Gedung-Gedung yang Dibangun dan Pindah Pertama ke IKN Nusantara
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
IJakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memaparkan sejumlah pembangunan yang jadi prioritas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain Istana Kepresiden, salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan gedung Kementerian Pertahanan.
"Yang akan dibangun dan pindah pertama kali ke IKN, Istana Presiden. Lalu 4-6 kementerian yaitu Setneg (Sekretarian Negara), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemlu (Kementerian Luar Negeri, Kemhan (Kementerian Pertahanan) duluan," kata Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Jokowi soal Kepala Otorita IKN: Kepala Daerah-Arsitek, Ridwan Kamil?
1. Jokowi ingin Kepala Otorita IKN berlatar kepala daerah dan arsitek
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)Untuk kepala Otorita IKN, Jokowi berharap sosok yang memiliki latar belakang kepala daerah dan arsitek bisa menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Bahkan, Jokowi memberikan sinyal bahwa sosok yang ia harapkan itu bersuku Sunda.
"Saya berharap yang jadi koordinator pembangunan IKN yang punya latar belakang kepala daerah, arsitek," ujar Jokowi.
Saat ditanya apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya. Sosok yang dimaksud Jokowi itu sangat menggambarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Sunda juga?" tanya salah seorang pemimpin redaksi pada Jokowi.
Mendengar hal itu, Jokowi tertawa. Lalu ia menjawab bahwa itu adalah harapannya. "Ini harapan saya ya. Tapi bisa ada kemungkinan lain," lanjut Jokowi.
2. Pemerintah tetapkan nama Nusantara untuk IKN
Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang sayembara desain IKN (IDN Times/ Kemenkoinfo RI)Editor’s picks
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah sudah menetapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Dia mengatakan, nama tersebut merupakan pilihan Presiden Jokowi.
"Mengenai nama ibu kota, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres (surat presiden) itu, tapi kemudian ditahan dan ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu dan Beliau mengatakan Ibu Kota negara ini namanya Nusantara," ujar Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Suharso menjelaskan, Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara karena dianggap sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, Nusantara tidak akan menjadi pertentangan di masyarakat.
"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," ucapnya.
3. Ibu kota negara tidak langsung pindah setelah UU IKN disahkan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa (IDN Times/ Ilman Nafi'an)Suharso juga mengatakan, tahapan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berlangsung hingga 2024. Dengan pemindahan ibu kota negara yang baru ini, diharapkan menjadi contoh untuk daerah lain.
"Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk kota-kota yang akan datang," ujar Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya, ibu kota negara tidak langsung dipindahkan usai Undang-Undang IKN disahkan DPR RI. Perlu ada tahapan yang harus dilakukan.
"Tentu saja membangun kota ini tak seperti lampu Aladin, langsung set jadi. Namanya juga sebuah perencanaan, dan perencanaan tentu ada tahapannya, dan tahapannya harus dilakukan dengan disiplin," ucapnya.
Suharso juga memastikan kerja pemerintah dalam membangun ibu kota baru dapat dipertangungjawabkan. Menurutnya, konsep ibu kota baru sudah disusun dengan baik.
"Kota ini disusun dengan rencana yang luar biasa dan kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik," katanya.
Baca Juga: UU Disahkan, Pembangunan Akses ke Lokasi Istana Presiden IKN Dikebut
Berita Terkini Lainnya
