Jokowi: Kinerja Penegak Hukum Tak Diukur dari Banyaknya Kasus
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Rabu (16/12/2020). Di sambutan yang ia berikan, Jokowi mengatakan bahwa kinerja penegakan hukum tidak dilihat dari berapa banyak kasus yang mereka temukan.
"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," ujar Jokowi seperti yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden.
1. Jokowi minta profesionalitas bagi aparat penegak hukum
Selanjutnya, Jokowi juga menekankan profesionalitas sangat penting bagi aparat penegak hukum. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut profesionalitas penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.
"Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," jelas Jokowi.
Baca Juga: Jokowi di Tengah Penilaian Bersih dari Nepotisme oleh The Muslim 500
2. Penindakan korupsi perlu tindakan yang adil dan konsisten
Editor’s picks
Menurut Jokowi, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Ia menyebut pemberantasan korupsi juga butuh kebersamaan untuk mencegahnya.
"Butuh Inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," ujar Jokowi.
3. Pembenahan sistem yang dilakukan pemerintah memerlukan dukungan pengawasan
Pria kelahiran Solo ini menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan sistem dan regulasi. Perbaikan itu dilakukan salah satunya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," tutur Jokowi.
Baca Juga: Menkes Terawan: Jangan Coba-Coba Korupsi, Kolusi dan Nepotisme