Comscore Tracker

Jadwal Vaksinasi Harus Tunggu Uji Klinis Tahap III dan Izin BPOM

Pemerintah akan fokus pastikan vaksin aman

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah belum bisa memastikan jadwal vaksinasi virus corona. Jadwal vaksinasi sangat tergantung pada hasil uji klinis tahap tiga dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Program vaksinasi nasional pada prinsipnya sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap tiga yang sedang dilakukan, yang nantinya akan dikaji oleh BPOM sebelum dikeluarkan emergency use authorization ," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11/2020).

1. Pemerintah fokus bahwa vaksin yang akan digunakan bisa aman

Jadwal Vaksinasi Harus Tunggu Uji Klinis Tahap III dan Izin BPOMJuru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan situasi penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Kendati demikian, Wiku berharap tahapan uji klinis vaksin dapat berjalan sesuai rencana, sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

"Sekarang pemerintah sedang fokus memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat, dan minim efek samping," tutur Wiku.

Baca Juga: Ini Perbedaan Vaksin Merah Putih vs Vaksin Sinovac

2. Terawan katakan pemerintah belum tentukan jadwal vaksinasi

Jadwal Vaksinasi Harus Tunggu Uji Klinis Tahap III dan Izin BPOMMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sebelumnya, melalui Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto menyebut vaksin yang dimiliki Indonesia saat ini hanyalah vaksin Sinovac yang sedang diuji klinis tahap tiga di Bandung.

Terawan menyatakan, hingga kini pemerintah masih belum memutuskan waktu penyuntikan vaksin di Indonesia. Alasannya, vaksin-vaksin yang dibeli pemerintah belum ada yang datang ke Indonesia. 

"Kita doakan makin cepat makin baik, namun juga harus aman. Tapi kalau waktu, ya wong barangnya belum ada. Saya kira kalau barang ada ya menyikapinya beda," kata Terawan dalam rapat kerja di DPR RI pada 16 November 2020 lalu.

Pria berusia 56 tahun itu dihujani pelbagai pertanyaan saat melakukan rapat tersebut, salah satunya terkait kepastian kapan sebenarnya vaksinasi dilakukan oleh pemerintah.

Maklum, sebelumnya beredar kabar vaksinasi akan dilakukan pada November atau Desember ini.

Dia pun tidak bisa menjawab dengan lugas pertanyaan dari para anggota dewan tersebut.

"Karena belum ada (vaksinnya), ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Kan belum ada. Itu semua masih rencana. Nanti bingung, transparansi, kalau saya kemukakan, nanti 'mana barangnya?" ujar Terawan.

3. Jokowi sebut vaksinasi bisa dilakukan akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021

Jadwal Vaksinasi Harus Tunggu Uji Klinis Tahap III dan Izin BPOMJokowi beri sambutan di Rakernas Ikatan Apoteker Indonesia pada Kamis (5/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap optimistis suntik vaksin bisa dilakukan akhir tahun 2020 ini, walau Menkes sebelumnya mengatakan vaksin yang dibeli belum ada yang datang.

Saat meninjau simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, pada 18 November 2020 lalu. Jokowi optimistis pemberian vaksin bisa direalisasikan akhir 2020 atau awal 2021.

"Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi, kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun," kata dia.

Jokowi mengatakan setelah vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, masih ada proses yang  harus dilalui sebelum disuntikkan kepada masyarakat.

"Masih ada tahapan lagi di BPOM, karena kita memerlukan Emergency Use Authorisation (UEA) dari sana," beber Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, untuk mendapatkan UEA dari BPOM membutuhkan waktu tiga minggu. Menurutnya, keamanan vaksin tetap harus diutamakan.

"Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," tuturnya.

Pria kelahiran Solo ini memastikan, vaksin yang dibeli Indonesia harus masuk ke dalam daftar World Health Organization (WHO). Dia pun berharap, vaksin yang telah dibeli pemerintah bisa segera tiba di tanah air. 

"Kita berharap vaksin ini datang di akhir November ini, qkita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," tukas Jokowi.

Baca Juga: Jateng Dijatah 21 Juta Vaksin COVID-19, Ini Usia yang Jadi Prioritas

Topic:

  • Ilyas Listianto Mujib
  • Hidayat Taufik

Berita Terkini Lainnya