Jelang PON XX Angka Vaksinasi di Papua Masih Rendah, Apa Penyebabnya?

Vaksinasi dosis pertama baru 20,42 persen

Jakarta, IDN Times - Papua menjadi salah satu provinsi yang diprioritaskan pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Apalagi, perhelatan pertandingan olahraga terbesar di Indonesia yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan digelar di Papua sebentar lagi.

Meski masuk provinsi prioritas vaksin, namun vaksinasi di Papua terbilang masih rendah. Bahkan, jumlahnya kini masih di bawah 70 persen. Lantas, apa kendala yang menyebabkan lambannya vaksinasi di Papua?

Baca Juga: Anies Lepas Kontingen DKI Jakarta yang Akan Tanding di PON XX Papua

1. Masyarakat Papua enggan divaksinasi karena termakan hoaks tentang vaksin

Jelang PON XX Angka Vaksinasi di Papua Masih Rendah, Apa Penyebabnya?Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Menurut data Kementerian Kesehatan, Sabtu (18/9/2021), vaksinasi di Papua untuk dosis pertama baru menyasar 527.698 orang atau 20,42 persen. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua sebanyak 338.196 orang atau 13,09 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari target vaksinasi di Papua yang sebanyak 2.583.771 orang.

Untuk di Papua Barat, jumlah vaksinasi dosis pertama sebanyak 230.026 dan jumlah vaksinasi kedua 137.114 dari total target 797.402 orang.

Mengenai vaksinasi yang masih lambat di Papua, Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar mengungkapkan, penyebabnya karena masih ada isu-isu hoaks seputar vaksin yang beredar dan diterima masyarakat Papua. Mulai dari vaksin disebut mematikan hingga adanya chip di dalam vaksin yang bisa mengawasi masyarakat.

“Sebagian lagi di kampung-kampung itu mendengar hoaks yang mengatakan bahwa apakah itu bagian dari pada antikris jadi yang tertulis di Alkitab itu khususnya untuk kepercayaan orang nasrani, bahwa di zaman akhir itu akan ada orang-orang yang mencoba untuk antikris ya antikristus seperti itu,” kata Billy dalam program Ngobrol Seru IDN Times, Jumat (3/9/2021).

“(Dianggap) anti agama yang menyuntikkan vaksin tersebut dan dia menjadi chip yang dapat memonitor kita ada di mana kita, ke gereja-gereja kayak gitu, kalau kita ke gereja nanti kita dapat dampak seperti itu,” jelas Billy.

Hoaks-hoaks yang beredar soal vaksin ini membuat masyarakat Papua enggan divaksinasi. Oleh karena itu, kata Billy, masyarakat Papua sendiri meminta agar sosialisasi soal vaksinasi digenjot lagi.

“Mereka meminta satu hal dilakukan, sosialisasi secara menyeluruh akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang vaksin dan supaya kami tahu, kami jelas. Ini ternyata mereka minta adanya sosialisasi yang lebih intens lagi dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Dari gugus tugas COVID,” ucap Billy.

2. Vaksinasi di kampung Papua masih rendah karena akses dan kurangnya tenaga kesehatan

Jelang PON XX Angka Vaksinasi di Papua Masih Rendah, Apa Penyebabnya?Penyuntikan vaksin COVID-19 bagi pelajar Papua sebagai upaya percepatan program vaksinasi di Provinsi Papua, Jumat (27/8/2021) (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Sementara, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke Victor Kaisiepo mengatakan, saat ini vaksinasi di wilayah perkotaan Papua sudah dilakukan dengan masif. Namun, untuk wilayah distrik-distrik dan perkampungan, vaksinasi memang terbilang minim lantaran akses dan tenaga kesehatan yang terbatas.

Berdasarkan data Kemenkes, stok vaksin di Papua saat ini masih mencapai 795.706 dosis. Stok tersebut masih bisa digunakan hingga 146 hari ke depan. Sedangkan stok vaksin di Papua Barat masih 187.142 dosis dan masih bisa digunakan hingga 74 hari ke depan.

“Kalau stok mungkin ada daerah yang letaknya terpencil, sulit dijangkau, dan tenaga kesehatan yang terbatas melayani,” ujar Victor saat dihubungi IDN Times, Sabtu (18/9/2021).

Victor menuturkan, untuk di daerah perkotaan, hampir tiga kali dalam seminggu diadakan program serbuan vaksin. Dia menyampaikan antusiasme masyarakat Papua pada program tersebut sangat besar.

“Kalau di distrik mungkin yang agak hambat faktor jarak. Dari puskesmas maupun pustu (puskesmas pembantu) kan jarak dengan rumah atau kampung kadang jauh. Kalau edukasi soal vaksin selalu dilakukan oleh aparat dari kabupaten/kota, distrik sampai aparat kampung,” terangnya.

3. Jika vaksinasi di Papua sudah 80 persen, penonton untuk PON XX bisa dibuka

Jelang PON XX Angka Vaksinasi di Papua Masih Rendah, Apa Penyebabnya?Pengguna jasa bandara bersama petugas mencoba permainan interaktif yang disediakan area promosi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (1/7/2021). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Menyoal vaksinasi di Papua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar vaksinasi terus digenjot hingga 80 persen. Sebab, ia menyebut, penonton untuk PON XX bisa dibuka jika vaksinasi Papua mencapai target 80 persen.

Kendati demikian, Muhadjir mengungkapkan, keputusan adanya penonton atau tidak di PON, menjadi keputusan Presiden Jokowi.

“Pakai penonton atau tidak, menunggu arahan Presiden. Tetapi, salah satu pertimbangannya memang capaian vaksinasi, terutama di lokasi-lokasi tertentu di mana PON digelar,” ujar Muhadjir kepada IDN Times, Jumat (17/9/2021).

Percepatan vaksinasi, menurut Muhadjir, sangat penting agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dan mendukung para atlet secara langsung di setiap venue PON yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Timika. Sebab, dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, rasa aman menonton sebuah pertandingan lebih baik.

"Kalau memang dianggap aman dan betul-betul dimungkinkan, bisa saja nanti PON dibuka untuk penonton dengan syarat-syarat tertentu. Karena ini kan pesta olahraga, kalau gak ada penonton kan ibarat tak pakai lauk," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Kamis (9/9/2021).

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengimbau seluruh warga Papua untuk segera melakukan vaksinasi. Muhadjir menuturkan, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu dengan tercapainya target vaksin dan berimbas pada terbukanya akses penonton.

Dengan terbukanya akses bagi penonton, menurut Muhadjir, ada efek domino yang muncul, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemik COVID-19, pemerintah berharap PON bisa menjadi momentum untuk kebangkitan perekonomian Papua.

"Yang jelas, protokol kesehatan juga harus dipatuhi betul sambil kami melihat-lihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi oleh mereka untuk setiap event dari PON," ucapnya.

Baca Juga: Mulai September, Vaksinasi Fokus ke Daerah Prioritas, Termasuk Papua

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya