Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Ini Konsep Infrastruktur Kementerian PUPR

Jakarta, IDN Times - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan tentang konsep pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru. Basuki menjelaskan, untuk infrastruktur ibu kota baru akan dibagi menjadi beberapa cluster atau kelompok.

"Pertama mendesain kawasan, setelah ditetapkan kawasan, akan kami desain, di mana letakkan tata bangunan dan lingkungan. Itu diselesaikan 2019 sampai 2020. Prasarana dasar, jalan dan air termasuk bendungan dan intake," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Basuki menerangkan, kementeriannya telah mendapatkan lokasi untuk bendungan dan intake. Nantinya, pada pertengahan 2020 desainnya akan sudah mulai dimasukkan.

"Seperti saat kami renovasi GBK, tidak common, desain baru tender, itu lama. Desain embed, kontraktor dan konsultan jadi satu dan mendesain. Ada inovasi tapi cepat. Itu untuk prasarana dasar, jalan, air, drainase, dan lain-lain," jelas Basuki.

"Kita mulai pada pertengahan 2020. Ini yang disampaikan anggaran sekitar 19 persen dari APBN. Untuk APBN, biaya prasarana dasar," tambah dia.

Diketahui, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun biaya pembangunan ibu kota baru tersebut mencapai Rp466 triliun.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca Juga: Ibu Kota Baru di Kaltim Lebih Luas 3 Kali Lipat Dibanding DKI Jakarta