Ini Fokus Koalisi Jokowi-Ma'ruf untuk Kasus HAM
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia selalu menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus HAM di masa lalu hingga kini masih belum terungkap.
Fokus para capres dan cawapres terkait program HAM juga dipertanyakan oleh masyarakat, termasuk di #MillennialsMemilih. Lalu, untuk koalisi Jokowi-Ma'ruf sendiri, seperti apa langkah konkret mereka tentang program HAM ke depan?
1. Periode kedua, Jokowi akan tingkatkan agenda-agenda untuk HAM dan SDM
IDN Times/Irfan FathurochmanSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa skala prioritas pada periode pertama bagi Presiden Joko "Jokowi" Widodo adalah membangun dari pinggiran dan meminimalkan ketidakadilan.
Namun, di periode kedua nanti, Jokowi memiliki program yang lebih mengedepankan aspek sumber daya manusia (SDM), termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu.
"Karena itulah pada periode kedua, Pak Jokowi meningkatkan agenda-agenda untuk SDM, untuk HAM, itu jauh lebih banyak. Untuk ekonomi jauh lebih banyak daripada periode pertama," jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Kamis (15/11).
Baca Juga: Catat! Ini Fokus Prabowo-Sandi dalam Menegakkan HAM
2. Penanganan kasus HAM masa lalu bermasalah pada tahapan implementasi
(Sekjen PPP Arsul Sani) IDN Times/Afriani SusantiEditor’s picks
Sementara, Wakil Ketua Tim TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengungkapkan bahwa masalah penanganan kasus-kasus HAM di masa lalu tersebut memang ada dalam tataran implementasi. Dan masalah tersebut muncul, menurut Arsul, tidak hanya karena pemerintah, namun juga disumbang oleh pembuat undang-undang (UU), yaitu DPR RI.
"Soal peradilan HAM, misalnya. Itu pada tataran implementasi. Nah implementasi itu tidak hanya salahnya pemerintah, ada salahnya DPR juga, karena untuk membentuk peradilan HAM kan harus disetujui DPR juga," jelas Arsul di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).
3. Penegak hukum dan DPR RI juga harus didorong selesaikan kasus HAM
PixabayUntuk permasalahan HAM masa lalu ini, Arsul menyarankan agar keterlibatan para penegak hukum dan DPR RI juga didorong. Karena, apabila hanya Jokowi yang mendorong dan tidak didukung oleh pihak terkait lainnya, permasalahan tidak akan selesai.
"Sementara di sisi lain kita juga harus, menurut saya mencari juga alternatif-alternatif penyelesaian. Karena misalnya kok dipaksakan, yang dipilih adalah jalur judicial, peradilan, eh ternyata bebas, gegeran lagi gak?" ungkap Arsul.
Alternatif yang dimaksud Arsul itu adalah dengan mengadopsi kebijakan dari Afrika ataupun Korea Selatan untuk membereskan kasus HAM.
4. PPP usul dorong diskursus penyelesaian HAM di luar judicial
Ilustrasi (Pixabay)Tambah Arsul, dari PPP sendiri, ia mengusulkan agar ke depannya bisa mulai didorong untuk mengembangkan diskursus penyelesaian di luar jalur hukum. Menurut dia, itu akan lebih cepat membantu penyelesaian masalah HAM.
"Menurut saya, kalau PPP, kita mendorong agar mulai dikembangkan diskursus tentang model-model penyelesaian di luar jalur judicial," terangnya.
Baca Juga: Jaksa Agung: Penyelesaian Pelanggaran HAM Itu PR Bersama
Berita Terkini Lainnya
