Ini Alasan Istana Baru Unggah Arahan Jokowi soal PPKM pada Minggu
Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengkritik kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang disebutnya tidak efektif. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi saat memimpin rapat terbatas pada Jumat, 29 Januari 2021.
Rapat terbatas pada Jumat lalu tersebut digelar secara internal dan tidak ditayangkan kepada publik. Namun, ternyata pihak Istana mengubah keputusan dan menayangkan arahan Presiden Jokowi soal kebijakan PPKM di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 31 Januari 2021.
Lalu, apa alasan Istana hingga akhirnya menayangkan arahan Presiden Jokowi tersebut?
Baca Juga: Jokowi Ngaku PPKM Tidak Efektif, Ekonomi Turun COVID-19 Tetap Nambah
1. Arahan Jokowi soal PPKM dianggap penting sehingga dipublikasikan pada masyarakat
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin mengatakan, keputusan Istana mempublikasikan arahan Jokowi lantaran pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu dianggap penting dan masyarakat perlu mengetahuinya.
"Karena kami melihat bahwa masyarakat perlu tahu bahwa dalam penanganan COVID ini, Bapak Presiden memperhatikan betul pelaksanaan di lapangan. Data-data, baik data kesehatan terkait dengan penanganan covid maupun data tentang ekonomi menjadi perhatian Bapak Presiden," kata Bey kepada IDN Times, Minggu (1/2/2021).
2. Pernyataan Jokowi soal PPKM yang tidak efektif perlu dipublikasikan kepada publik
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Menurut Bey, arahan Jokowi tersebut menegaskan bahwa implementasi PPKM selama ini lemah. Sehingga, pihak Istana memutuskan untuk mempublikasikan pernyataan Jokowi itu.
"Bapak Presiden ingin ada pelaksanaan di lapangan dengan cara-cara yang yang lebih praktis dan sederhana, sehingga masyarakat paham pentingya 3M. Jadi atas pertimbangan di atas dan juga setelah kami pelajari, kami baru rilis hari ini," ucap dia.
Editor’s picks
3. Jokowi sebut PPKM Jawa-Bali tidak efektif dan minta Luhut ajak epidemiolog desain kebijakan komprehensif terkait PPKM
Jokowi beri sambutan di Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada Rabu (28/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Sebagai informasi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1/2021).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.
“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. “Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tambah Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengajak epidemiolog dalam membuat desain kebijakan komprehensif terkait PPKM.
"Saya ingin menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," ujar Jokowi.
Baca Juga: Dua Minggu PPKM Berjalan, Ini Hasil Evaluasi Satgas COVID-19
Topik:
Berita Terkini Lainnya
