Comscore Tracker

Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi Jadi 1.187, Ini Penjelasan Mensesneg

Pratikno sebut perubahan UU Cipta Kerja bukan substansi

Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno buka suara mengenai perubahan draf halaman Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman. Pratikno mengatakan tidak ada perubahan substansi di dalam UU Cipta Kerja, meskipun halaman draf berbeda dari yang sebelumnya diberikan DPR.

"Substansi UU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah UU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada presiden," kata Pratikno dalam keterangan pers tertulis, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: MUI Terima Naskah UU Cipta Kerja Versi 1.187 Halaman dari Pratikno

1. Sebelum naskah UU Cipta Kerja diberikan kepada presiden, Kemensetneg harus melakukan formatting terlebih dahulu

Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi Jadi 1.187, Ini Penjelasan MensesnegMenteri Sekretariat Negara RI, Pratikno (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Pratikno menjelaskan, sebelum disampaikan kepada presiden, setiap naskah undang-undang selalu dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pengecekan itu dilakukan agar draf siap diundangkan.

"Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain-lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg," ucap dia.

2. Pratikno minta pengukuran kesamaan dokumen tidak menggunakan jumlah halaman

Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi Jadi 1.187, Ini Penjelasan MensesnegMensesneg Pratikno (kiri) berbincang dengan Menseskab Pramono Anung saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pratikno mengatakan, apabila masyarakat mengukur kesamaan dokumen menggunakan jumlah halaman, maka hal itu bisa menyesatkan atau misleading. Sebab, perbedaan jumlah halaman hanya terletak pada formatnya saja, bukan isi substansinya.

"Naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda. Setiap naskah undang-undang yang akan ditandatangani presiden dilakukan dalam format kertas presiden, dengan ukuran yang baku," jelas dia.

3. MUI dan Muhammadiyah terima naskah UU Cipta Kerja sebanyak 1.187 halaman

Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi Jadi 1.187, Ini Penjelasan MensesnegInfografis UU Cipta Kerja Usai Ketuk Palu (IDN Times/Arief Rahmat)

Perubahan jumlah halaman ini menjadi sorotan publik, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah mengaku menerima naskah UU Cipta Kerja sebanyak 1.187 halaman, dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jumlah halaman tersebut berbeda dari yang sebelumnya diberikan DPR kepada presiden dengan jumlah 812 halaman.

"Soft copy (naskah UU Cipta Kerja) 1.187 (halaman),” kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyidin Junaidi, kepada IDN Times, Rabu, 21 Oktober 2020.

Sebagai informasi, ada lima variasi naskah UU Cipta Kerja yang beredar di publik. Awalnya, di situs resmi DPR terdapat naskah yang berjumlah 1.208 halaman. Kemudian, saat disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, jumlah halaman berubah menjadi 905 halaman.
 
Tidak lama berselang, muncul lagi yang berjumlah 1.052 dan 1.035 halaman. Adapun naskah UU Cipta Kerja yang diserahkan DPR kepada pemerintah pada 14 Oktober 2020 berjumlah 812 halaman.

 

Mau unduh draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman? Klik di sini 

Baca Juga: Bongkar Pasang Draf UU Cipta Kerja Usai Ketuk Palu di Paripurna

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya