluh tentang kriminalisasi.
"Kok gak ada gubernur yang menyampaikan kriminalisasi? Atau anggota DPR yang terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, gak ada istilah kriminalisasi hukum," ucap Jokowi.
4. Isu tersebut bisa membuat stigma buruk di masyarakat
ANTARA FOTO/Nova WahyudiJokowi menjelaskan, hal-hal seperti itu yang dapat menimbulkan stigma buruk di antara masyarakat. Apalagi terhadap masyarakat awam yang bisa langsung percaya begitu saja.
"Ini hal-hal yang gak logis tapi diangkat-angkat terus, rakyat di bawah yang informasinya tidak lengkap bisa percaya itu sebagai sebuah kebenaran, ini yang bahaya, kita itu penjelasan harus jelas dan gamblang," tutur Jokowi.
5. PDIP sebut kasus Bahar bin Smith bukan termasuk kriminalisasi ulama
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaSebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, proses hukum yang diterima Bahar bukan kriminalisasi ulama. Menurut Hasto, penegakan hukum harus ditegakkan meski di atas kepentingan pribadi.
"Yang namanya upaya untuk menegakkan hukum itu harus berdiri di atas seluruh kepentingan pribadi. Hukum harus ditegakkan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan," jelas Hasto di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).
Baca Juga: Jokowi: Namanya Petahana Posisinya Gampang Dicari Kesalahan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
